DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonseia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, tekhnologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar kerjasama daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang kerjasama daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4761);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I

KETETNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.Pemerintahan Daerah adalah Bupati bersama DPRD sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tolitoli;
6.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu- Pembantunya;
7.Koperasi adalan badan Usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
8.Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
9.Badan Kerjasama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama daerah;
10.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah;
11.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
12.Badan usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara;
13.Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum;
14.Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal;
15.Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam negeri dan / atau badan asing di luar negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum;
16.Pernyataan Kehendak atau Letter of Intent (LOI) adalah dokumen awal untk melakukan kerjasama daerah;
17.Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) adalah dokumen yang telah ditandatangai bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak;
18.Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MOU);
19.Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
20.Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Kabupaten Tolitoli yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerjasama Daerah;
21.Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan Perseorangan/Pribadi sebagai subyek hukum yang tunduk pada hukum Indonesia;
22.Asset adalah kekayaan daerah yang berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM);
23.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
24.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian Kerjasama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
25.Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama;
26.Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang atau barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang;
27.Penyertaan Modal Pihak ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah daerah dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama;
28.Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kabupaten Tolitoli;
29.Force Majeure adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Penyelenggaraan kerjasama daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Daerah adalah :

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.menjamin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
c.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
d.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing- masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
e.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
f.menciptkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
g.memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan tekhnologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
h.mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD, dan
i.meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberitaan, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama daerah berasaskan :

a.asas konsensus;
b.asas kebebasan berkontrak;
c.asas itikad baik;
d.asas kekuatan mengikat;
e.asas kepastian hukum;
f.asas kebiasaan;
g.asas persamaan hukum; dan
h.asas keseimbangan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kerjasama daerah meliputi :

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik
g.persamaan kedudukan;
h.transparansi;
i.keadilan;
j.kepastian hukum; dan
k.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia.

BAB IV

LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Pasal 6

Lingkup kerjasama antar daerah, meliputi :

a.kerjasama pelayanan bersama;
b.kerjasama pelayanan antar daerah;
c.kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
d.kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
e.kerjasama perencanaan dan pengurusan;
f.kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
g.kerjasama pertukaran pelayanan;
h.kerjasama pemanfaatan peralatan;
i.kerjaama kebijakan dan pengaturan;
j.kerjasama tata niga; dan
k.bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Lingkup kerjasama dengan Lembaga Negara/kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

a.kerjasama kebijakan dan pengaturan;’
b.kerjasama pengembangan sumber daya manusia
c.kerjasama alih tekhnologi;
d.kerjasama perencanaan dan pengurusan; dan
e.kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Lingkup kerjasama dengan pihak luar negeri, meliputi :

a.kerjasama tehnik;
b.kerjasama penyertaan modal;
c.kerjasama kebudayaan;
d.kerjasama sosial; dan
e.kerja sama tenaga kerja
f.kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Lingkup kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :

a.kerjasama pelayanan, meliputi ;
1. 1.kerjasama operasional/pemeliharaan;
2. 2.kerjasama pengelolaan
3. 3.kerjasama sewa menyewa; dan
4. 4.kerjasama konsesi.
b.Kerjasama pembangunan;
c.Kerjasama rehabilitasi;
d.Kerjasama penyertaan modal atau kerjasama pungutan;
e.Kerjasama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
f.Kerja sama kesehatan
g.Kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KERJASAMA DAERAH

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…