DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 2 Pendapatan Daerah Pasal 3 Belanja Daerah Pasal 4 Pembiayaan Daerah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Pasal 1

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah sebagai berikut P 't. Rp Rp. 2. Belanja Daerah Surplus I (Deflslt) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan Daerah b. Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. (2.930.118.400,-) Ro. 3.4'l 4.688-000.- D I 5 tahun Rp. 2.936.118.400,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiridari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 27.548.864.575,- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 582.7'19.101.800,- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 134.652.532.075,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 10.095.827.775,- b. RetriOusi Daerah sejumlah Rp. 9.092,919.000,- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.340.000.000,- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 6.020.117.800,- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ' ' terdiri darijenis pendaPatan : a. Bagi Hasil 'Paiali/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.14.909.460.800,- b. Dana Alokasi Uruit sejumlah Rp. 471 .481.78L000,- c. Dana Alokasi Khusus seiumlah Rp. 84.558.100-000'- d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 11.769.760.000,- (4) LainJain Pendapatan Dderah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan : a. Hibah sejumlah RP.O,- b. Dana Darurat sejumlah RP.O.,- c. Dana Bagi Hasil Paiak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya RP,25.344.099.875,- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus RF:0,- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya RP. 1 2.985.986.200,- f. Sumblngin Pihak ketiga Rp.450.000.000,- g. Dana Tahbahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Rp. 1.401.000.000,- h. Dhna Tuniangan Profesi Guru PNSD Rp.88'095r919,900'- a. Dana fdpitisi Jaminan Kesehatan Nasional Qf$.-p:* Fasilitasi . .Kesehatan Tingkat 'Pertamh (F]fiF) Rp.6.376.400.000,-

Pasal 3

(1) Befanja Daerqh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Be I a nj a Tid a k La n g s u n g sej qm I a !r -! 41?U1a :0 5 5' 52 5' - b. Behnia Langsungleiumlarh Rp. 326.422'561 '325,' (2) Belania Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dariienis belania : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.354'465'567'545'- b. Belanja Burlga sejumlah RP.0,' c. Belanja Subsidisejumlah RP. 0,- d. Belanja Hibah seiumlah Rp.2.524'000'000'- e. Belanja Bantuan Sosialseiumlah Rp'0,- \ f. Behnja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten6ota dan Pemerintan 6esa sejumlah Rp'2'347'603'800'- 6 g. Belanja Bantuan Keuangan Kabupabn/Kota dan Rp.61.096.884.180,- h. Belanja Tidak Terduga sejumla (3) Belanja Langsung sebagaimana terdiri darijenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. b. Belanja Barang dan Jasa seju c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagai angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Dae Rp. 3.414.688.000,- (2)Penerimaan Pembiayaan pada ayat('l) hurufatediri darij a. Sisa Lebih'Perhitungan Angg (SILPA) Rp.4.000,000.000,- b. Pencairan Dana cadangan sej c. Hasil penjualan Kekayaan Dae sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah e. Penerimaan Kembali Pemberia sejumlah Rp.0,- f. Penerimaan Piutang Daerah g. Kegiatan Lanjutan Rp.2.350. (3)Pengeluaran Pembiayaan pada ayat (1) huruf b brdid dari a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Rp. 1.500.000.000,- c. Pembayaran Pokok Utang sej d. Pemberian Pinjaman Daerah e. Utang Biap Lanjutan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran sebagaimana dimaksud dalam yang merupakan bagian yang tidak ini, yang tediri dari : 1. Lampiran I 2. Lampiran ll 3. Lampiran lll 4. Lampiran lV Ringkasan Ringkasan Pemerintahan Ringkasan Pemerintahan Belanja dan Rekapitulasi Pemerintahan Keglatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi dan Keterpadu Provinsi/ rintahan Desa sejumlah Rp.1.000.000.000,- imaksud pada ayat (1) huruf b 6.341.699.500,- lah Rp.150.1 19.080.775,- .961.781.050,- dimaksud dalam Pasal 1 h sejumlah Rp.6.350.806.400,- sejumlah rah sebagaimana dimaksud is pembiayaan : n Tahun Sebelumnya lah Rp. 0,: yang dipisahkan umlah Rp.0,- Pinjaman U,. .400,- h sebagaimana dimaksud is pembiayaan : sejumlah Rp.0,- Daerah sejumlah lah Rp. 1.914.688.000,- umlah Rp.0,- apatan dan Belanja Daerah 1, tercantum dalam lampiran isahkan dari Peraturan Daerah D menurut Urusan h dan OEanisasi; APBD menurut Urusan rah, Organisasi Pendapatan, biayaan; Belanja menunit Urusan , Organisasl, Program dan nja Daerah unfuk Keselarasan Urusan Pemerintahan Daerah 7 .t 6. Larnpiran Vl 7. Lampiran Vll 8. Lampiran Vlll 9. Lampiran lX . 10. Lampiran X 12. Lampiran Xll 13. Lampiran Xlll Pengurangan Aset Tetap Perkiraan Aset Lainnya dan Fungsi dalam Negara; Daftar Jumlah Pegauai Per Golongan dan Per Daftar Piutang Daerah; Dafiar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar dan dan 1 1. Lampiran Xl . Dafrar Keg ' Tahuri ' sebelumnya yang belum oiselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Dafiar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang dan Belanja Daerah sebagai Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatrannya dalam lembaran Daerah. Ditetapkandi Rantepao, pada 31 Desember20l SORRING 7 J E riJ Diundangkan di Rantepao pada tanggal 3'l Desember 2014 DAERAH Bt' .1. t,4 t E grES LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORP'"'A UTARA TAHI.'N 2014 NOMOR .I O

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…