DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kabupaten Tolitoli diperlukan penyertaan modal melalui Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli. Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo. Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
c.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari pemerintah daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUAPTI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6.Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atah perolehan lainnya yang sah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usahan Milik Daerah.
8.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang sebelumnya dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan; mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitasi dan hak-hak lainnya.
10.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Dareah.
12.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
13.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
14.Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal dareah kepada Perusahaan Daerah.
(2)Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
1. a.Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kinerja BUMD dimiliki daerah; dan
2. b.Menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
(5)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Sumber dana penyertaan modal bersumber dari APBD.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mendapat persetujuan bersama DPRD.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun yang telah dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal penyertaan modal daerah pada Tahun 2017 dan pada tahun berikutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Alokasi dan yang tersedia dalam APBD Tahun yang bersangkutan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)BUMD berhak mendapat dukungan berupa modal usaha dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

(1)Pemeritah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).
(2)BUMD berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)BUMD berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemeritah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)BUMD yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 8

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah kepada BUMD, harus disampaikan oleh BUMD kepada Bupati secara periodik.
(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpisahkan dengan dana-dana yang dikelola oleh BUMD selain dana penyertaan modal daerah.
(3)Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daeah kepada BUMD.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007