DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Desa atau Lembang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dipimpin oleh seorang Kepala Lembang yang profesional dan punya kemampuan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Lembang;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 2 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 3 Menetapkan : tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA LEMBANG. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8.Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
9.Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
11.Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12.Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Lembang dan disahkan oleh Bupati untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.
15.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan sekaligus memfasilitasi masalah-masalah yang timbul akibat pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang, yang terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah 6 rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Pasal 2

(1)Kepala Lembang dipilih langsung oleh penduduk Lembang.
(2)Pemilihan Kepala Lembang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
(2)Pemilihan Kepala Lembang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lembang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Lembang.
(4)Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. 7

Pasal 5

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas kegiatan:
1. a.pemberitahuan Badan Permusyawaratan Lembang kepada Kepala Lembang tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang oleh Badan Permusyawaratan Lembang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
2. b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
3. c.penetapan calon Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
4. d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang;
5. e.pelaksanaan kampanye calon Kepala Lembang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
6. f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
(3)Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 8
2. b.penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
3. c.dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
(4)Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas kegiatan:
1. a.laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Lembang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
2. b.laporan Badan Permusyawaratan Lembang mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
3. c.Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Lembang; dan
4. d.Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
(2)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Lembang, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 7

(1)Dalam hal bakal Calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang maka penetapannya dilaksanakan melalui pra pemilihan.
(2)Pra pemilihan dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang dan difasilitasi oleh panitia pengawas tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
(3)Biaya pelaksanaan Pra Pemilihan bakal calon 9 Kepala Lembang dibebankan kepada masing-masing Bakal Calon.

Pasal 8

(1)Dalam hal bakal calon hanya 1 (satu) orang sampai pada batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, maka Panitia Pemilihan Kepala Lembang mengusulkan penetapan Calon Kepala Lembang menjadi Kepala Lembang kepada BPL.
(2)BPL mengajukan Kepala Lembang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Musyawarah Lembang yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Lembang diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.sebelum penyelenggaraan musyawarah Lembang, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. 1.pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Lembang paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Lembang diberhentikan;
2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Lembang oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Lembang paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Lembang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal calon 10 Kepala Lembang oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. 6.penetapan calon Kepala Lembang antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Lembang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Lembang.
b.Badan Permusyawaratan Lembang menyelenggarakan musyawarah Lembang yang meliputi kegiatan:
1. 1.penyelenggaraan musyawarah Lembang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. 2.pengesahan calon Kepala Lembang yang berhak dipilih oleh musyawarah Lembang melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. 3.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Lembang oleh panitia pemilihan melaui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Lembang;
4. 4.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Lembang oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Lembang;
5. 5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Lembang;
6. 6.pelaporan hasil pemilihan Kepala Lembang melalui musyawarah Lembang kepada Badan Permusyawaratan Lembang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Lembang mengesahkan calon Kepala Lembang terpilih;
7. 7.pelaporan calon Kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang oleh Ketua Badan Permusyawaratan Lembang kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 11
8. 8.penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Lembang; dan
9. 9.pelantikan Kepala Lembang oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Lembang terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG

Pasal 10

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang;
g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Lembang setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran atau warga masyarakat yang berketurunan di Lembang setempat;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan 12 pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.dikenal dan mengenal wilayah dan masyarakat Lembang setempat.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…