DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, Lampiran II, serta penambahan Pasal 8A dan Pasal 28A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 112). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLTOLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 112) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
4.Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toltoli.
6.Daerah Biasa/Sulit adalah Daerah yang secara geografisnya sulit dan masih bisa dijangkau yang letaknya jauh dari pedalaman, perbukitan dan pegunungan;
7.Fasilitas Kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tolitoli.
8.Pelayan Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat melalui kegiatan Promotiv, preventiv, kuratif dan rehabilitatif.
9.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Jaringan pelayanan Polindes dan Poskesdes dari Puskesmas. 4
11.Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
12.Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Fasilitas Pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi serta mampu memberikan pelayanan kebidanan dasar, persalinan, pelayanan Balita dan Anak Prasekolah oleh Bidan pada suatu batas wilayah yakni desa.
13.Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
14.Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
15.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilisasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, Pustu.
16.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya di instalasi rawat inap.
17.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat di instalasi gawat darurat.
18.Pelayan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
19.Pelayanan One Day Care (satu hari) adalah perawatan pasien selama 6-24 (enam sampai dua puluh empat) jam.
20.Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien.
21.Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam penegasan diagnostik, tindakan medis dan terapi.
22.Jasa pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di BLUD RSUD Mokipido Tolitoli, yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan administrasi.
23.Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
24.Tindakan medik operasi adalah tindakan pembenahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
25.Tindakan medik non operasi adalah tindakan tanpa pembedahan.
26.Pelayanan Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan pelayan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
27.Pelayanan medik gizi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan/preventif, pengobatan/penyembuhan/kuratif dan pemulihan/rehabilitasif yang selaras dengan tujuan pencegahan dan peningkatan kesehatan gizi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
28.Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi. 5
29.Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
30.Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, fisioterpi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik dirawat jalan maupun rawat inap.
31.Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32.Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
33.Obat dan Bahan Alat Hasil Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
34.Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
35.Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38.Instansi Pelaksanaan Pemungut Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan retribusi.
40.Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : “BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pemeriksaan Laboratorium kesehatan dan pelayanan lainnya.
(2)Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan, tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam daerah Kabupten Tolitoli. 6

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas jasa pelayanan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : “BAB VI STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara jasa sarana ditambah jasa pelayanan.
(2)Sturuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh Pihak Ketiga dan pelaksanaannya diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Bagi peserta yang ditanggung Pihak Ketiga dikenakan biaya tambahan apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas atau Laboratorium kesehatan terdapat selisih dan tarif retribusi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh Pihak Ketiga dan selisih dari tarif retribusi atau kekurangan biaya tersebut ditanggung sendiri oleh peserta. 7

6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : “BAB XII PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1)Retribusi Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) di setor ke kas daerah;
(2)Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dikembalikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) kepada Perangkat Daerah (PD) yang berwenang di bidang kesehatan;

7.Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIXA serta satu Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut : “BAB XIXA

Pasal 28A

(1)Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(2)tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(4)Pada saat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ditetapkan maka besaran tarif layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan PPK-BLUD tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

8.Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta Lampiran I dihapus setelah Peraturan Bupati ditetapkan besarnya tarif layanan tersebut pada faslitas pelayanan kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 61 NOREG 123 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2018) 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN I. UMUM Ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis pelayanan dan fasilitas baru maka pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan uraian tersebut dan seiring denga bertambahnya jenis pelayanan dan fasilitas pada sarana pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, disesuaikan dengan pengembangan layanan kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalapahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas 10

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…