DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Pembentukan Desa; d. Penghapusan Desa; e. Penggabungan Desa; f. Perubahan Status Desa; g. Pembentukan Desa Adat; h. Penghapusan Desa Adat; i. Penggabungan Desa Adat; j. Perubahan Status Desa Adat; k. Pendanaan; l. Pembinaan dan Pengawasan; m. Pengaturan Pemerintahan Desa; n. Ketentuan Lain; o. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10.Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.
11.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
12.Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang srategis.
13.Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
14.Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.
15.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
16.Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
1. a.Penataan desa; dan
2. b.Penataan desa adat.
(2)Penataan desa dan penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa :
1. a.Pembentukan desa dan desa adat;
2. b.Penghapusan desa dan desa adat;
3. c.Penggabungan desa dan desa adat;dan
4. d.Perubahan status Desa dan desa adat.

Pasal 3

(1)Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit memuat :
1. a.nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
2. b.nomor Kode Desa/Kelurahan yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kinerja Desa/Kelurahan Baru; dan
6. f.peta batas wilayah Desa/Kelurahan Baru.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pembentukan Desa dapat melalui :
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui desa persiapan.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan; dan i.cakupan wilayah desa terdiri atas dusun.
(2)Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi :
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah :
1. a.untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih meliputi :
  1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
  2. 2.berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  3. 3.Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pemekaran Desa.
2. b.Untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa meliputi :
  1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
  2. 2.berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
  3. 3.Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pembentukan Desa melalui Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi :
1. a.jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
2. b.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
3. c.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
4. d.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
5. e.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai ketentuan Perundang-undangan.
(3)Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.cakupan wilayah desa terdiri atas dusun;
2. b.batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
3. c.lokasi pusat Pemerintahan Desa;
4. d.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
5. e.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan desa.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bersama Kepala Desa melakukan pembahasan untuk pembentukan Desa.
(3)Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa melalui Pemekaran Desa atau Penggabungan bagian Desa.
(4)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 8

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
(3)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
(4)Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap recana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan Prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
(3)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
(4)Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (4), membentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perencanaan pembangunan daerah, Bagian Hukum dan Perundang- undangan dan unsur perangkat daerah terkait;
2. b.Camat; dan
3. c.Unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2007