DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu penyesuaian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DRPD, Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II BuolTolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Seri D Nomor 8). SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a.Kabupaten adalah Kabupaten Tolitoli;
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
c.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
d.Bupati adalah Bupati Tolitoli;
e.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
f.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli;
g.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
h.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
i.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
j.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tolitoli;
k.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
l.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tolitoli;
m.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
n.Unit Pelaksana Teknis Badanyang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus mempertimbangkan azas :

a.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektifitas;
d.Pembagian habis tugas;
e.Rentang kendali;
f.Tata kerja yang jelas; dan
g.Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
e.Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f.Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
h.Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga;
i.Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
j.Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
k.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
l.Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
m.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
n.Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
o.Dinas Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
p.Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
q.Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
r.Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
s.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub tanaman pangan dan hortikultura;
t.Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
u.Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
v.Dinas Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
w.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB;
x.Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
y.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
z.Dinas Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistik; aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pembangunan;
b.Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Saumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, urusan pendidikan dan pelatihan;
d.Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 6

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :
1. a.Kecamatan Dampal Selatan;
2. b.Kecamatan Dampal Utara;
3. c.Kecamatan Dondo;
4. d.Kecamatan Basidondo;
5. e.Kecamatan Ogodeide;
6. f.Kecamatan Lampasio;
7. g.Kecamatan Baolan;
8. h.Kecamatan Galang;
9. i.Kecamatan Dako Pemean; dan
10. j.Kecamatan Tolitoli Utara.
(2)Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Baolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 7

(1)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(2)Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
(3)Besaran dan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
(4)Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe A;
5. e.Dinas Sosial Tipe A;
6. f.Dinas Perikanan Tipe A;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
8. h.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A
9. i.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
10. j.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A;
11. k.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
12. l.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
13. m.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe B;
14. n.Dinas Pariwisata Tipe B;
15. o.Dinas Perindustrian Tipe B;
16. p.Dinas Perdagangan Tipe B;
17. q.Dinas Perhubungan Tipe B;
18. r.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
19. s.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B;
20. t.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B
21. u.Dinas Tenaga Kerja Tipe B;
22. v.Dinas Transmigrasi Tipe B;
23. w.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
24. x.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
25. y.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
26. z.Dinas Persandian Tipe C; aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C;
(5)Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
2. b.Badan Keuangan Daerah Tipe A;
3. c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
4. d.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
(6)Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe, sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Dampal Selatan Tipe A;
2. b.Kecamatan Dampal Utara Tipe A;
3. c.Kecamatan Dondo Tipe A;
4. d.Kecamatan Basidondo Tipe A;
5. e.Kecamatan Ogodeide Tipe A;
6. f.Kecamatan Lampasio Tipe A;
7. g.Kecamatan Baolan Tipe A;
8. h.Kecamatan Galang Tipe A;
9. i.Kecamatan Dako Pemean Tipe A;
10. j.Kecamatan Tolitoli Utara Tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
(3)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formaldan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…