DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin, yang meliputi Ketentuan Umum; Syarat Pemberian Bantuan Hukum; Standar Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan Bantuan Hukum; Pengawasan; Larangan dan Sanksi Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

b.bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
b.bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
b.bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala oleh faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. 6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. 7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada Penerima Bantuan hukum.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang khusus bergerak dalam pemberian jasa bantuan hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perorangan atau kelompok masyarakat miskin dalam membiayai biaya jasa bantuan hukum.
5.Lembaga Bantuan Hukum, selanjutnya disingkat LBH adalah organisasi yang berprofesi dalam memberi jasa bantuan hukum.
6.Perkara atau kasus adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Litigasi adalah jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
8.Non litigasi jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara di luar lembaga peradilan atau lazim disebut sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan.
9.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
10.Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Tolitoli baik orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tolitoli.
11.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dikategorikan tidak mampu secara sosial ekonomi dalam menanggung atau membiayai jasa bantuan hukum terhadap perkara hukum atau kasus yang dihadapinya.
12.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
15.Sekretariat Daerah adalah sekretariat daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli.
16.Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah adalah bagian dari perangkat daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi perkara atau kasus hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum dalam lingkup hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non litigasi. 4

Pasal 3

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bantuan hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB II

SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu masyarakat dalam kategori Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum.

Pasal 5

Bantuan hukum secara gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang belum pernah mendapatkan dana bantuan hukum dari instansi pemerintah yang lain.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyertakan syarat :
1. a.Bukti permohonan bantuan hukum secara tertulis;
2. b.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang membuktikan bahwa pemohon adalah warga masyarakat miskin yang berdomisili di kabupaten Tolitoli;
3. c.Foto-copy Kartu Keluarga;
4. d.Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum tergolong warga masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang dihadapi;
5. e.Foto-copy Basis Data Terpadu dari kantor kelurahan atau kantor desa dan Instansi terkait yang membuktikan bahwa pemohon benar terdaftar sebagai warga masyarakat miskin; dan/atau
6. f.Dokumen atau berkas yang berisi uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dihadapi atau diminta untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Bupati wajib memberikan persetujuan atas permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum. 5
(2)Persetujuan atas permohonan jasa bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penunjukkan lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang akan menangani masalah atau kasus hukum calon Penerima Bantuan Hukum.
(3)Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bupati menyetujui permohonan bantuan hukum yang diajukan calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum wajib menanda- tangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum apabila alokasi anggaran biaya bantuan hukum dalam Tahun Anggaran berjalan sudah habis terserap/terpakai oleh beberapa Penerima Bantuan Hukum terdahulu.

Pasal 9

(1)Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.
(2)Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi syarat paling sedikit :
1. a.Berbadan hukum;
2. b.Terdaftar atau terakreditasi di Kementrian Hukum dan HAM;
3. c.Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan, akte pendirian dan/atau foto kantor;
4. d.Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan akte pendirian dari notaris; dan/atau
5. e.Memiliki program bantuan hukum.
(3)Dokumen/berkas persyaratan lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diverifikasi oleh Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani dokumen perjanjian tentang pelaksanaan Bantuan Hukum. 6

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…