DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf P Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan wajib Pemerintah Daerah adalah urusan bidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian dan pembinaan lembaga adat di daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 152). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA KELEMBAGAAN ADAT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Angka 2 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4.Dewan Perwkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Nilai-nilai adat adalah norma kebiasaan yang turun temurun dihargai dan dijunjung tinggi dikalangan masyarakat asli di daerah tolitoli;
6.Budaya adalah Keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai dan simbol-simbol yang dimiliki oleh manusia sebagai mahluk sosial sebagaimana terdapat pada komunitas masyarakat asli di daerah tolitoli;
7.Bahasa asli adalah Sarana komunikasi antar manusia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam suatu komunitas yang hidup, berkembang dan melekat sejak awal (asli) pada wilayah tertentu di daerah tolitoli;
8.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat lestari dan kokoh, sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
9.Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
10.Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat sehingga mampu meningkatkan peranan dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
11.Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajib telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat, serta berhak dan berwewenang untuk mengatur, mengurus dan menyesuaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mangacu kepada adat istiadat.
2.Ketentuan ayat (4) Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Organisasi lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi permusyawaratan permufakatan masyarakat adat di bawah koordinasi ketua Organisasi lembaga adat yang berada di luar susunan organisasi pemerintah.
(2)Organisasi lembaga adat mempunyai tugas :
1. a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan/atau adat istiadat;
2. b.melestarikan adat istiadat untuk memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. c.menciptakan dan membina hubungan yang demokratis dan harmonis antara ketua lembaga adat dengan aparat pemerintah di daerah;
4. d.memelihara stabilitas yang sehat dan dapat member peluang yang luas pada aparat pemeritah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakat yang adil dan demokratis;
5. e.menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan masyarakat.
(3)Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan kemasyarakatan.
(4)Organisasi lembaga adat mempunyai wewenang :
1. a.mewakili masyarakat adat keluar dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi ada istiadat;
2. b.mengelola hak-hak adat/harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
3. c.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.melantik dan mengkukuhkan pemangku adat yang baru jika pemangku adat yang lama berhalangan tetap/wafat.
(5)Organisasi lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. a.membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat harta kekayaan organisasi lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
2. b.memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintahan terutama pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan dimokratis; dan
3. c.menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.
  1. 3.Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Nilai adat, budaya dan bahasa daerah di tolitoli harus diberdayakan dan dilestariakan.
(2)Pemberdayaan dan Pelestarian dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan dukungan pemerintah daerah.
(3)Bentuk pemberdayaan dan pelestarian dilakukan melalui pendidikan, penyiaran dan penerapan dalam acara-acara resmi daerah dan masyarakat serta Arsitektur Gedung/Pintu Gerbang Kantor-kantor Pemerintah dan Tugu-tugu di Wilayah Daerah Tolitoli.
(4)Tiap pintu gerbang kantor pemerintah, rumah kediaman pemerinta serta rumah masyarakat mengedepankan ornamen buaya dan moto mosimbesang mesoongu motimpedes magau.

4.Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pemberdayaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat ditempuh dengan cara :

a.memasukan mata pelajaran Bahasa Tolitoli, Dondo dan Dampal sebagai kirukulum muatan lokal disemua satuan pendidikan;
b.semua media terbitan di daerah harus menyiapkan ruang/kolom khusus kamus bahasa Tolitoli, Dampal dan Dondo pada tiap terbitnya;
c.stasiun radio/TV baik milik pemerintah maupun swasta harus meyiapkan ruang atau acara dalam bahasa Tolitoli, Dondo dan Dampal;
d.pemberian nama tempat, wilayah, gedung dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah; dan
e.penulisan sejarah Tolitoli dan pembuatan kamus bahasa daerah Tolitoli, Dondo dan Dampal.
1. 5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bagi masyarakat yang melaksanakan pesta perkawinan, mengedepankan ornamen dan acara yang bernuansa Adat Tolitoli, Dampal dan Dondo dengan menggunkan alat-alat kesenian tradisional seperti gulintang, rebana, gendang dan gong serta menggunakan baju adat.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setalah Bupati dilantik, untuk pertama kalinya memasuki rumah jabatan taudako lipuku diarak dengan acara adat.

7.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

(1)Perayaan Ulang Tahun Kabupaten Tolitoli dilaksanakan setiap Tahun.
(2)Perayaan Ulang Tahun Kabupaten Tolitoli dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2a)Setiap perayaan ulang tahun Daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan upacara adat yang dinamakan MANGANDULRAN BANGGA MOGUNDAM LIPU yang dilaksanakan dewan adat sesuai kebutuhan masyarakat adat.
(3)Sebelum acara puncak Hari Ulang Tahun Daerah dilaksanakan, diawali dengan kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang mengandung unsur adat dan budaya Tolitoli, Dondo dan Dampal.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Selain pertandingan dan/atau perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), juga dilaksanakan pemilihan Putra-Putri Sibitolu.
(2)Kriteria dan ketentuan pemilihan Putra-Putri Sibitolu ditentukan oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh Bupati dengan koordinasi dewan adat.

9.Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Tamu Pejabat Negara yang berkunjung ke Tolitoli, untuk pertama kalinya dijemput dengan tatacara penjemputan Adat Sibitolu.
(2)Penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Lembaga Dewan Adat Kabupaten Tolitoli.
(3)Setiap tamu pejabat negara beserta istri yang berkunjung ke Tolitoli dapat dikukuhkan sebagai warga kehormatan masyarakat adat Tolitoli yang dilaksanakan oleh Dewan Adat dengan menyematkan pada tamu yang disebut dalam adat sigaa di kepala, selendang di atas pundak dan kerudung untuk istrinya serta sarung berwarna kuning.

10.Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 2 (dua) Bab yaitu Bab IXa dan Bab IXb, dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 25a, Pasal 25b dan Pasal 25c, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IXa PEMELIHARAAN Pasal 25a Untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat maka Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk Rumah Adat, Rumah Pemangku Adat, Makam Raja dan benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah. BAB IXb PEMBIAYAAN Pasal 25b

(1)Pembiayaan kegiatan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat, lembaga adat serta nilai budaya Kabupaten Tolitoli setiap tahun disediakan bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
2. b.Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Bantuan pembiayaan diberikan tiap tahun anggaran pada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pasal 25c Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 25b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 15 Maret 2019 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 15 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 68 NOREG 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN NILAI ADAT, BUDAYA DAN BAHASA DAERAH DI TOLITOLI SERTA KELEMBAGAAN ADAT I. UMUM Negara telah mengakui dan menghormati kesadaran Masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya serta nilai adat, budaya, sepanjang masih hidup ditengah masyarakat. Oleh karena itu adat budaya masyarakat merupakan salah satu modal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dalam upaya membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan aspek kepribadian, sistem nilai adat dan budaya, perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pelestarian sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat. Untuk melindungi dan mengembangkan nilai adat budaya dan bahasa daerah di Tolitoli serta lembaga adat merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu bersama-sama memberikan bantuan untuk kelancaran operasional fungsionalis lembaga adat. Bantuan operasional kepada lembaga adat bersumber dari APBD Kabupaten Tolitoli dan sumber lain yang sah tidak mengikat, diberikan melalui prosedur yang mudah dan dapat dipertanggugjawabkan, atas dasar tersebut, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Nilai Adat, Budaya dan Bahasa Daerah di Tolitoli serta Kelembagaan Adat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…