DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan, dan lingkungan, antara lain manajemen prasarana jalan, teknik lalulintas, pembinaan teknis kendaraan, angkutan, kendaraan tidak bermotor, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3527);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2000 seri D Nomor 08);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati; 3
4.Dinas atau Kantor adalah lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Tolitoli;
5.Kepala Dinas atau Kantor adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tolitoli;
6.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
7.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9.Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
10.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
11.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
12.Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
13.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
14.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
15.Pos Pengawasan adalah Sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
18.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
21.Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22.Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23.Jumlah Berat yang Diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24.Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
25.Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
26.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
27.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
28.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
29.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
31.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya; 4
33.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
34.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
35.Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
36.Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
37.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
38.Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan- persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;
39.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
40.Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
41.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
42.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
43.Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
44.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan;
45.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas;
46.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
47.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan;
48.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan;
49.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan;
50.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau Penyidik Pengawai Negeri Sipil ( PPNS ) Lalulintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

BAB II

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK

Pasal 2

(1)Dengan nama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan, dan lingkungan.
(2)Subjek Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum, dan Perorangan. 5
(3)Objek Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalulintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalulintas dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB III

MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

Pasal 4

(1)Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat :
1. a.Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
2. b.Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
3. c.Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
4. d.Rencana kebutuhan lokasi simpul.
(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
(3)Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 5

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 6

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 7

(1)Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.Pengendalian pembukaan jalan masuk;
2. b.Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan. 6

Pasal 8

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui perijinan.

Pasal 9

Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

Pasal 10

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pangangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…