DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan satu ayat antara Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 6 ayat (1), penghapusan Pasal 6 ayat (2), perubahan Pasal 10, penambahan dua ayat pada Pasal 12, penyisipan satu Pasal antara Pasal 12 dan Pasal 13, penyisipan satu Pasal antara Pasal 26 dan Pasal 27, perubahan Pasal 34 ayat (2), penyisipan dua ayat antara Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan satu ayat antara Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 40 ayat (1), dan penghapusan Pasal 40 ayat (2).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan segera agar memberikan arah, berdasarkan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9016 Tahun 2016 pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu penyempurnaan dan disesuaikan untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan segera agar memberikan arah, berdasarkan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9016 Tahun 2016 pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu penyempurnaan dan disesuaikan untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan segera agar memberikan arah, berdasarkan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9016 Tahun 2016 pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu penyempurnaan dan disesuaikan untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dengan segera agar memberikan arah, berdasarkan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 83);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 83) diubah sebagai berikut : 3
7. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan pendapatan daerah;
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli;
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
8.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katring;
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
10.Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
11.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
12.Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14.Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 4 kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan daerah;
18.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikomsumsi oleh pembeli ditempat pelayanan; dan/atau
2. b.Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman pesan antar.
(2a)Termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Rumah makan;
2. b.Kafetaria;
3. c.Kantin;
4. d.Warung;
5. e.Depot makanan;
6. f.Bar;
7. g.Tokoh Roti;
8. h.Jasa Boga/Katering; atau
9. i.Kegiatan usaha lainnya yang sejenisnya.
(3)Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melibihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dari nilai penjualan.
(2)Dihapus

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pajak yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran atau sejak diterbitkan SPTPD. 5
(2)Dalam hal pembayaran pajak dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah dengan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
(3)Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
(4)Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan SKPDKB.
(5)Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak sebesar pokok pajak bulan sebelumnya ditambah sanksi administrasif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak bulan sebelumnya.

6.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12 A, sehingga Pasal 12 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Badan Keuangan Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan NPWPD wajib pajak restoran.
(3)Wajib pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, dikenakan sanksi pidana.
(4)Kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan NPWPD dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga berbunnyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
(2)Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 6
(3)Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
(4)Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terdapat objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
(5)Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

8.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
(2)Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(2a)Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
(2b)Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan atau warisan yang dibuktikan dengan surat kematian dari desa atau lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Badan Keuangan Daerah;
2. b.Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
3. c.Wajib pajak tidak ditemukan.
(3)Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 7 tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2a)wajib pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) merupakan penerimaan Negara.

10.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dihapus

11.Pasal 41 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 26 Juni 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 26 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 54 NOREG 58 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2018) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN I. UMUM Pajak restoran merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan yang dimiliki oleh daerah, pengelolaan pajak tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari hasil pajak tersebut, maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan pengelolaannya secara baik agar menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tolitoli telah menjalankan amanat rakyat dan pemerintahan yang baik. Dalam mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kabupaten Tolitoli akan berusaha untuk mengakomodir masukan- masukan dari masyarakat serta berusaha untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui pajak daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tolitoli. Adapun perubahan dalam Peraturan daerah ini yang berkaitan dengan objek pajak adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…