DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENATAAN PASAR RAKYAT BAB V PENGATURAN HARI PASAR BAB VI PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB VII PERIZINAN BAB VIII KEMITRAAN USAHA BAB IX PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR BOLU BAB X PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR HEWAN BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pasar Ralyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan;
b.bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu dilakukan p€nataan dan pembinaan khususnya Pasar Rakyat dalam menghadapi persaingan dengan Pusat Perbelanj aan dan Toko Modern;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan

Mengingat

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7OIM-DAG/PE,RI l2l20l3 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, darl huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Ralqyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
1. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 67, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (tembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. 6.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor l0l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 9.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional, pusat Perbelanj aan dan Toko Modern;
8. 10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ZO /M- DAG/PER/12/2O13 tentang pedoman penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modem; I l. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentatg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol2-2O32 (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2 Nomor 3, Tambalran lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23); 2 Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKII..A,N RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAI(YAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dimaksudkan untuk:

a.menata dan membina Pasar Rakyat, Pusat Perbelanj aan, dan Toko Modem;
b.memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c.melestarikan Pasar Rakyat yang masih bersifat tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern;
d.membina Pasar Ralyat yang berpotensi sebagai daya tarik wisata; dan
e.menumbuhkaa ekonomi masyarakat dan perekonomian Daerah. 5

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhrjuan untuk :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
c.meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
d.menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
e.meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
f.meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pemerintah Daerah dan swasta;
g.meningkatkan daya saing produk dan usaha Daerah;
h.meningkatkan citra produk Daerah, akses pasar, dan ekspor nasional;
i.meningkatlan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j.meningkatkan perlindungan konsumen;
k.meningkatkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI);
1. 1.meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
m.meningkatkan pengawasan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penataan Pasar ralcYat;
b.pengaturan hari Pasar;
c.Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
d.perizinan;
e.kemitraan usaha;
f.pengelolaan dan penataan Pasar Bolu;
g.pengelolaan dan penataan pasar hewan; dan
h.pembinaan dan Pengawasan' 7 BAB TV PENATAAN PASAR RAKYAT

(1)Pendirian Pasar Ralqrat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Ralryat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah Daerah;
2. b.menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir I (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap l0om2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Ralryat; dan
3. c.menyedialan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hggienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
(2)Pendirian Pasar Ra}yat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar RalrJrat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 6

(1)Analisa kondidi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Ra}yat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatanpenduduk;
4. d.pertumbuhanpenduduk;
5. e.kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal; C. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Ralryat sebagai sarana lagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal; dan
7. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
(2)Analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan. 8

Pasal 7

(1)Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21, wajib memperhatikan persyaratan berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan di Daerah.
(2)Persyaratan lokasi pada Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk Sistem Jaringan Jalan Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/ Lembang; dan
2. b.berlokasi pada jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagran kota /lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
(3)Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
(1)Pengaturan hari pasar ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Pasar Pagi yang ada di Kecamatan Rantepao mulai beraktifrtas jam 05.00 WITA sampai jam 11.00 WITA pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat dan tidak ada aktifitas pada hari Minggu;
2. b.Pasar Bolu di Kecamatan Tallunglipu beraktifitas pada hari Selasa dan hari Sabtu dalam setiap minggu;
3. c.Pasar Minanga di Kecamatan Sa'dan beraktifitas pada hari Jumat;
4. d.Pasar ToRea di Kecamatan Sa'dan beraktifitas pada hari Rabu;
5. e.Pasar Pesondongan di Kecamatan Sa'dan beraktilitas pada hari Kamis;
6. f.Pasar Bontong di Kecamatan Balusu beraktifrtas pada hari Jumat;
7. g.Pasar Tokarau' di Kecamatan Sesean beraktifrtas pada hari Senin;
8. h.Pasar Pangli di Kecamatan Sesean beraktilitas pada hari Rabu;
9. i.Pasar Sipa'tongan di Kecamatan Bangkelekila' beraktifrtas pada hari Jumat;
10. j.Pasar Limbong Langi'di Kecamatan Bangkelekila' beraktifitas pada hari Kamis;
11. k.Pasar To'dama' di Kecamatan Sesean Suloara' beraktffitas pada hari Rabu;
12. l.Pasar l,olai di Kecamatan Kapala Pitu beraktifitas pada hari Senin; 9

BAB V

PENGATURAN HARI PASAR

Pasal 8

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 10
1. m.Pasar Pasang di Kecamatan Dende'Piongan Napo beraktifitas pada hari Rabu;
2. n.Pasar Dende'di Kecamatan Dende'Piongan Napo beraktifitas pada hari Kamis;
3. o.Pasar Ma'dong di Kecamatan Dende' Piongan Napo beralrtifitas pada hari Jumat;
4. p.Pasar Salu di Kecamatan Sopai beraktifltas pada hari Rabu;
5. q.Pasar kdo di Kecamatan Buntao' beraktifitas pada hari Senin;
6. r.Pasar Saruran Bokin di Kecamatan Rantebua beraktifitas pada hari Rabu;
7. s.Pasar Rantebua di Kecamatan Rantebua be raltifitas pada hari Kamis;
8. t.Pasar Pa'tambenan di Kecamatan Rantebua beraktifrtas pada hari Jumat;
9. u.Pasar Kole di Kecamatan Nanggala beraktifrtas pada hari Rabu;
10. v.Pasar Pondo' di Kecamatan Nanggala beraktifitas pada hari Kamis;
11. w.Pasar Karre di Kecamatan Nanggala beraktifitas pada hari Senin;
12. x.Pasar Barereng di Kecamatan Baruppu' beraktifrtas pada hari Senin;
13. y.Pasar Ponglamba' di Kecamatan Baruppu' beraktifitas pada hari Jumat;
14. z.Pasar Pangala' di Kecamatan Rindingallo beraktifitas pada hari Kamis; aa. Pasar Sangpolo di Kecamatan Awan Rantekarua beraktilitas pada hari Rabu; bb. Pasar Rantekarua di Kecamatan Awan Rantekarua beraktilitas pada hari Senin; cc. Pasar Pindan di Kecamatan Kapala Pitu beraktifitas pada hari Jumat; dd. Pasar Sapan di Kecamatan Buntu Pepasan beraktifrtas pada hari Senin; dan ee. Pasar Pulu-pulu' di Kecamatan Buntu Pepasan beraktifitas pada hari Jumat.
(2)Jadwal Pasar di Daerah sebaqaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagran Kesatu Persyaratan Fasilitas

Pasal 9

a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil yang ada di wilayah Daerah;
b.memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Supermarket atau Pasar Modern dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling kurang 50O meter;
c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enarrr puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan, danToko Modern; dan
d.menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Modern yang bersih, sehat (hygienrrs), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

(2)Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan pihak lain.
(3)Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib melakukan analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar Ralyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 10

(1)Toko Modern yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21.
(2)Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaaninfrastruktur; dan
5. e.keberadaan Pasar Rakyat dan warung/ toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada Toko Modern tersebut.
(3)Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern.
(1)Pelaku usaha Toko Modern wajib memperhatikan jam ke{a sebagai berikut: 11
1. a.untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 10.0O WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
2. b.untuk hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
(2)Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WITA. Bagtan Ketiga Persyaratan Luas Tempat Usaha, Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan.

Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

a.minimarket, supermnrket dan hgpermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b.departement store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Bagran Keempat Persyaratan Lokasi Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada:
a.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
b.Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Tnnasi. 1,2 Pendirian Toko Modern wajib memenuhi persyaratan batasan luas lantai sebagai berikut:
a.minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
b.supermarket, lebih dari 4OOrn2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m2 (lima ribu meter persegi);
c.hgpermarket, lebih dari 5.000m2 (lima ribu meter persegr);
d.departement store, lebih dari 4OOm2 (empat ratus meter persegi); dan
e.perkulakan, lebih dari 5.000m2 1li*a ribu meter persegi).

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…