DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemilihan kepala desa, baik secara serentak maupun bergelombang dan/atau pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah desa, pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon kepala desa. Selain itu, memuat pula ketentuan mengenai pengangkatan, pelantikan pemberhentian dan pembinaan kepala desa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4.Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
6.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh kepala desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14.Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
15.Lembaga kemasyarakatan Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia pengawas yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21.Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23.Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
24.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendukung jabatan pemerintahan.
25.Tokoh Masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. 4
26.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
27.Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
28.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
31.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
32.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
33.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
34.Tempat Pemugutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35.Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
36.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah daerah.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 5
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat :
1. a.langsung;
2. b.umum;
3. c.bebas;
4. d.rahasia,
5. e.jujur; dan
6. f.adil.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

(1)BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
(3)Akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
(4)Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifkat dan/atau uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa. 6
(2)Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(3)Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Camat setempat.

Pasal 9

(1)Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
(4)Apabila lebih dari 20 (dua puluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD belum menetapkan panitia pemilihan, maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
(5)Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, meliputi :
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara; dan
5. e.beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(6)Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :
1. a.Perangkat desa;
2. b.Lembaga kemasyarakatan desa;
3. c.Tokoh masyarakat desa; dan
4. d.Keterwakilan tokoh perempun.
(7)Panitia pemilihan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
(8)Format Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 7
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 11

(1)BPD dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(2)Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan musyawarah.
(3)Panitia Pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4)Susunan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.lembaga Adat Desa;
3. c.tokoh agama; dan
4. d.keterwakilan tokoh perempuan.
(6)Format keputusan BPD tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…