DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, Sekretaris Daerah, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Pejabat, Badan, Tera, Tera ulang, Menjustir, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Jasa, Jasa Umum, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG. BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Keempat Keberatan. BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN. BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN. BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN. BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN. BAB XIV LARANGAN. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN. BAB XVII KETENTUAN PIDANA. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan tera/tera ulang ddam dunia penOagangan merupakan pelayanan kepada masyarakat ,rrrg - aiseai*ran oleh Pemerintah Daerah ya.rlg LJujuan memberikan kepastian kebenaran p€ngukuran atas pcnggunaan alat ukur' takar' i-U""g, dan perlengt<apannva' serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen;
c.iofr*" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang - Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah men-Yatakan bahwa nelyatrrr Tera/Tera Ulang meruPakan pungutan U"*p" Retribusi yang menjadi kcv€nangan Daeratr;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan - *b'gti*""" aimat sua dahm huruf ", ft"*f b' dan huruf c' maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturen Dae'rah tentang Retribusi PelaYanan Tera/Tera ulang'

1.Pasal 18 ayat (6) Undaog-Undang Dasar Negara RePublik Indorresia Tahun 1945; Z. Ur,a.t S-Uttdar,g Noaor 2 Tahun 1981 tentang - Metrolo'Si lrgal (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Thmbahan lembaran Negara Mengingat Menimbang Mengingat BUPATI TORAJA UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA,

a.bahwa pelayanan tera/tera ulang merupakan kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan/atau penjustiran ata.u pencocokkan/perbaikan, dan pembubuhan tanda tera sah atau tanda tera batal dengan keterangan tertulis yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sehingga terdapat keakuratan pengukuran;
b.bahwa pelaksanaan tera/tera ulang dalam dunia perdagangan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan kepastian kebenaran pengukuran atae penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan pungutan berupa Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negnm Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesira Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Toraja Utara di Provinsi Negara Republik IndonesiaSulawesi Setratan (l,embaran Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2(X)9 Nomor l3O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Hidup (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59); lo.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Peraturan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Feraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik 2 Republik Indonesia Nomor 3193);
10. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
12. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
13. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
15. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 6398); ll.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Pedagangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 45, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); |2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol4 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Negara Republik Indonesia Nomor 5584); l3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 422, Tambahan kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa. kali teralfiir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOl tentang Perrbinaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan Ferlindungan Konsumen (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
19. 15.Peraturan Menteri Nomor 69lM- DAG/PER/10 /2OI2 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 1150);
20. 16.Peraturan Menteri Perdaglmgan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang" dan Perlengfupannya (UTT$ Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
21. 17.Peraturan Menteri tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, fimbang, dan Perlenglapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 812);
22. 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metreologi Iegal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noaor 165O); l9.Peraturan Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Fokok-Pokok Nomor 68 Tahun 2018 Daerah KabupatenKeuangan Daerah Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 11, Lembaran Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 3); 2O. Peraturan Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang 3 dan Susunan Indonesia Nomor 6398);
23. 11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24. 12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
25. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
27. 15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150);
28. 16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
29. 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
30. 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metreologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
31. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
32. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 3 Daerah Daerah Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmba.mn Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
33. 21.Peraturan Daerah lhbupat€n Toraja Utara Nomor lt Tahun 2O16 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Pusat dan Toko Modern (kmbaran Daerah I(abupa.ten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 68). Dengan Fersetujuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN TORA^IA UTARA dan BUPATI TORA.IA UTARA PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA UI"ANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datram Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah l(abupa.ten Torqia Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasrrya rlelern sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesira sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Torqia Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretaris Daerah addah Seknetaris Daerah l(abupaten Toraja Utara. 3. 4 Menetapkan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 68). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. 4
7.Dinas Perdagangan adalatr Dinas perdagangan Kabupaten Toraja Utara.
8.Badan Pendapatan Daerah adalatr Badan pendapatan Daerah I(abupaten Torqia Utara.
9.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daeratr sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meLakukan usatra maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usatra Milik Negara (BUMNI atau Badan Usaha Milik Daerah TBUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, fir:m.a, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 1. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal ytrtg berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera satr atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yutg dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
13.Menjustir adalah mencookkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocoH<an atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
14.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang sel,anjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pel,ayanan Teral Tera Ulang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daeratr untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Jasa adalah kegiatan Pemerintatr Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Iiasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinilsnati oleh orang pribadi atau Badan. 5
16.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan lrerundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
19.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang sel,anjutnya disingkat SPdORD' adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah. retribusi
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh BuPa.ti.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Iebih selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnYa tidak terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sel'anjutnya disingkat STRD adalatr surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi dan/atau denda. 24, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengtrimPun administratif beruPa uang data, dan/atau bukti secara objel<tif dan suatu standar untuk retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan Peraturan Retribusi Daerah. 6 dan yang menguJr daerah
16.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
19.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa uang dan/ atau denda.
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah. 6
25.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah s€rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang te4'adi serta

BAB II

NAMA, OB,IEK, DAN SUB'EK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungu.t retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud dalem Pasal 2 meliputi:

a.pelayanan pensujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
b.pengujian barang dalam keadaan terbungftus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan

Pasal 4

Subjek

Pasal 2

Retribusi arlsleh orang pribadi dimaksud dalam atau badan yang jasa tera/tera ulang. Retribusi

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 5

Tera/Tera Ulang sebagai Retribusidimaksud dalam Pasal 2 JasaUmum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur

a.jenis pelayanan pengujian alat; dan
b.pengujianbarang.

(2)Jenis pelayanan pengujian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah al,at ukur, takar, dan perlengkapa.nnya. 7 25.Penyidikan tindakpidanadibidangretribusidaerah adalahserangkaiantindakanyangdilakukanoleh Penyidikuntukmencarisertamengumpulkanbukti yangdenganbuktiitumembuatterangtindakpidana dibidangretribusiyangterjadi sertamenemukan tersangkanya. BABII NAMA,OBJEK, DAN SUBJEKRETRIBUSI Pasal 2 Dengan namaRetribusiPelayananTera/TeraUlang dipungutretribusiataspelayanantera/teraulang.

Pasal 3

ObjekRetribusiPelayananTera/TeraUlangsebagaimana dimaksuddalamPasal2meliputi: a.pelayananpengujianalatukur,takar,timbangdan perlengkapannya;dan b.pengujianbarangdalam keadaanterbungkusyang diwajibkansesuaidengan ketentuanperundang- undangan.

Pasal 4

SubjekRetribusisebagaimanadimaksuddalam Pasal2adalahorangpribadiatau badanyang menggunakan/menikmati pelayanan jasatera/teraulang. BABIII GOWNGANRETRIBUSI Pasal 5 RetribusiPelayananTera/TeraUlangsebagaimana dimaksuddalamPasal2digolongkansebagaiRetribusi JasaUmum. BABIV CARA MENGUKURTINGKAT PENGGUNAANJASA

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…