DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, yang meliputi Ketentuan Umum; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Pengawasan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pelanggaran dan Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XI/2013 terkait perkara pengujian Undang- Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu adanya kebijakan atau peraturan untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
c.bahwa berhubung masih ada sejumlah koperasi di Kabupaten Tolitoli yang belum bisa berdaya secara optimal dalam mengembangkan usaha koperasi secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dipandang perlu adanya kebijakan dan pengaturan tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2.Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3.Anggota adalah orang perorangan atau badan hokum koperasi yang bergabung atau mengikat diri sebagai anggota koperasi.
4.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dengan pelaku usaha lain untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi berdasarkan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
5.Pemberdayaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana atau terprogram untuk memperkuat kelembagaan koperasi, manajemen koperasi dan kinerja serta permodalan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha. 3
6.Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha mikro dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
7.Pemetaan/pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dokumen yang berisi data, informasi, dan keterangan tentang status koperasi, status dan jumlah pengurus dan/atau anggota koperasi, perkembangan kinerja koperasi dan jenis usaha koperasi.
8.Koeperasi Tidak Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang dan ditandai dengan simbol/kode BBB.
9.Koperasi Cukup Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode ABB.
10.Koperasi Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAB.
11.Koperasi Sangat Berkualitas adalah status pemeringkatan atau klasifikasi koperasi berdasarkan hasil penilaian dari instansi atau lembaga yang berwenang, dan ditandai dengan simbol/kode AAA.
12.Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP atau Usaha Simpan-Pinjam Koperasi, selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha simpan-pinjam.
13.Rapat Koperasi adalah wadah pertemuan pengurus dan segenap anggota koperasi untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan hal-ikhwal usaha koperasi.
14.Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi.
15.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
18.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.
20.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UMKM adalah perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pemberdayaan koperasi; dan
b.pengembangan koperasi. 4

BAB II

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 3

(1)Sebelum melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan pemetaan atau pendataan koperasi.
(2)Pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
1. a.jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi;
2. b.jenis usaha koperasi;
3. c.kemampuan keuangan atau modal koperasi; dan
4. d.laporan hasil pemeringkatan koperasi dari intansi pemerintah yang berwenang atau lembaga independen yang khusus melaksanakan tugas dalam pemeringkatan atau pengklasifikasian koperasi.
(3)Dalam melaksanakan pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.

Pasal 4

Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk :

a.mengetahui dan memastikan kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
b.mengetahui keberhasilan dan eksistensi koperasi dalam mendukung pengembangan daerah; dan
c.meningkatkan kesadaran pengurus dan/atau anggota koperasi mengenai pentingnya koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 5

Hasil pemetaan atau pendataan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 4, menjadi dasar pertimbangan dan penilaian bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
1. a.memfasilitasi penataan kelembagaan koperasi secara proporsional sesuai dengan kemampuan organisasi, permodalan dan/atau jangkauan usaha koperasi;
2. b.memfasilitasi bimbingan pengelolaan/managemen koperasi;
3. c.memberikan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau penelitian mengenai perkoperasian; 5
4. d.memfasilitasi pemberdayaan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota;
5. e.memberi bantuan konsultasi dan fasilitasi dalam hal terjadi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi; dan/atau
6. f.memberikan insentif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya ditujukan bagi koperasi yang masih aktif dan tercatat/terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan UMKM.
(3)Anggota dari masing-masing koperasi berhak mengetahui setiap langkah kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Dalam melaksanakan program pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memprioritaskan atau mendahulukan koperasi yang memiliki predikat atau klasifikasi :

a.Koperasi Cukup Berkualitas; dan
b.Koperasi Tidak Berkualitas.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menunjuk fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap koperasi dengan predikat atau klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada :
1. a.Manajemen organisasi kelembagaan;
2. b.Manajemen pengelolaan keuangan dan permodalan;
3. c.Perluasan pemasaran;
4. d.Penggunaan teknologi; serta
5. e.Manajemen pengelolaan usaha.
(3)Biaya pendampingan oleh tenaga fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), dibebankan kepada APBD atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, syarat-syarat dan teknis pendampingan terhadap koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha untuk membantu pemberian perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan keberlansungan usaha koperasi.
(2)Pemberikan perlindungan hukum terhadap kepastian usaha dan kebelansungan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.bantuan fasilitas untuk mendapatkan izin usaha;
2. b.persaingan usaha yang sehat; dan/atau
3. c.kemitraan usaha.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…