menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 ;
b.bahwa dalam rangka perkembangannya terdapat potensi produksi usaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 ;
b.bahwa dalam rangka perkembangannya terdapat potensi produksi usaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 ;
b.bahwa dalam rangka perkembangannya terdapat potensi produksi usaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 101).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 3 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 101) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan satu angka baru yakni angka 4A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4A. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli.
5.Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6.Penyelenggara penjualan produksi usaha daerah adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan pengumpulan produk usaha daerah.
7.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.
10.Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penjualan produksi usaha daerah dari Pemerintah Daerah.
11.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13.Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
4
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
17.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :
“BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 3
(1)Objek Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, berupa :
a.Hasil penjualan benih perikanan; dan
b.Hasil penjualan bibit/benih tanaman pangan.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan pihak swasta.
4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 8
(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 59 NOREG 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2018) 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 59 NOREG 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2018) 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 59 NOREG 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2018) 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN Diundangkan di Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 59 NOREG 121 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2018) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH I. UMUM Bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam rangka penyelenggara Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dengan pembinaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyesuaian besaran tarif retribusi yang telah ada. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamatkan kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Bahwa berdasarkan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakuan penyesuaian untuk penyempurnaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 192 7 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR : 9 TAHUN 2018 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH NO JENIS PRODUKSI UKURAN/STANDAR BESARNYA TARIF (Rp) 1 2 3 4 A Perikanan/Benih Ikan
1.Benih Ikan Mas 2 cm – 3 cm Rp. 250,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 400,-/ekor 5 cm – 8 cm Rp. 700,-/ekor 8 cm – 12 cm Rp. 1.200,-/ekor
2.Benih Ikan Nila 2 cm – 3 cm Rp. 200,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 250,-/ekor 5 cm – 8 cm Rp. 500,-/ekor 8 cm – 12 cm Rp. 1.160,-/ekor
3.Benih Ikan Lele 2 cm – 3 cm Rp. 150,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 250,-/ekor 5 cm – 7 cm Rp. 300,-/ekor 7 cm – 8 cm Rp. 400,-/ekor
4.Benih Ikan Bandeng (nener) 2 cm – 3 cm Rp. 150,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 250,-/ekor 5 cm – 8 cm Rp. 1.000,-/ekor
5.Benih Ikan Karapu 2 cm – 3 cm Rp. 2.500,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 5.000,-/ekor 5 cm – 8 cm Rp. 8.000,-/ekor
6.Benih Ikan Gurame 2 cm – 3 cm Rp. 300,-/ekor 3 cm – 5 cm Rp. 400,-/ekor 5 cm – 8 cm Rp. 500,-/ekor 8 cm – 12 cm Rp. 800,-/ekor
7.Benih Udang (benur) PL 10 – 15 Rp. 90,-/ekor PL 16 – 20 Rp. 100,-/ekor
8.Ikan Mas Konsumsi Kg Rp. 30.000,-/Kg
9.Ikan Nila Komsumsi Kg Rp. 25.000,-/Kg
10.Ikan Bandeng Komsumsi Kg Rp. 35.000,-/Kg 8
11.Udang (Windu) Komsumsi Kg Rp. 60.000,-/Kg B. Pertanian/Benih Tanaman Pangan Pertanian
1.Benih Padi SS Kg Rp. 8.000,-/Kg
2.Benih Padi ES Kg Rp. 6.500,-/Kg BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN 8
11.Udang (Windu) Komsumsi Kg Rp. 60.000,-/Kg B. Pertanian/Benih Tanaman Pangan Pertanian
1.Benih Padi SS Kg Rp. 8.000,-/Kg
2.Benih Padi ES Kg Rp. 6.500,-/Kg BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN 8
11.Udang (Windu) Komsumsi Kg Rp. 60.000,-/Kg B. Pertanian/Benih Tanaman Pangan Pertanian
1.Benih Padi SS Kg Rp. 8.000,-/Kg
2.Benih Padi ES Kg Rp. 6.500,-/Kg BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN 8
11.Udang (Windu) Komsumsi Kg Rp. 60.000,-/Kg B. Pertanian/Benih Tanaman Pangan Pertanian
1.Benih Padi SS Kg Rp. 8.000,-/Kg
2.Benih Padi ES Kg Rp. 6.500,-/Kg BUPATI TOLITOLI, TTD MOH. SALEH BANTILAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN