DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) asas, maksud, dan tujuan pendirian BUMDes; 2) Pendirian BUMDes; 3) Pengurusan dan pengelolaan BUMDes; 4) Pembubaran BUMDes; 5) Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa, untuk menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
b.bahwa dalam upaya mengimplementasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa memerlukan peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan dan pengelolaaam Badan Usaha Milik Desa sehingga terlaksana secara tertib, selaras bertentangan dengan peraturan perundang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI 7 PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat desa, untuk menumbuh- kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai- nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk bahwa dalam upaya mengimplementasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa memerlukan peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan dan pengelolaaam Badan Usaha Milik Desa sehingga terlaksana secara tertib, selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Undang Dasar Negara Republik Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); SALINAN 2

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republk Indonesia Nomor 5558);
10.Paraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETETNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanolehpemerintahdaerahdandewanp erwakilanrakyatdaerahmenurutasasotonomidantugaspembantuandenganprinsi potonomiseluas-luasnyadalamsistemdanprinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalahkepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom.
4.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5.DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7.Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli di wilayah kerjanya.
8.Desaadalahdesadandesaadatatau yang disebutdengannamalain, selanjutnyadisebutDesa, adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibataswilayah yangberwenanguntukmengaturdanmengurusUrusanPemerintahan, kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, hakasalusul, dan/atauhaktradisional yang diakuidandihormatidalamsystem
9.pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Desa.
12.Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintah di Desa yang bersangkutan yang berada di Wilayah Kabupaten Tolitoli.
13.Perangkat Desa adalah unsur staf pembantu kepala Desa dan perangkat Desa lainnya di wilayah Kabupaten Tolitoli.
14.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepaa Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat 4 yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangai oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa.
17.Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.Badan Usaha Miliki Desa yang selanjunya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20.Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta indisteri dan kerajinan rakyat.
21.Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan bersumber dari penghasilan desa yang bersangkutan.
22.Pemiliki BUM Desa yang selanjutnya disebut Pemilik pemerintah desa atau atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUM Desa.
23.Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat diluar pemerintah desa.
24.Pengawas BUM Desa yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pengawasa BUM Desa.
25.Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian dan staf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
26.Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dan mengambil kebijakan dan mengelola BUM Desa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
27.Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUM Desa.
28.Modal dasar adalah nilai modal maksimun yang dapat dimiliki oleh Pemilik sesuai AD ART.
29.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik.
30.Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUM Desa selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUM Desa.

BAB II

ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

a.Kekeluargaan, dalam arti bahwa pembentukan dan pengelolaan BUM Desa dilakukan sesuai dengan kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
b.Kegotong royongan, dalam arti bahwa pembentukan dan pengelolaan BUM Desa didasarkan atas kebiasaan saling tolong menolong berbagai komponen untuk membangun Desa;
c.Musyawarah, dalam arti bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembentukan, pengelolaan dan hal-hal yang terkait BUM Desa dilakukan melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
d.Partisipatif, dalam arti bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
e.Proporsional, dalam arti bahwa pengelolaan BUM Desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
f.Transparan (keterbukaan), dalam arti bahwa aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah
g.Akuntabel, dalam arti bahwa seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
h.Sustainabel (berkelanjutan), dalam arti bahwa kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa;
i.Dapat dilaksanakan, dalam arti bahwa segala peraturan dan ketentuan dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUM Desa harus dapat dilaksanakan sehingga menunjang keberlangsungan dan keberlanjutan BUM Desa untuk mencapai tujuannya. BagianKedua Maksud

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama anta-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.Meningkatkan perekonomian Desa.
b.Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
c.Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
d.Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
e.Menciptakan peluang dan jaringan yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
f.Membuka lapangan kerja
g.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
h.Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 6

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 5

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprtimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelolah sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

(1)Dalam rangka kejasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama antar- Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya; dan
5. e.Tokohmasyarakat, tokohadatdantokohpemudadengan mempertimbangkan keadilan gender 7
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 8

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…