DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN ASAS BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN LEMBANG BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN LEMBANG BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA LEMBANG BAB VII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN LEMBANG BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman Perencanaan Pembangunan Lembang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor TS, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan :6{.? Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Lembang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana kmbang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2094) 2 {.
11.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2Ol4 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4O);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2Arc tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20rc Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 6 1). Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN LEMBANG. PEDOMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Torqja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 4
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kmbang Kabupaten Toraja Utara.
7.Kecamatan adalah wilayah keda Camat sslagai Perangkat Daerah.
8.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9.Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisionat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan kmbang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
11.Pemerintah Lembang adatah Kepala kmbang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12.Kepala Lembang adalah Pejabat pemerintah lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga lembangnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan pemerintah Daerah.
13.Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan kmbang, pemerintah kmbang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan l,embang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesej ahteraan masyarakat kmbang.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPJM kmbang adalah dokumen perencanaan pembangunan l.embang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah kmbang selanjutnya disingkat RKP Lembang adalah dokumen perencanaan Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17.Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja l,embang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerin tahan l,embang.

BAB II

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan lembang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaEln pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan kmbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselaraskan dengan renczrna pembangunan daerah, meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
2. b.rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Restra SKPD);
3. c.rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) daerah;
4. d.rencana rinci/detail tata ruang (RDTR) daerah; dan
5. e.rencana pembangunan kawasan perdesaan.
(3)Perencanaan pembangunan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Lembang.

Pasal 3

(1)Pembangunan Lembang meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan Lembang;
2. b.pelaksanaan kegiatan pembangunan Lembang;
3. c.prioritas penggunaan dana l,embang; dan
4. d.pemantauan dan pengawasan dana Lembang.
(2)Pembangunan kmbang s6Sagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Pemerintah kmbang dengan melibatkan seluruh masyarakat Lembang dengan semangat gotong royong.
(3)Masyarakat tembang berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Lembang.
(4)Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan [rmbang sebagaimana dima]sud pada ayat (21, Pemerintah Lembang didampingi oleh 5
(5)Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembang wajib didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Lembang, dan/ atau pihak ketiga.
(6)Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayahnya.

Pasal 4

Perencanaen pembangunan kmbang dirumuskan secara:

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaanpembangun;
b.pelaksanaan kegiatan pembangunan Lembang;
c.prioritas penggunaan dana Lembang; dan
d.pemantauan dan pengawasan dana kmbang.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN LEMBANG Bagran Kesatu

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan be{angka meliputi:
1. a.RPJM Lembang untuk tahun; dan
2. b.Rencana Pembangunan yang disebut RKP penjabaran dari RPJM waktu 1 (satu) tahun. Lembang disusun secara jangka waktu 6 (enam) Tahunan kmbang atau Lembang, merupakan lembang untuk jangka 6 1
(2)RPJM Lembang dan RKp Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Lembang.

Pasal 7

(1)Dalam rangka perencanaan pembangun€Ln Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah Lembang melaksanakan tahapan yang meliputi:
1. a.penyusunan RPJM L,embang; dan
2. b.penyusunan RKP Lembang. (21 RPJM l,embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Lembang.
(3)RKP Lembang mulai disusun oleh Pemerintah Lembang paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 8

Rancangan RPJML sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7 ayat {1) huruf a, memuat:

a.visi dan misi Kepala Lembang;
b.arah kebijakan pembangunan Lembang; dan
c.rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 9

(1)Kepala Lembang menyelenggarakan penyusunan RPJM Lembang dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Lembang. (21 Penyusunan RPJM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Lembang, dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
(3)Penyusunan RPJM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1. a.pembentukan tim penyusun RPJM Lembang;
2. b.penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
3. c.pengkajian keadaan L,embang;
4. d.penyusunan rencana pembangunan l,embang melalui musyawarah t embang; 7
5. e.penyusunan rancangan RPJM Lembang;
6. f.penyusunan rencana pembangunan Lembang melalui musyawarah perencanaan pembangunan Lembang; dan
7. g.penetapan RPJM Lembang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran ketiga Penyusunan RKP Lembang

Pasal 11

(1)Pemerintah Lembang menyusun RKP I-embang sebagai penjabaran RPJM I-embang.
(2)RKP l,embang disusun oleh Pemerintah Lembang sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Lembang dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
(3)RKP Lembang mulai disusun oleh pemerintah Lembang pada bulan Juli tahun berjalan, RKP Lembang ditetapkan dengan Peraturan Lembang paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
(4)RKP Lembang menjadi dasar penetapan APB Lembang.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…