DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52|PPV-I/'|2O11, menyatakan bahwa kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimahsud, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. l' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebaqaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OOZ tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 85, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Palcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarr:bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahtan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lrmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 2O 16 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1l Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tor4la Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3O); 1.4. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI}UPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAI}UPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2O1I TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Torqla Utara Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O1l tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun I 2013Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3O), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
(2)Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dal sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobatik, dan sulap;
7. g.perrnainan bilyar,dan bowling;
8. h.pacuan kuda; kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); darr
10. j.pertandingan olahraga.
(4)Dikecualikan dari penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.Ketentuan Pasal 94 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk setiap objek pajak adalah sebagai berikut :

a.tarif pajak tontonan lilm sebesar 10 % {sepuluh persen);
b.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar Ao/o (nol persen);
c.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar loyo (sepuluh persen);
d.tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, taii dan/atau busana berkelas internasional sebesar lo%o (sepuluh persen);
e.tarif pajak untuk kontes keeantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
f.tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas nasional sebesar 1O % (sepuluh persen);
g.tarif pajak untuk kontes kecantikan berkelas internasional sebesar 10olo (sepuluh persen);
h.tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
i.tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesat 1O% (sepuluh pei.sen);
j.tarif pajak untuk diskotik, kaiaoke,klab malam, pub, musik hidup {lioe musiQ, music dengan disk jockey (DJ) dan sejenisx sebesar 10% (sepuluh persen);
k.tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0olo (nol persen);
t.tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional sebesar l0% (sepuluh persen);
m.tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sehsar 1O% (sepuluh persen);
n.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen);
o.tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 1O% (sepuluh persen);
p.tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sehsar 1O06 (sepuluh penien);
q.tarif pajak untuk permainan ketangkasai sebesar 1O7o (sepuluh persen);
r.tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 1O% (sepuluh persen);
s.tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/ltfness centre sebesar l Oolo (sepuluh persen);
t.tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas lokal/tradisional sebesar O% (nol persen);
u.tarif pajak untuk pertandingan olah raga berkelas nasional seksar 1O% (sepuluh persen);
v.tarif pajak untuk pertandingan ola.l. raga berkelas nasional sebesar 10% ( sepuluh persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tora-fa Utara. Ditetapkan di Rantepao padatanggal 7 April 2Ol7 BUPATI TORA"IA UTARA, KALATIKU PAEMBONAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal 7 Apil2OlT SE U RAJ UTARA, LAtsI' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2OITNOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM. I.2O.I7 TAHUN 2017 AE PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR l TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Baltwa Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mengalami perubahan khususnya ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g kata "goP. "Golf" adalah salah satu cabang olah raga, dan tidak dikategorikan sebagai hiburan, karena'go1l" bukan merupakan hiburan, maka permainan "goll" bukan merupakan objek hiburan. Ketentuan Pasal 94 dibatalkan karena kalimat "Hal-hal yang menyangkut teknis pelalsanaan Peratural Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati", bertentangan dengan Lampiran II angka 21O Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O1l yang menyatakan bahwa di dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko. Ketentuan Pasal 2O diubah untuk menentukan besaran tarif pqiak yang dikenakan untuk setiap objek pajak, penetapan tarif pajak pada Pasal 17 huruf b, huruf e, huruf h, huruf k, huruf t dimaksud sebagai pertimbangan dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/ tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa, yang diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Guna memenuhi prinsip kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2011, besaran tarif merupakan diskresi daerah dan sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09. Alasan perubahan ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 73

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…