DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) asas, tujuan, dan prinsip; 2) kawasan tanpa rokok; 3) kewajiban dan larangan; 4) peran serta masyarakat; 5) pembinaan dan pengawasan; 6) sanksi administrasi; 7) ketentuan penyidikan; dan 8) ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
d.bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya dengan Peraturan Daerah;

e.bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pecemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4.Dewan Perwkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Rokok adalah Hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetis lainnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan;
6.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
7.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuartif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat;
9.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya;
10.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, geraja, kapel, pura, vihara, klenteng dna tempat ibadah lainnya;
11.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain bermain anak-anak dan lainnya;
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara;
13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha;
14.Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagi kegiatan;
15.Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

a.Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok;
b.Membudayakan hidup sehat; dan
c.Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

a.100% Kawasan Tanpa Rokok
b.Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

a.Fasilitas pelayanan kesehatan;
b.Tempat proses belajar mengajar;
c.Tempat anak bermain;
d.Tempat ibadah;
e.Angkutan umum;
f.Gedung Perkantoran Negeri/Swasta
g.Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Seperti : hotel/penginapan, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, bandara, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, plaza, pertokoan, tempat wisata, sarana olahraga dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap di Wilayah Kota Tolitoli untuk langka awal meliputi :
1. a.Fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Tempat proses belajar mengajar;
3. c.Tempat anak bermain;
4. d.Tempat ibadah; dan
5. e.Gedung Perkantoran Negeri/Swasta
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, adalah ruangan-ruangan yang ada dalam gedung perkantoran tersebut.
(3)Untuk tahap selanjutnya kawasan tanpa rokok diberlakukan secara penuh setelah dilakukan evaluasi paling lama satu tahun.

Pasal 7

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, selama berada didalam angkutan umum tersebut.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok diKTR.
(3)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
(4)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan Produksi Produk Tembakau di Lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
1. a.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
2. b.Melarang setiap perokok di KTR di Wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
3. c.Meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
4. d.Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
1. a.Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012