DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang, sebagai lembaga Pemerintah Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah. DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efesiensi, efektifitas, transparansi dan akutabel, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuia renja yang ditetapkan pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); SALINAN 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DANADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkatSekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 3
10.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiridan mengikuti rapat-rapat dinas.
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkatTKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagipimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi PimpinanDPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnyadisebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan gunamenunjang kegiatanoperasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.Uang representasi;
b.Tunjangan keluarga;
c.Tunjangan beras;
d.Uang paket;
e.Tunjangan jabatan;
f.Tunjangan alat kelengkapan;
g.Tunjangan alat kelengkapan lain;
h.Tunjangan komunikasi intensif ; dan
i.Tunjangan reses. 4

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepadaAPBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurud h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan setiap bulan.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gajipokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan.
(2)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah samadengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan setiap bulan.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 5

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen)dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, BadanPembentukan Peraturan Daerah dan BadanKehormatan berhak memperoleh tunjangan alatkelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf f, diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh komalima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (limapersen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4% (empatpersen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen)dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alatkelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alatkelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf g.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandissama dengan besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diberikan selamaalat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakantugas.

Pasal 10

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diberikan setiap bulan untuk meningkatkan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 11

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikansesuai dengan mempertimbangkan kemampuankeuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasilperhitungan atas besaran pendapatan umum daerahdikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
(3)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerahditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(4)Belanja pegawai sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjanganserta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…