DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERIMAH DAERAH PENANGANAN SENGKETA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan/seni budaya masyaral<at hukum adat;

b.menetapkan kebiiakan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan masyaxakat hukum adat;
c.menetapkan kebiiakan sosialisasi dan inforsrasi program kepada masyarakat hukum adat; dan
d.melakukan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada mas]rarakat hukum adat, dan memastikan bahqra perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan delem melavron segala bentuk pelanggaran dan

Pasal 27

(1)Dalam haf sengketa berkaitan dengan pelangraran hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam dan melalui Daerah ini Daerah dengan Dewan Adat Daerah membentuk tim penanganan eengketa yang bersifat adhoc.
(2)Sengketa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l), adalah sengketa antara masyaxakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.
(3)Ttm penanganan sengketa Fri dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

x Angota Tim Fenanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (l) tediri dari unsur:

a.Pemerintah Daerah;
b.DPRD; dewan adat Daerah; masyarakat hukum adat terkait; lernbaga keagamaan; dan pihak ke tiga yang terlibat sengketa. c. d. e. f. c. yang tu BAB )fiI

Pasal 29

(U Dalam me4ialankan Peratrrran Daerah ini, hak pihak ke 3 (tiga) yang diatmi Negara di atas wilayah masyarakat hulrum adat, tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketenhran perahrran pemndang-undangan.

(2)Status kawasan hutan yang berubatr menjadi hutan yang bembah menjadi hutan adat agar diakomodir detam perubahan Rencana Tata Rr:ang trrilayatr (RTRW) I(abupaten. Pasal 3O ini mulai berlalm pada tanggal Agar setiap orang mengetatruimn5ra, memerintahkan pengundangan perahrran daerah ini dengan penenrpatannya dalan lembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantcpao pada tangal 28 Maret 2019 TORA,.IA IJTARA, PAEMBONAN Dilrndanglan d,i Rantepao, 28 Maret 2019 I.TTARA, LbUEARAI{ DAERAI{ IABUPATEN TORA*IA I.ITARA TAHUN 2AIg NOMOR 1 NORBG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA, PROVINSI SUI,AWESI SEI,ATAN NOMOR B.HK.HAM.O 1.023. 19 19 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.'A UTARA NOMOR l TAHUN 2019 TENTANG PENGAKI,'AN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT I. UMUM Masyarakat hukum adat adalah kelompok maqrarakat yang hidup bendasadran asal-usul leluhur srecara turun temurun di $ilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekaSraan alam, sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola lreberlangsungan kehidupan masyarakatnya. adat di Toraja Utara realitas sosiologis dan antropologisyang tidak terbantahkan. Di lGbupaten Toraja Utara, kelompok masyarakat hukum adat ini dapat dilihat entitas " Lili'na' Wilayatr adat sebagai satu kesatuan geografis dan sosial yang merupakan atau persekutuan wilayah dengan nama Fenanian, IGropi', Bua', I(ampung atau nama lain. Setiap wilayah Penanian, IG.nopi', Bua,, I(ampung atau nama Lain merupakan dari beberapa. wilayah Tondok , saroan atau nama lain yang menrpakan kesatuan wilayah terkecil dalam wilayah adat dan Jrang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh hukum adat sebagai penyangga kehidupan mereka 5rang diwadsi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kescpakatan derrgan masyarakat huhrm adat lainnya. Keberadaan masfrakat hukum adat di l(abupa.ten Toraja Utara yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan brrdaya Indoncsia, yaitrr paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Torqia Utara, kearifan lokal dalarn pe.ngelolaan tanah da$ sufirber daya alam, dan yang berkembang disadad ataupun tidak telah sumbangan yang cukup beear pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia. Bahkan para perrdiri negara bangsa lndoneeia telatr menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa 20 Indonesia.Atas dasar itulah mer'',eka menrmuskan bahwa negara danIndonesia terdiri dari Volleqenenschappen di dalam Ut D 1945 (sebelum amandemen). I€ngkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat hukum adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyaxal(ar adat tersebut akan berimplikasi pada keeaSalan cita-cita membangun satu bangsa Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyaral<at hukum adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan ternyata tidak berjafan mulus.Sejarah pembangunan bangpa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hukum adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya mesyaxakat hukum adat. Hal furi disebabkan karena tanah, wilayatr adat dan sumber daya alam tidaf( bgi berada dalam kontrol masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi berada pa.da kekuasaan yang pa.da prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puhrhan peraturan perundang- undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wila].ah adat yang banyat< diantaranya tidak saja berbuah pa.da tetapi jqa pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manrrsia masyarakat hukum adat. Kekuasaan modal yang mencengleram pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingliat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di I(abupaten Toraja Utara Dalam banyak kastts, sqiumtah wilayah adat telah dihr\iuk sebagai kawasan hutan negara (Hutan Lindung, Produksui dan terbatas). Masyarakat hukum adat di l(abupa.ten Toraja Utara yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai krininal dan didakrva di Penpdilan Negpri di mana sebagian besar putusannlra tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat hukum adat di Toraja Utara sebagai pencari keadilan. Dengan alasan penegakan hukum, apaxat kepolisian dalam banfk kasus langsung membava masyarakat hukun adat yang maeuk ke kavraean trutan untuk mengambil kayu ke prroses peradilan. Sementara di Fengadilan, hukum adat, terutama dengan masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sangat jarang dipe*imbanglran dalam putuean hakim. 2t Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika mas,rarakat hukum adat di l(abupaten Toraja Utara juga tidak dapa.t berbuat banfk dalam rangla meningkatkan kesejahteraan mer€ka. Padahaf dabm berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari rnanatiemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenya.taan itu.l"ga terjadi di lkbupa.ten Toraja Utara.Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyara-kat hukum adat ddqm berbasai perahrran perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan. Dengan begitu banyaknya haf<-hak masyarakathukum adat yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturarr perundang- undangan 5rang ada, maka Feraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat sernacam 'hak baru'. Feraturan Daerah ini lebih ditujufean unttrk "menyatakan dan memperjeLas" hak-hak masyaral<at hukum adat yang sudah ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupa.ten Torqja Utara. Adapun beberapa. "hak baru" terdapat dalam Peraturan Daeratr ini tidak rrirnaksudkan unluk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak maErarakat hukum adat maupun hak negara 5rang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk menespon konteks lokal lhtnrpe.tcrr Toraja Utara scrta mengantisipa.si perkembangan di masa depan, dan juga unhrk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnl'a dirujuk dalam berbagai peratuxan perundang-undangan. II. PASALDEMIPASAL Pasal f Angka I Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angt<a 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. 22 Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud "masyarakat adaf adalah masyarakat hukum adat di Daerah adalah kelompok-kelompok masyaralatyang terwakili dalam masyarakat hukum adat di wilayah administratif Daerah. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Yang dimaksud "identifikasi masyarakaf adalatr Dalam proses identilikasi, masyarakat hukum adat memerlukan dukungan/pengakuan dari komunitas yang berbatasan langsung. Dukungan dari masyarakat adat lain ini diperlukan untuk memperkuat pengakuan sosial atas keberadaan satu komunitas masyarakat adat yang sedang melakukan identifikasi diri melalui kesepakatan- kesepakatan dalam kombongan dengan ditandai oleh Basse dan gente' nayang mengacu pa.da unsur-unsur keberadaan masyarakat adat. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angt<a 13 Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis" adalah pernyataan yang mcngaLui keberadaan satu kelompok masyaralrat adat beserta hak-haknya dalam dokumen terhrlis, diantaranya peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian. Sementara pemyataan tidak terhrlis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik mengenai keberadaan sahr kelompok masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, diantaranya pernyataan yang disampaikan dalam pidato reemi maupun pernyataan yang disampa.ikan dalam pidato resmi maupun pemyataan yang disampaikan dalarn wawancara oleh medira massa. Angka 14 Cukup jelas. 23

BAB XIII

KETENTTJAIV PENUTUP Ferahrran Daeratr diundangkan.

Pasal 2

Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Yang dimaksud "lembaga adaf adalah lembaga adat ditin$katan masyarakat hukum adat itu sendiri. Lembaga adat ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengurusan diri di tingkatan masyarakat hukum adat merupakan lembaga yang menyatu dengan masyarakat hukum adat itu (hak asal-usul). Dengan demikian, lemb"ge adat pada mas]rarakat adat bukanlah lembogrr- lembaga bentukan yang tidak memiliki kesatuan konsep hak (hak asal-usul) dengan masyarakat adat sebagai pemanglu (subjek hak) hak asal-usul tersebut. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Ardka22 Culmp jelas. Angka 23 Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa setiap angota masJia-rakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengBlolaan 1ingt<ungan hidup, baik secara langsung rnaupun tidak langsung. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muata$ dalam dalam perahrran Daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporstional bagi setiap warga negara tanpa. terkecuali. 24 Hurufc Yang dimaksud dengan "asas adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak tentang penyelenggaraan Negara dengan atas hak asasitetap pribadi, golongan dan rahasia negara. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan haknya tanpa melihat porsi subjeknya. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas kepentingan rrmum' adalah asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa setiqp materi muatan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan kesimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. Pasl7 Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal ll Cukup jelas. 25 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasd L2 Cukup jelas. 13 Cukup jelas. t4 Cukup jelas. 15 Cukup jelas. 16 Cukup jelas. L7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "fanah, witayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya" adalah tanah , wilayah dan sumber daya alam yang tidak saja ada di dalam dan permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara yang lain seperti hibah, juerl-beti dan transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud "Hak masryarakat adat atas tatrah, wilayah dan sumber daya alam" adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 angka 6 misalnya mcngakaui hak masyaralat adat atas kawasan hutan, Bahkan ada sernacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan hak hukum adat atas hutan dalam melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang Fengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau- Pulau Kecil. Dalam Pasal 17 ayat (2) misatrya disebutkan bahwa satnya pemberian HP-3 harus memperhatikan ealah kepentingan hukum adat. Bahkan dqte'n Pasal f8 huraf c disebutkan bahwa Hp-3 dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat atas tanah darr sumber daya alam termasuk hutan dan Laut 26 Pasal 18 Ayat (t) wilayah bersifat temurun dan Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (41 Yang dimaksud adat. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) CukuPjelas. sudah diakui dalm berbagai peraturan undangan yang ada. Yang dimakud "Selain hak yang sifatnya komunal, tanah- tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di komunal" adalah jika ada tanah komunal/ akan dimanfaatkan oleh pihak tain diluar hukum adat, maka hukum adat yang melakukan mengambil musyawarah terlebih dahulu I(abupaten Tora.ia Utara juga HaI ini dapat dibuktikan dari tanah yang bersifat kolektif yang masyarakat harus untuk adanya tanah sudah dikelola menjadi kebun secaxa turun Yang dimaksud "Tanah yang dimiliki secara komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain" adalah jika terlebih dahulu ada kesepakatan bersama masyarakat hukum adat bersangkutan yang diambil dalam kombongan musyawarah adat. tersebut dapa.t dimanfaatkn oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah anggota masyarakat hukum adat akan oleh pihak lain diluar mas5rarakat hukum adat, HaI ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi control atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah pers€orangan anggota masyarakat adat tetap berada pada musyawarah keputusan apakah tanah komunal/kolektif 27 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Informasi" adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang pmgram, siapa yang bertanggungiawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampakyang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 2O Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tradisi dan adat istiadaf diantaranya situ-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat. Ayat (3) Yang dimaksud dengan uan tradisional dan teknologi, budidaya,kelrayaan intelektual' benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan. Pasal 2l Ayat (1) Cukup jeLas. Ayat {2) Yang dimaksud dengan "partisipa.si yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup" adalah adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif mulai dari proses maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Pasal 22

Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud .Hak atas kewenangan lemboga adat yang menjalankan fungsi di masyarakat hukum adat 28 senl untuk mengatur I baik yang bersifat asal-usul yaitu lembaga adat yang telah dikenal dari leluhur mereka maupun lernbaga adat yang belakangan dibentuk dalam rangka adaptasi terhadap kehidupan yang semakain berubah. Yang paling penting adalah bahwa lembaga adat yang fungsi pengurusan/pengaturan itu merupakan kewenangan untuk melaksanakan hak asal- usul pada masyarakat adat yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…