DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - KETENTUAN UMUM BAB II - ASAS DAN TUJUAN BAB III - RUANG LINGKUP BAB IV - JAMINAN PELAYANAN KIBBLA BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI - PERLINDUNGAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA BAB VII - SUMBER DAYA KESEHATAN BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA BAB X - KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN BAB XI - PEMBIAYAAN BAB XII - SANKSI ADMINITRASI BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasrrya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangarr daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupa.ti dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual rnaupun sosial yang memunglinkan setiap orang untuk hidup p'roduktif secara sosial dan ekonomis.
8.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara te4>adu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan deqjat kesehatan masyaxal€t dalam bentuk pencegatran penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh perrerintah dan/atau masyarakat.
9.Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang ddam keadaan hamil, bersalin, nifias, dan menyusui.
10.Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, dengan komplikasi, bayi dan Anak. ll.Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pel,ayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga 4 berencana, bayr baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayr, anak, remaja dan kesejahteraan lanjut usia.
12.Bayi Baru Lahir adalah anak umur O (no$ sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
13.Bayi adatah anak mulai umur O (nol} hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
14.Anak Bawatr Lima Tahun yang sel,anjutnya disebut Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
15.Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16.Pel,ayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Latrir, Bayi, dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intenrensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu serta meninglatkan kesehatam ibu dan anak balita.
17.Tenaga kesehatan adalatl setiap onang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayr, dan Anak adalah alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya peLayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintatr Daerah dan/atau masyarakat.
19.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalatr cairan hasil selmesi kelenjar payudara ibu.
20.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayr sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
21.Badan usaha adalah kantor dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempekerjakan kaum penempuan termasuk ibu hamil dan men5rusui.
22.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 5 menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan penrorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derqiat kesehatan masyarakat yang paling tinggi di wilayah kerjanya.
23.Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayr.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBI"A berasaskan:

a.asas keadilan;
b.asas non diskriminasi;
c.asas manfaat;
d.asas kemanusiaan;
e.asas keseimbangan; dan
f.asas perlindungan.
a.meningkatkan akses dan mutu pelayanan KIBBLA di Lingkungan pemerintah Daerah;
b.tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber daya KIBBI"A secara komprehensif, efektif dan efisien;
c.terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi lbu, Bayr Barr Lahir dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan da, anak korba. kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
d.terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seruruh pemangku kepentingan (stnlcetwlderc), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu dan anak; 6
e.terwujudnya derajat KIBBLA seba8+i investasi bagi pem sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkel,anjutan (a ntiruatm of mrc);dan
f.tercapa.:inya target penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar &rstqinable Deuelopmart Cr@ls,
a.jaminan
b.hakdan pelayanan KIBBI,A;
c.perlindungan dan penyelenggaraan KIBBI"A;
d.sumber daya kesehatan;
e.pembinaan, pengawasan dan peran serta masyarakat dan badan usaha; koordinasi kesehatan; dan

BAB IV

JAMINAN PEI.AYANAN KIBBI.A

Pasal 5

f. s. h. Pemerintah Daerah KIBBLA dengan: a. alokasi dana ketersediaan dan sumber kesinambungan manusia serta jaminan dan daya kebijakan yang mendukung peningfutan kesehatan KIBBI,A;

b.melakukan koordinasi internal dan ekstemal;
c.memliasilitasi peningftatan pemberdayaan keluarga dan masyaral<at melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; 7
d.memfasilitasi dan pelayanan KIBBI,A yang terjangftau, efektif dan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasililas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan
e.seluruh Rumah Sakit dan puskesmas dalam mengembangfun kebljaf<an untuk keselamatan dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan pnasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
f.mengupa.yakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBL,A yang berkompeten di liasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
g.mengupa,yakan integrasi data pada fasilitas kesehatan primer, sekunder dan tersier;
h.menjamin keterjanglauan pelayanan KIA hqgi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung; supervisi fasilitatif dan menjamin l. dan kualitas dan tindak lanjutnya untuk pelayanan KIA secara berkala;
j.melakukan penencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBI"A secara efektif, efisien, akuntabel;
k.menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
l.mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan rnaupun melalui penganggaran program; dan m, memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi semua ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas. Pasaf 6 (l) Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas di Daerah dengan tingkat kesulitan aksee yang tinggi berhak memperoleh insentif tambahan. E

(2)Ketentuan lebih l,anjut mengenai insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWA.IIBAN

Pasal 7

Setiap Ibu berhak: asuhan asuhan a. anak, asuhan asuhan keluarga kehamilan, nifas asuhan klinis bayr baru Lahir asuhan kesehatan selama menyusui melalui klinis dan anak, masa dan dan b pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar minimal termasuk penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang oleh tenega kesehatan yang di fasilitas standar; kesehatan yang memenuhi mendapa.tkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan dan perawatan bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini, ASI Ekslusif, Keluarga Elerencana, lainnya termasuk upaya penulaxan lhtmott Immtnadefuieru.g Vaus/Aquired Immundeftcienr.g Syndmme (HIV/AIDS) dari ibu ke c anak; dan

d.menolak terhadap susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat mengfuambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI; intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMI) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Iftonis (KEK); dan 9 e.
f.memperoleh akses petugas dan transportasi bagi ibu hamil untuk bersalin di fasittas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pasal 8

(l) Setiap Bayi Baru Lahir berhak:

a.ditolong oleh tenqg4 kesehatan berkompeten di fasititas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
b.mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertqiuan untuk kel;angsungan dan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
d.mendapa.tkan pelayanan rawat gabung;
e.mendapatlan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar pa.ling sedikit 3 (tiga) kali;
f.mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit Skrintug llipotirod Konginitat (SHKI, pel,ayanan Oto Awu.stic Emissrlon (OAE) dan Stimulasi Dini Deteksi T[rmbuh Kembang Anak (SDTDTX);
g.mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
h.mendapa.tkan ASI Eksklusif;
i.tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
j.pelayanan rujukan berkualitas; dan
k.mendapa.tkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah daxi bayr, maka bayi diperkenankan tidak mendapa.tkan hal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 9

Setiap Bayi berhak mendapa.tkan:

a.ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
b.asupan grd sesuai kebutuhan melalui makanan 10 f. ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
c.imunisasi dasar lengftap;
d.kesempatan hidup, tumbuh dan secara wajar sesuai dengan harkat dan e. martabat kemanusiaan serta mendapa.t perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan; yang bersih dan aman dari bahan yang merugikan kesehatan dan kesel,amatan; dan
g.pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masafah sosial. Pasal fO Setiap Anak berhak atas: dan kapsul vitamin A; melalui posyandu; pelayanan sesuai standar Manajemen Terpa.du Balita Sakit; mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan imunisasi b@ster.

Pasal 11

a. b. c. d. e. f. IbuSetiap a. b. melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;

c.melakukan kesehatan; sedikit 4 (empa.t) kali di kehamilan paling fasilitas pelayanan di fasilitas rnasa nifas paling sedikit 3 (rige) kali di fasilitas 11 d
e.melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
f.memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
g.memba$/a bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengftap; dan
h.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan balita sesuai dengan aqiuran tenaga keseh,atan.

Pasal 12

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:

a.memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan;
b.memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetanaan, keselamatan dan anak; terhadap ibu dan sesuai dengan ilmu penggtahuan dan teknologi terkait secara berkelanj utan;
d.memberikan informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh kepada kelompok masyarakat miskin dan masyaral<at di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir; melaporkan setiap kematian ibu, melakukan Audit serta menglomunikasikan dengan pemanglu kepentingan terkait;
f.memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat tanpa. memperhatikan kemampuan bayarnya;
g.mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA termasuk gratrk persalinan atau partograf; c. h. Maternal Perinatal (AMP), dan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat. Pasal f3 Setiap badan usaha berkewajiban:
a.memberikan tingt<ungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak; t2 b, mengalokasikan anggaran untuk mermbantu biaya persalinan;
c.menydiakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan berupa pojok ASI; dan
d.memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nilias.

Pasal 14

Setiap keluarga berkewajiban:

a.mengurangi beban kerja ibu hamil dalam urusan rumah tangga;
b.keluarga/suami wajib membikan rasa aman dan nyaman pa.da ibu hamit dan
c.suami wajib antar jaga (suami SIAGA) bagi ibu yang akan melahirkan.

BAB VI

PERUNDU NGAN DAN PENYEI,ENGGARAAN PELAYANAN KIBBI,A

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang standar, merata, dan te{angkau secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat KIA.

Pasal 16

(1)Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapa.tkan perrreriksaan, komunikasi, infonnasi dan edukasi kesehatan reproduksi.
(2)Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang 13 tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
(3)Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong oleh tenega kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
(4)Setiap penempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai standar.

Pasal 17

(1)Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan repncduksi sesuai standar.
(2)Seti"n ibu mendapatkan perlindungan atas haknya dalam memberikan ASI Ekslusif untuk bayinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…