DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 307

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Badan Layanan Umum, Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan sanksi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola secara baik agar dapat memberi manfaat yang sebesar- besamya bagi Pengelola Barang, Pengguna Barang Milik Daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3);
d.bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4355); V1 4.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan PengelolaanDan TanggungjawabKeuanganNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor66,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 5.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587) sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhirdenganUndang- UndangNomor9Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang- UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5679);
6.Peraturan PemerintahNomor40 Tahun 1996tentangHak Guna Usaha,HakGuna BangunanDan Hak Pakai AtasTanah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1996Nomor58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3643); 7.Peraturan PemerintahNomor2Tahun2001tentang PengamananDan PengalihanBarangMilik/KekayaanNegara DariPemerintahPusat Kepada Pemerintah DaerahDalamRangka PelaksanaanOtonomi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2001Nomor6, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4073); 8.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun2005tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2005Nomor4578); 9.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun2010 ! tentang Standar AkuntansiPemerintah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2010Nomor123,TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5165); \ 10.Peraturan PemerintahNomor 2Tahun2012tentangHibah Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2012Nomor5, Tambahan Lembaran NegaraNomor5272); 11.Peraturan PemerintahNomor27Tahun2014 tentangPengelolaan BarangMilikNegara/ Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor92,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5533); 12.Peraturan PemerintahNomor84Tahun 2014 tentang Penjualan BarangMilikNegara/DaerahberupaKendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor305, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5610);
13.Peraturan PresidenNomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor5); 14.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negara; i.: I ; 2 16.Peraturan Menteri DalamNegeriNomor5Tahun1997 tentang TuntutanPerbendaharaanDanTuntutanGantiRugiDanMaterial Daerah; 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7 Tahun2006tentang StandarisasiSaranaDanPrasaranaKerjaPemerintah Daerah sebagaimanatelah Diubah DenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor11 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas PeraturanMenteri DalamNegeriNomor7Tahun 2006 Tentang StandarisasiSaranaDan PrasaranaKeijaPemerintah Daerah; 18.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor13 Tahun2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SebagaimanaTelah Diubah BeberapaKaliTerakhir Dengan Menteri DalamNegeriNomor21Tahun 2011 tentang PerubahanKeduaAtas PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan Keuangan Daerah; 19.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor19Tahun2016tentang PedomanPengelolaan BarangMilikDaerah; 20.Peraturan Daerah TobaSamosir KabupatenTobaSamosirNomor5 Tahun2016tentangPembentukanPerangkat Daerah KabupatenToba Samosir. Dengan PersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATITOBA SAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini, yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah KabupatenTobaSamosir. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalahDewan PerwakilanRakyat Kabupaten Toba Samosir.

4.Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenToba Samosir 6.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BarangMilikDaerah adalah Bupati Toba Samosir.
8.Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 3. 10.Perangkat Daerahyangselanjutnya disebutSKPDadalahunsur pembantu BupatidanDPRDdalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerah.
11.Pejabat Penatausahaan Barang adalahKepalaSKPDyangmempunyai fungsipengelolaan barangmilikdaerah selaku pejabatpengelola keuangandaerah. 12.BarangMilikDaerahadalahsemuabarangyangdibeliataudiperoleh atasbeban AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah atau berasal dari perolehan lainnyayangsah.
13.Pengelola Barangadalahpejabatyangberwenangdanbertanggung jawab menetapkan kebijakandanpedomansertamelakukan pengelolaan BarangMilikDaerah. 14.PenggunaBarang adalah pejabatpemegangkewenangan Penggunaan BarangMilikDaerah. 15.KuasaPenggunaBarang adalahkepalasatuankeijaataupejabatyang ditunjukolehPenggunaBaranguntukmenggunakanbarangyang beradadalam penguasaannya dengansebaik-baiknya. 16.Penilaiadalah pihakyangmelakukan penilaiansecaraindependen berdasarkankompetensiyangdimilikinya. 17.Penilaianadalah proses kegiatanuntukmemberikansuatuopininilai atassuatu objek penilaian berupa BarangMilikDaerahpada saat tertentu. 18.PerencanaanKebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhanBarangMilikDaerahuntuk menghubungkan pengadaan barang yang telahlaludengankeadaan yangsedang beijalan sebagai dasardalam melakukantindakanyangakandatang. 10.Penggunaanadalah kegiatanyang dilakukanoleh Pengguna Barang dalam mengeloladan menatausahakanbarangmilikdaerah sesuai dengan tugas dan fungsiinstansiyangbersangkutan.
20.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BarangMilikDaerah yangtidak digunakan untukpenyelenggaraantugas danfungsi satuan keija perangkat daerah dan/atauoptimalisasiBarangMilikDaerah dengan tidak mengubah statuskepemilikan. 21.Sewa adalah PemanfaatanBarangMilikDaerah olehpihak lain dalam jangka waktu tertentudanmenerimaimbalan uangtunai. 22.Pinjam Pakai adalah penyerahanpenggunaanbarang Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalandan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkankembalikepadaPengelolabarang.
23.Keija SamaPemanfaatan adalah Pendayagunaan BarangMilikDaerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 24.Bangun GunaSerah adalah yang selanjutnya disingkatBGSadalah pemanfaatan BarangMilikDaerahberupa tanaholeh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati,untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
25.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkatBSGadalah pemanfaatan BarangMilikDaerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. : I i .i 4 26.KerjaSama PenyediaanInfrastruktur adalahkeijasamaantara PemerintahdanBadanUsaha untuk kegiatanpenyediaaninfrastruktur sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku. 27.Pemindahtangananadalah pengalihankepemilikanBarangMilik Daerah. 28.Penjualanadalahpengalihan kepemilikanBarangMilikDaerahkepada pihaklaindenganmenerimapenggantian dalambentuk uang. 29.Tukar Menukar adalah pengalihankepemilikanBarangMilikDaerah yang dilakukanantar PemerintahDaerah atauantaraPemerintah Daerahdenganpihak lain denganmenerimapenggantian utama dalambentukbarang,paling sedikitdengannilaiseimbang. 30.HibahadalahpengalihankepemilikanbarangdariPemerintahPusat Daerah,kepadaPemerintah PemerintahPusat,antarPemerintahDaerah,ataudariPemerintah Daerahkepada PihakLain,tanpamemperoleh penggantian. 31.PihakLainadalahpihak-pihakselainPemerintahDaerah. 32.BadanUsahaMilikDaerah yangselanjutnyadisingkatBUMDadalah perusahaanyang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 33.PenyertaanModalPemerintah Daerahadalah pengalihan kepemilikan BarangMilikDaerahyangsemulamerupakan kekayaanyangtidak dipisahkanmenjadikekayaanyangdipisahkan untukdiperhitungkan sebagaimodal/sahamdaerah pada BadanUsahaMilikDaerah,atau badan hukum lainnyayangdimilikinegara. 34.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkanfisikdan/atau kegunaan BarangMilikDaerah. 35.Penghapusan adalah tindakan menghapus BarangMilikDaerahdari daftar barang dengan menerbitkan keputusan daripejabatyang berwenanguntukmembebaskan Pengelola Barang,Pengguna Barang, dan/atau KuasaPengguna Barang dari tanggung jawab administrasi danfisikatas barangyang berada dalam penguasaannya. 36.Penatausahaan adalahrangkaiankegiatan yangmeliputipembukuan, inventarisasi,danpelaporan BarangMilikDaerahsesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
37.Inventarisasi adalah kegiatanuntukmelakukanpendataan, pencatatan,dan pelaporan hasilpendataanBarangMilikDaerah. 38.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuatdatabarang yang digunakanoleh masing-masing Pengguna Barang. 39.Daftar BarangKuasaPengguna adalahdaftar yang memuatdata barangyang dimiliki olehmasing-masing Kuasa Pengguna Barang.
40.Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektur Kabupaten Toba Samosir. dariPemerintah Daerahkepada I 41.Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBD,baikyang dilaksanakan secara swakelola maupunpenyedia barang/jasa. 42.Stock Opname adalah penghitunganfisikpersediaan. 43.RumahNegara adalah bangunanyang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 44.Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1(satu)tahun.
45.Pengelolaan BarangMilikDaerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 5 1 ' i ' i
46.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara. I

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. i

Pasal 4

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan; •
5. e.Pengamanan dan Pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
9. i.Penghapusan;
10. j.Penatausahaan; dan J
11. k.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. i ! f i;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

a.mengamankan barang milik daerah;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
c.memberikan jaminan/ kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. ft 6

Pasal 6

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah unluk :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; J
b.terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
c.terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efesien.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk keijasama penyediaan infrastruktur. ; !! I ii

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti i menyetujui pemeliharaan/ perawatan barang irdlik daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati ;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 4141, dan kebutuhanrencana II I : i 7 i ; !

Pasal 9

(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangah persetujuan dalam penyusurian rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
10. j.menyusun laporan barang milik daerah. ! atasi] untuk atas

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
(2)Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 1 I ' 8 d.menggunakan barangmilikdaerahyangberadadalam penguasaannyauntukkepentinganpenyelenggaraantugasdan fungsiSKPDyangdipimpinnya; e.mengamankan danmemelihara barangmilikdaerahyang berada dalampenguasaannya; f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milikdaerah berupatanah dan/ataubangunanyangtidak memerlukanpersetujuanDPRDdanbarangmilikdaerahselain tanahdan/ataubangunan;.
4. g.menyerahkan barangmilikdaerah berupa tanah dan/atau bangunanyang tidakdigunakan untukkepentingan penyelenggaraan tugas danfungsiSKPDyang dipimpinnyadan sedangtidak dimanfaatkanpihaklain,kepada Bupatimelalui PengelolaBarang; h.mengajukanusulpemusnahan dan penghapusanbarangmilik daerah;
5. i.melakukanpengawasandanpengendalianataspenggunaanbarang milikdaerahyangada dalam penguasaannya;dan
6. j.menyusundanmenyampaikan laporan barangpengguna semesterandanlaporanbarangpenggunatahunanyang berada dalampenguasaannyakepadaPengelola Barang. i Pasal 11
(1)Pengguna Barang,dapatmelimpahkansebagian kewenangandan tanggungjawab kepadaKuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagianwewenangdan.tanggungjawab kepadaKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetapkan oleh Bupati atas usulPengguna Barang.
(3)Penetapan kuasapenggunabarang sebagaimanadimaksudpada ayat
(1)berdasarkan pertimbangan jumlah barangyang dikelola, beban keija,lokasi,kompetensi,dan/atau rentangkendali dan pertimbangan objektiflainnya.

Isi peraturan

Teks307PDFHirarki

Memuat teks peraturan…