(1)Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(2)tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Pada saat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ditetapkan maka besaran tarif layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan PPK-BLUD tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8.Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta Lampiran I dihapus setelah Peraturan Bupati ditetapkan besarnya tarif layanan tersebut pada faslitas pelayanan kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 61 NOREG 123 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2018) 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN I. UMUM Ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis pelayanan dan fasilitas baru maka pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan uraian tersebut dan seiring denga bertambahnya jenis pelayanan dan fasilitas pada sarana pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, disesuaikan dengan pengembangan layanan kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas