DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - KETENTUAN UMUM BAB II - RUANG LINGKUP BAB III - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV - MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA BAB V - JANGKA WAKTU BERDIRI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI - MODAL BAB VII - ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VIII - PERENCANAAN BAB IX - LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB X - TANGGUNG JAWAB BAB XI - RESTRUKTURISASI, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XII - KEPAILITAN BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN BAB XV - KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Mekar Sejahtera dengan persetu-juan Dewan Pengawas;

c.mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.mewakili Perumda Mekar Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan;
e.menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Mekar Sejahtera; 17 ,./
f.menandatangani Ia.poran Triwulan dan Laporan Tahunal;
g.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Mekar Sejahtera berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
h.melakukan peminjaman, mengikatkan diri dalam pe{anjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Mekar Sejahtera.

Pasal 36

(1)Jumlah anggota Direksi Perumda Mekar Sejahtera diteta.pkan KPM.
(2)Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) paling sedikit (1) orang dan paling panyak 5 (lima) orang.
(3)Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas elisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Mekar Sejahtera.
(4)Direlrtur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sslagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi.
(2)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
(4)Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
(5)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kssuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan 18 f) t strategis terkait Rencana Perusahaan. Kerja dan Anggaran

Pasal 38

(l) Penghasilan Direksi pada Perumda Mekar Sejahtera ditetapkan oleh KPM.

(2)Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan
4. d.tantiem atau insentif pekeqiaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1)Jabatan Direksi berakhir apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatannya berakhir; dan
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(2)Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengumsan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurus:rn yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(4)Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kine{ia Direksi kepada KPM.
(5)La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(6)Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit t9 \,-.)L dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor aluntan publik dan disampaikan kepada KPM.
(7)Dalam hal jabatan Direksi beralhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(8)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas;
2. b.reorganisasi;
3. c.tidak melaksanakan ketentuan peratur€rn perundang-undangan d,an / atau ketentuan angiqar€rn dasar;
4. d.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mekar Sejahtera, Negara dan/atau Daerah;
5. e.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
7. g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
8. h.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Mekar Sejahtera.
(9)Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagran Kelima Kepegawaian Paragraf I Pegawai

Pasal 40

(1)Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
(2)Pegawai di Lingkungan Perumda Mekar Sejahtera terdiri dari:
1. a.pegawai tetap; dan
2. b.tenage kontrak 20 alL
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pegawai Perumda Mekar Sejahtera dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 42

(1)Pegawai Perumda Mekar Sejahtera memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kine{a.
(2)Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mekar Sejahtera.
(3)Penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera paling banyak terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan
4. d.jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1)Direksi dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti sakit;
3. c.cuti bersalin/cuti melahirkan;
4. d.cuti besar;
5. e.cuti karena alasan penting; dan
6. f.cuti di luar tanggungan Perumda Mekar Sejahtera.
(2)Direksi dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Mekar Sejahtera.
(3)Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 21 Cl t

Pasal 44

Perumda Mekar Sejahtera wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Mekar Sejahtera pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN

Pasal 45

(1)Direksi wajib menlapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
2. b.kondisi Perumda Mekar Sejahtera tahun berkenan;
3. c.asumsi yang dipakai dalam penyusunan bisnis; dan
4. d.penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program ke{a.
(3)Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4)Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5)Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pe{anjian kontrak kinerja.

Pasal 46

(1)Direksi wajib menyiapkan rencana ke{a dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
(2)Rencana ke{a dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3)Direksi menyampaikan rencana ke{a dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama. L 22 C}
(4)Rencana ke{a dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KpM untuk mendapatkan pengesahan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…