DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - KETENTUAN UMUM BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III - RUANG LINGKUP BAB IV - KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PTSP BAB V - TIM TEKNIS BAB VI - PENYELENGGARAAN PTSP BAB VII - PERENCANAAN BAB VIII - PENYEDERHANAAN PELAYANAN BAB IX - PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK BAB X - SARANA DAN PRASARANA BAB XI - SUMBER DAYA MANUSIA BAB XII - ETIKA PELAYANAN BAB XIII - SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BAB XIV - FORUM KOMUNIKASI PTSP BAB XV - PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XVI - PEMBINAAN BAB XVII - PELAPORAN BAB XVIII - PENDANAAN BAB XIX - SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX - KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaxatan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

31.Suruei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran sgemt komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
32.Sanksi administrasi adalah penerapan hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penglrapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PIS P berasaskan : umum; kepastian hukum; kesamaan hak; hak dan kewajiban; partisipatif; persamaan perlakuan /tidak diskriminatif; akuntabilitas; ketepatan waktu;

k.fasilitas dan rentan; dan khusus bagi kelompok slzfETird a. b. c. d. e. f. c. h. i. j. a
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

(1)Maksud penyelenggaran PTSP adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian bag masyarakat dalam mempenoleh pelayanan @zilnar, dan nonperizinan.
(2)Kemudatran sebagaimana dimaksud pada ayat (r) adalatr:
1. a.kemudahan bag masyarakat untuk memperoleh pelayanan informasi mengenai tempat, waktu, biaya;
2. b.kemudahan persyaratan dan prosedur;
3. c.kemudahan penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan; dan
4. d.kemudahan perizinan dan nonperizinan.
(3)Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1| adalah kepastian hukum/kejelasan terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur dan penyelesaian pengaduan pelayanan penzinan dan nonperizinan

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan:

a.meningfuatkan kualitas prsp, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daeratr.

Pasal 5

sasaran penyelenggaraan prsp Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, tedangfuau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 9

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab pISp;
b.tim teloris;
c.penyelenggaraan pTSp;
d.perencanaan;
e.penyerdahanaan pelayanan;
f.pelayanan secara elektronik;
g.sarana dan prasarana;
h.sumber daya manusia;
i.etika pelayanan;
j.survei kepuasan masyarakat;
k.forum komunikasi pTSp;
1. 1.pengawasan dan evaluasi;
m.pembinaan;
n.pelaporan;
o.pendanaan; dan
p.sanksi administrasi.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PTSP

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan prsrp di Daerah adarah kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Bupati memberikan penderegasian wewenang pengeroraan administrasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pISp.
(3)Pendelegasia, wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, meliputi:
1. a.kewenanga, perizinan da, nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah Daeratr sesuai dengan ketentua, peraturan perundang_undangan; dan b' kewenangan perizinan da, nonperizinan ya,g menjadi urusan pemerintah yang diberit<an pelimpahan wewenang kepada Bupati. 10

Pasal 8

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh PISP meliputi:

a.penerimaan atau penolakan berkas permohonan;
b.penelitian berkas/dokumen perizinan dan nonperizinan;
c.penerbitan dokumen izin dan nonizin;
d.penyerahan dokumen iztrr dan nonizin; dan
e.pencabutan dan pembatalan dokumen iain dan nonizin.

Pasal 9

Penerbitan perizinan dan nonperizinan, evaluasi dan monitoring perizinan dan nonperizinan dilaksanakan Perangt<at Daerah Penanaman Modal dan PISP dengan berkoordinasi Perangt<at Daerah teknis.

Pasal 10

(1)Perangkat Daeratr yang membidangi penanaman modal darr PTSP dalam melaksanakan kewenangan sebagaimanra dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (21 dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daeratr dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dan/atau Kelurahan lLrllmbang;
2. b.gerai layanan;
3. c.layanan keliling;
4. d.layanan antarjemput; dan/atau
5. e.layanan bersama antar PTSP Provinsi dan Kabupaten.
(3)Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul pTSp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Pembinaan telaris pelayanan administrasi terpadu sebagaimana rlimaksud pada ayat (2) huruf a rlilakukan oleh kepala Perangt<at Daerah yang membidangi penanaman modal dan PISp.
(5)Ketentuan lebih lanjut bentuk layanan rainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dalam peraturan Bupati. lL

Pasal 11

(1)Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan da, nonperizinan, Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pTSp bertanggung jawab secara administratif terhadap penerbitan perizinan dan nonperizinan.
(2)Perangkat Daerah teloris bertanggung jawab secara teknis terhadap penerbitan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modar dan PISP dan perangkat Daerah Telaris bersama-sama secara terpadu bertanggung jawab atas penyelenggaraan/penerbitan izin dan nonperizinan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 12

(1)Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan penyerenggaraan penanaman modar dan PTSP meliputi perizinan da, nonlrerizina, yang menjadi kewenangan daeratr.
(2)Ketentuan tebih lanjut mengenai rincian jenis perizinan dan nonlrerizinan yang menjadi kewenangan penyelenggaraan prsp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dafam peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…