DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III HAK DAN KEWAJIBAN BAB IV PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA BAB V PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA BAB VI PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX SANSISI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyiapkan dan mewujudkan tenaga kery'a yang sesuai dengan jenjang kualilikasi jabatan atau pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, perlu upaya pemberdayaan tenaga kerja;
b.bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kes,empatan kerja dan semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik dalam maupun di luar hubungan ke{a;
c.bahwa Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi yang cukup besar di Bidang Pertanian dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakal, Perikanan, Kehutanal, Pariwisata, Perdangangan dan Industri untuk menyerap dan mengatasi masalah Pengangguran dan Penempatan Tenaga Kerj a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O1); Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791;
4.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2OO8 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Perlindungan Pekerja Migran lndonesia (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 242, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistim Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O16 Nomor 1990); 1O. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (t-embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O16 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 61). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.A,N RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA.IA I,-rTARA dan BUPATI TORAJA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENAGA KERJA. TENTANG PEMBERDAYAAN

BAB I

KE"TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahal yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah l,embaga Perwakilan Ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai rlnsur penyelenggara Pemerintatr Daerah.
6.Perangkat Daerah ada-lah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 3
8.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan lisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hrrkum, atau badan-badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja dengal membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah:

a.orang perorangan, persekutuan at-arr badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menja-lankan perusa.haan bukan miliknya;
c.orang perseorang€ur, pesekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Pemberdayaan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pasar kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penempatan dan pendayagunaan tenaga ke{a.
2. 12.Informasi pasar keda adalah sistem penyediaan data yang mencakup lowongan pekerjaan dan syarat jabatar yang dilekatkan.
3. 13.Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap keg'a yang sesuai standar yang ditetapkan.
4. 14.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi keda, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifrkasi jabatan atau pekerjaan.
5. 15.Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan 4 pemberi kerja dalam pengisian lowongan ke{a sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
6. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
7. 17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberdayaan tenaga kerja diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan berdasarkan asas yang meliputi:

a.pengayoman;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kekeluargaan;
e.kenusantaraan;
f.Bhineka Tungga.l Ika;
g.keadilan;
h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pemberdayaan tenaga kerja berh:juan:

a.menyiapkan tenaga kerja untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan bakat minat, dan kemampuannya. B"gian Kedua Tr:juan 5 f
b.membekali tenaga kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang dan kualifrkasi jabatan atau pekerjaan; dan
c.mengurangi jumlah pengangguran di Daerah'

Pasal 4

Ruang tingkup pemberdayaan tenaga kerja meliputi kegiatan:

a.penyediaan informasi pasar ke4'a;
b.peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
c.penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja. Bagran Kedua Kewajibarl

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Bagran Kesatu Hak Pasa,l 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sarna tanpa diskriminasi untuk memperoleh informasi pasar kerja, penempatan kerja dan penghidupan yang Iayak.

Pasal 6

Setiap tenaga ke{a dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban antara lain:

a.tenaga kerja wqjib menjalankal pekerjaan sesuai dengan kewaj ibannya;
b.menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;
c.menyalurkan aspirasi secara demokrasi;
d.mengembalgkan keterampilan dan keahliannya;
e.ikut memajukan perusahaan; dan
f.mempeg'uangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 6

BAB IV

PEI{YEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 7

Penyediaan informa-si pasar kerja meliputi:

a.pengumpulan data;
b.analisa data;
c.penyajian data; dan
d.informasi pasar kerja secara online. Bagran Kesatu Pengumpulan Data

Pasal 8

(1)Pengumpulan data informasi pasar kerja dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.perangkat daerah;
2. b.lembaga swadaya masyarakat; dan
3. c.perusahaan yang beroperasi di Daerah.
(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a adalah:
1. a.unit kerja yang membidangi ketenagake{aan;
2. b.unit ke4a yang membidangi pendidikan;
3. c.unit kerja yang membidangi peke{aan umum;
4. d.unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
5. e.unit kerja yang membidangi perdagangan;
6. f.unit kerja yang membidangi pertanian;
7. g.unit keda yang membidangi peternakan;
8. h.unit ke{a yang membidangi penanaman modal; dan
9. i.unit keda yang membidangi kepariwisataan.
(4)Manajemen koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan.
(5)fata cara koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengar Peraturan Bupati. 7

Pasal 9

Pengumpulan data ddam rangka penyediaan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.informasi pasar keda lokal, berupa informasi pasar kerja yang tersedia di Daerah;
b.informasi pasar kerja provinsi, berupa informasi pasar kerja yang tersedia di Sulawesi Selatan;
c.informasi pasar keda nasional, berupa informasi pasar kerja yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia; dan
d.informasi pasar kerja internasional, berupa informasi pasar kerja di luar Indonesia.

Pasal 10

(1)Setiap pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayar (21 wajib memberikan informasi pasar kerja yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya kepada unit ke{a yang membidangi ketenagakerjaan.
(2)Unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan.
(3)Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21, unit kerja yang membidangi ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dalam lingkup provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Iain, serta kementerian terkait.
(4)Tata cara pemberian informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…