DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IV PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB V KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB VI PENYEDIAAN/PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB VII PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB VIII ZONASI PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB XI PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB XII PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB XIII PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB XIV PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BAB XV SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BAB XVI PEMBINAAN BAB XVII PENGAWASAN BAB XVIII PEMBIAYAAN BAB XIX LARANGAN BAB XX SANKSI ADMINISTRASI BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXII KETENTUAN PIDANA BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air- Limbah Domestik dan Pengelolaan Limbah Bahan Rerbahaya dan Reracun. l Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reprrblik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun l97O tentang Keselamatan Kerja (l-emtraran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor l, Tambahan kmbaran Negara Re.publik Indonesia Nomor 2918);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 199O Nomor 49, Tamhahan kmbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lemtraran Negara Republik In<lonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrtonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat tlan Pemerintahan Daerah (Lembar-an Negara Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOZ te.fttang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 te.ntang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi ilelatan (lcmbaran Ne.gara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Repu hlik Indonesia Nomor 4874);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan .lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negnra Reputrlik Indonesia Nomor 5025); 1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentalg Perlindungan dan Pengelolaan Lirrgkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor t4O, Tambahan Icmbaran Negara Reputtlik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOq tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun oOO9 Nornor 144, Ta,noahan Iembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 5063);
12.Urdang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1f tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,enrbaran Ne-gara Repuhlik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindu strian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repu trlik Indonesia Nomor 5492);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tretrerapa kali terakhir dengan Undang-Uudang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Ke.dua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lenrbaran Ne.gara Reputrlik Inrlonesia Tahun 2O 1S Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1923 tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor l2);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Rerbahaya dan Beracun (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l99g Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah ctiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Rahan Berbahaya dan Beracun (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19O, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39lO);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 82 Tahun 2OO1 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (l,embaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); I q. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang Pengelolazrn Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2OO8 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 201O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 21, Tamtrahan lrmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 5lO3); 2 I . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O 12 tentang Izin Lingkungan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Iemtraran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23.Pc raturan Pemerintah Nomor lO1 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Limbah Bdhan Be.rtrahaya dan Beracun (B3) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33,3, Tambahan iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2OO3 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 201O tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
26.Pera rrran Menteri Lingkungan Hidup Nornor 8 Tahtrn 20 13 tentang Tata l,aksana Penilaian dan Pemeriksaan I)okumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungr^n;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
28.Perar-uran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20 1 O te.ntang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahal Lembaran Daerah Katlupaten Toraja Utara Nomor 2);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahrrn 2O lO tentang Organisasi dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (kmbaran Daerah Kabupate.n Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORA.JA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEI,OI,AAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: I . Daerah adzrlah Kabupaten Toraja Utara.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintal- an oleh pemerintah daerah dan l)ewan Perwakrlan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taiun 1945.
3.Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebogai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi ke.wenangan daerah otonom.
4.Bupati ad:ilah Bupati Toraja Utara.
5.F)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat claerah yang trerkedudukan se.bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Radan adalah Radan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara.
7.Perusahaa n l)aerah Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat PD PAL adalah Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah Katrupaten Toraja Utara.
8.t aboratorium adalah Laboratorium yang terakreditasi.
9.Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air hujan yang berada Ci darat. 1O. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
11.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman / reaLesta.te, rumah makart f restauranx, hotel, perkaltoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
12.Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut air Limbah 83 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meru sak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
13.Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
14.Pengeloiaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencaraan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
15.Tnstalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi trakrt mutu yang ditetapkan.
16.IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah clomestik secara terpadu sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17.Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baktt rnutu air limbah yang ditetapkan.
18..Iaringan Air Limbah Domestik Terptrsat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
19.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan taftah termasuk dalam pengertian iniakuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
20.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air talah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
21.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tarrpa dihubungkan dengan jaringan perptpaan komunal €:tau terpusat.
22.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sarna oleh beberapa rumah tangga.
23.Radan Air adalah tempat atau wadah di atas perrrrukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
24.Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsrlr pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
25.Rahan Berbahaya dan Reracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau j umlahnva, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mence.markan dan,/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan linglr:ungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dal makhluk hidup lain.
26.l,imhah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah R3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung 83.
28.Prose.dur Pelindiar Karakteristik Beracun gfoxidtg Choradeistic l*othing Proe.dure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian R3 dari suatu Limbah.
29.Uji 'bksikologi l,ethal Dose-S0 yang selanjutnya disebut Uji "loksikologi LDSO adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah El3 dengan kematian hewan tlji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi he.wan uji.
30.Simbol Limbah 83 ada-lah gambar yang menunjukkan kar€ikteristik Limbah 83.
31.Label Limbah E}3 adalah keterangan mengenai Limbah El3 yang trerbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah 83, alamat Penghasil Limbah R3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah E}3.
32.Pelatrelan Limbah R3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah R3.
33.Ekspor Limbah 83 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah R3 d ari daerah pabean Negara Kesatuan
34.Notifikasi Ekspor Limbah R3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum d ilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah 83.
35.Pengelolaan Limbah El3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penylmpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
36.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkar, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau trahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persya-ratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
37.Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan Penghasil Limbah ll3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat balaya dan/atau racun dari Limbalr R3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
38.Penghasil Limbah R3 adalah setiap orang yang karena u saha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B:i.
39.Pengumpul Limbah 83 adalah badar usaha yang melakukarr kegiatan Pengtmpulan T,imbah R3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah E}3, Pemanfaatan Limtlah R3, dan/atau Penimbunan Limbah E}3.
40.Pengangkut Limbah E}3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah 83.
41.Pemanfaat Limbah 83 adalah badan usaha yang mela.kukan kegiatan oemanfaatan Limbah R3.
42.Pengolalr T,imtrah R3 adalah traden usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah El3.
43.Penimbun Limbah R3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah 83.
44.Penyimpanan Limbah E}3 adalah kegiatan menyimpan Limbah E}3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah 83 dengan maksud menfmpan seme.ntara Limbah R3 yang dihasilkannya.
45.Pengumpttlan Limbah R3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah El3 dari Penghasil Limbah E}3 setrelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limbah 83, dan/atau Penimbun Limbah 83.
46.Pemanfaatan Limbah R3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang be.rtujuan untuk menguhrah l,imbah R3 rnenjadi produk yang dapat digunalan sebagai substitusi bahan baktt, hahan penolong, dar.,/ atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
47.Pengolahan l,imbah 83 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan./atau sifat racun.
48.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah R3 pada fasilitas penimtrunan dengan rnaksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
49.Sistem lbnggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pe.ncegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemtrlihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah 83.
50.Izin I-ingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh inn usaha clan /atau kegiatan.
51.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
52.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atart tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
53.Perusakan Lingkungar Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungarr hidup sehingga melampami kriteria baku kerusakan lingkungal hidup.
54.Penanggulangan Peneemaran i,irgkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
55.Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegtatan pexencanaan, pelaksanaan, eva.luasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang di se.babkan oleh Perrcernaran Lingkunga-n Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
56.Pejabat Pr:ngawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya clisingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajibal, dan tanggungiawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.
57.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selarrjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Da.erah yalg diberi tugas, wewenang, kew4iiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 5q. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SIiPD adalah satuan kerja sebagai unsur pe,nbantu Rupati dan DPRD dalam penyelenggaraaft Urusan Pemerintahari yang menjadi kewenangan Daelah.

a.me.wujudkan kesehatan masyarakat sekaligus menjadikan Daerah yang memiliki sumber daya air yang sehat;
b.pelestarian lingkungan hidup dengaa melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar masyarakat dapat memenuhi ke.butuhan c air bersih; dan rneningkatkan kesadaran dan kepedutian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian sumher daya air.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN I]AN RUANG LINGKUP Bagran Kesatu Maksud dan Tujuan Pasa.l 2 Pengelolaan air limbah dornestik dan pengelolaan Limtrah E}3 dimaksudkan untuk:

Pasal 3

Tujuan pengelolaan air limtrah domestik dan pengeioiaan Limbah E}3 adalah:

a.terkendalinya pemtruangan air limbah domestik;
b.terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan; dan
c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Bagran Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air limbah dornestik adalah:

a.pengembangan dan pemeliharaan jaringan air limbah domestik;
b.penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
c.kewajiban pengelolaan air limbah domestik;
d.penyedi aan /penyedotan air limbah domestik;
e.persyaratan teknis pengolahan air limbah domestik;
f.zonasi pencemaran air limtrah domestik; dan
g.hak, kewrtjihan dan peran serta masyarakat.

Pasal 5

(i) Pe.ngelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanalran melalui:

a.s istem pengolahan air limbah terpusat;
b.sistem pengolahan air limbah setempat.

(2)Sistem peirgolahan air limtnh terpu sat se_tragaimana dimaksuri pada ayat (1) berupa pembuangan air limbah ke dalarn jaringan, pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintan Daerah.
(3)Sistem pe.ngolahan air limbah setempat setragaimana dimzrksud pada ayat (l) berupa:
1. a.pembuangan air limbah ke dalam septik tank individual;
2. b.septik tank komunal; atau
3. c.Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan Limbah R3 adalah:

a.pengelolaan Limbah E}3;
b.pe.ngurangan Limbah R3;
c.penyimpanan Limbah 83;
d.pcngumpulan Limbah R3;
e.pen anggulangan pehcemaran lingkungan hidup dan /atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
f.sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah 83;
g.pembinaan; dan
h.pe.ngawasan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK Ragi an Ke satu Pengolahar Air Limbah Terpusat

Pasal 7

(1)Jaringan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air 'limbah te.rpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 5 ayat (2) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
1. a.saluran induk/primer;
2. h.saluran penggelontor;
3. c.saluran lateral/ sekunder;
4. d.pipa servis/ tersier; dan
5. e.sambungan rumah sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPA[, te.rpusat.
(2)Saluran induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Luruf a aclalah pipa besar yang digunakan untuk merrgalirkan air limbah dari pipa lateral.
(3)Saluran Penggelontor setragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan air limbah yang dangkal.
(4)Saluran la teral/se.kunrler sebagaimana tlimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pipa yang membentuk ujung atas sistem perrgumpulan air limbah, untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
(5)Pipa servis/tersier setragaimana dimaksud pada ayat (1) hun f d adalah pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.
(6)Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adaiah sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limtrah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang tedangkau sistem pengolahan air limbah terpusat dan tidak mampu mengelola dan mengolah limbahnya sendiri wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat milik PD PAL.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau hadan yang melakukan pe-ngolahan air limbah setempat wajib melakukan pemeliharaan dan penfJurascn paling lama 2 (riua] tahun sekali. {2) Penempatan septik tank atau IPAL wajib sesuai dengan izin Mendirikan Bangunan (lMP). Pasa-i 10 Pemerintah l)aerah mengembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 de.ngan kewenangannya. IPAI, ayat terpusat
(1)sesuai

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada pipa Jrersil/ samtrungan rumah (SR) dan pipa servis termasuk kelengkapar pendukungnya.

Pasal 12

(1)Jasa pelayanan penyaluran air limbah dan pengumpulan melalui sistem pengolahan se.tempat dan pengolahan terpusat dapat dilakukan oleh PD PAL.
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikenakan biaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <tiatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan DPRD.
(4)Resaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyaraka't.

Pasal 13

(1)Penyambungan dan penyaluran air iimtnh domestik kejaringan air limbah terpusat milik PD PAL wajib dengan izin l)irektur PD PAl,.
(2)Penyambungan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) atas permintaan pemohon dan/atau pihak ketiga dengan persetujuan PD PAL.
(3)Pemhiayaan untuk penyambungan pipa air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibe.ban kan kepada pemohon.
(4)Masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan setragaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah membantu biaya penyambungan jaringan air limtrah terset)ut traik seluruh atau se.bagian melalui P) PAL, sesuai persyaratan yarrg ditentukan PD PAL.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan izin penyamtrungan air limbah domestik kejaringan air limbah terpusatdiaturdengan Peraturan Direlrtur PD PAL.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…