DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang meliputi Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pengembangan Usaha; Kemitraan; Perizinan; Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro; Peran Serta Dunia Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro; Sanksi Administratif; dan Sanksi Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa realitas sosial menunjukkan bahwa Usaha Mikro merupakan entitas usaha yang mampu memberi kontribusi dalam mengatasi problema kelangkaan lapangan kerja dan problema pengentasan kemiskinan, dipandang perlu ada pengaturan mengenai pemberdayaan Usaha Mikro guna memberi jaminan kepastian dan manfaat secara ekonomi dan sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan SALINAN = 2 = Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI Dan BUPATI TOLITOLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. = 3 =
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli yang dibentukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9.Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
10.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16.Izin Usaha adalah pemberian izin dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Jaringan usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
18.Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh komisi khusus dan atau Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan batas-batas wewenangnya.
19.Pengendalian adalah tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
20.Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pemberdayaan UMKM antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. = 4 =

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan pada asas:

a.kekeluargaan;
b.kebersamaan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.efisiensi berkeadilan;
f.berwawasan lingkungan; dan
g.manfaat;

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk:

a.memperkuat kedudukan Usaha Mikro sebagai bagian integral dari pelaku ekonomi nasional;
b.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha mikro;
c.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
d.meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro mencakup:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.kemitraan;
3. c.perizinan; dan
4. d.koordinasi dan pengendalian.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat melakukan berbagai jenis kegiatan selain yang disebutkan dalam ayat (1), sepanjang bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro.

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro yang meliputi :

a.fasilitasi pengembangan usaha; dan
b.pelaksanaan pengembangan usaha. = 5 =

Pasal 6

Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 7

(1)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
2. b.penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
3. c.pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
4. d.pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
(2)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan:
1. a.koperasi;
2. b.sentra;
3. c.klaster; dan
4. d.kelompok.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui:
1. a.pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
3. c.kemudahan perizinan;
4. d.penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
5. e.fasilitasi teknologi dan informasi.
(2)Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha:
1. a.yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro;
2. b.yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola kemitraan dengan Usaha Mikro;
3. c.yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan
4. d.yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. = 6 =

Pasal 9

(1)Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran hibah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahun anggaran.
(2)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja dan investasi, jaminan kredit dari lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang beroperasi di daerah.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…