3 4.BadanUsahaMilikDaerahyangselanjutnya disingkatBUMDadalahbadanusalrayangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliiki oleh Daerah.
1 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya rlisebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut peiak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pe:layanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwaj ibkan untuk melakukan pemtrayaran retribu si, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 4 meliputi perseroan terbatas, perser()an komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,kongsi, koperasi, dana pensiu.n, persekutuan, perkumpulan, yaya$an, orgatrisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lairrnya, termasuk kontrak investasi kcllektif dan bentuk usaha tetap.
1"7. Kendaraan Bermotor adalah sernua kendaraan beroda beserta gandengannya yanlg digunakan di semua jenis jalan darat atau l leh pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 7
48.Rumah Sakit Umum Daerah yra.ng selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara.
49.Puskesmas dan Jaringannya trdalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayernan kesehatan lainnya yang sejenis.
50.Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
51.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jala.n umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-un.dangan.
52.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasititas pasar yang khusus disediakan untuk pedaga:ng yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
53.Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang :merupakan milik Pemerintah Daerah.
54.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
55.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi 1alu lintas umum.
56.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 {dua} atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
57.Mobii adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemud"inya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
58.Pasar adalah tempat bertemunl,a penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
59.Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunaillangsung dalam tiap transaksinya, ada proseli tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
60.Retribusi Penyediaan Tempat l(egiatan Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan/swalayan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakanldiselerrggarakan oleh Pemerintah Daerah.
61.Retribusi Penyediaan Tempat Khusu.s Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Per:aerintah Daerah di luar badan jalan.
62.Retribusi Penyediaal Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Yila adalah pttngutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, danfatzru dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63.Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasili'Eras pemotongan hewan ternak secara mobile pada upacara keagamaan, upacara adat, dan perrrotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif / ,mobile termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi, berwisata, dan oiahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjuakm hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
66.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ratau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan keterrtuan peraturan perund.ang-undangan.
67.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk penerbitan persetujuan banguna"n gedung oleh Pemerintah Daerah.
68.Bangunan adalah bangunan gedung permanen/semi permanen beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
69.Tenaga Kerja Asing yang selanjutn ya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerjadi wilayah Indonesiia.
70.Pemberi Kerja Tenaga Keqia Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TI(A adalah badan hukum atau badan lainnya yang mem pekerjakan TI(A dengan membayar upahatau imbalan dalam bentuk lain.
71.Retribusi Penggunaan Tenaga Kt:q'a Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi PIKA adalah pungutan yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing eLtas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerla tenaga ke{a asing.
72.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data ot{ek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang slmpai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetolannya.
73.Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPfpD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayamn pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
74.Surat Pemberitahuan Objek pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan DeLerah.
75.Surat Setoran Pajak Daerah yarrg selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pernbayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
76.Surat Ketetapan pqjak Daerah ya:ng selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokr:k pajak yang terutang.
77.Surat Pemberitahuan pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SppT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pBB- P2 yang terutang kepada Wajib pajak
78.Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yang 10 selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pqjak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah F'ajak yang masih harus dibayar.
79.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pa,jak yang telah ditetapkan.
80.Surat Ketetapan Pajak Daerah k:bih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan PAjak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pqjak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81.Surat Ketetapan Pqlak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pqiak yang menentukare jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumtah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
82.Surat Tagihan Pajak Daerah yeLng selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dal/ atau denda.
83.Surat Keputusan Pembetulan adatah surat keputusan yang membetulkan k.esalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuantertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SppT, SIGD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Su.rat Keputusan Keberatan.
84.Surat Keputusal Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Sppf, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemr.lngutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak.
85.Putusan Banding adalah putusan tradan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
86.Lembang adalah kesatuan masya.rakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menglrrus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, Lt dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
87.Badan Layanan Umum Daerah yrang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan ke{a perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keu,angan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
88.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor lrang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKI3 adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupatenll<ota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.