DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. varietas yang dikembangkan; b. sertifikasi produk; c, promosi dal pemasaran; d. pendanaan; e. pemberdayaan masyarakat; dan f. sanksiadministrasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kopi Arabika Tipika Toraja adalah varietas kopi unggulan ciri khas Tora-ja yang digemari baik dalam negeri maupun luar negeri;
b.bahwa sifat genetika Kopi Arabika Tipika Toraja sebagaimana dimaksud dalam huruf a terus mengalami penurunan mutu;
c.bahwa belum ada Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelestarian genetika kopi Arabika Tipika Toraja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pelestarian Genetika Kopi Arabika Tipika Toraja.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (l,embaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geogralis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunal Spesifik lokasi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 6O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2016 Nomor 114' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2OO8 tentang Pengesahan International Coffe Agreement 2OO7 (Persetujuan Kopi Internasional 2OO7l (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2007);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor l0/M-DAG/ PER/5/2O11 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 1 /M-DAG/ PER I 9 I 2OO9 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 / Permentan /OT.L4O/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi;
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89 / Permentan I OT .l4O 19 /2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Coffea spl;
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.L4O/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l0 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8-2O28 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2O09 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9-2O29 (t embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Pereneanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 3 Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN GENETiKA KOPI ARABIKA TIPIKA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tora-ja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewal Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Toraja Utara
6.Desa yang di Toraja Utara disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyaralat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4 5
8.Mutu Kopi adalah mutu kopi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
9.Genetika adalah ilmu yng mempelajari hereditas atau kebakaan suatu organisme dengan berbagai variasinya dan cara meneruskan sifat hereditas tersebut kegenerasi berikutnya serta memperhatikan hukum yang mempengaruhinya.
10.Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertilikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasar serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. 1 1 . Sertifrkat Mutu Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertilikasi kepada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
12.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
13.Unit Pelayanan Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPP|D yang membidangi perbenihan perkebunan dan mempunyai fungsi melakukan sertifikasi, pengawasan dan peredaran benih.
14.Kopi Arabika Tora.ja adalah Kopi Arabika jenis Tipika Toraja.
15.Pasca panen kopi adalah suatu kegiatan yang meliputi sortasi buah, pengupasan, fermentasi, pencucian, pengeringan, sortasi biji, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil.
16.Dinas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan perkebunan.
17.Instansi Terkait adalah kementerian / lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang berkepentingan dengan perkebunan.
18.Perkebunan adatah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengeta-huan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
19.Pembudidaya kopi atau juga disebut petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan /atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang kehutanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
20.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/ petemak /pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keal<raban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21.Benih adalah hasil perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif yang akan digunakan untuk memperbanyak tanaman atau untuk usaha tani.
22.Po}r,on induk benih adalah suatu individu pohon yang memiliki syarat-syarat sebagai pohon penghasil benih.
23.Koleksi benih adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyeleksi benih yang bermutu baik untuk tujuan tertentu.
24.Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
25.Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
26.Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 6
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara. BAI} II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Genetika Kopi Arabika diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.partisipatif;
c.terpadu;
d.adil;
e.transparan; dan
f.berwawasanlingkungan. Tipika Toraja

Pasal 3

Pelestarian Genetika Kopi Arabika Tipika Toraja diselenggarakan untuk tuj uan :

a.melindungr dan melestarikan Genetika Kopi Arabika Tipika Tor4ja;
b.menjamin kepastian harga;
c.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Kopi Arabika Tipika Toraja; dan
d.membina dan memberdayakan kelompok tani Kopi Arabika Tipika Toraja. Pasa-l 4 Penyelenggaraan perbaikan Genetika Kopi Arabika Tipika Toraja berbasis organik, yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dalam satu sistem pengelolaan dari hulu sampai hilir. 7

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.varietas yang dikembangkan;
b.sertifikasi produk; c, promosi dal pemasaran;
d.pendanaan;
e.pemberdayaan masyarakat; dan
f.sanksiadministrasi.

BAB III

VARIETAS YANG DIKEMBANGKAN Bagran Kesatu

Pasal 6

Varietas kopi yang dibudidayakan adalah varietas Kopi Arabika Tipika Toraja. Bagran Kedua Penggunan Benih Bermutu

Pasal 7

(1)Benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari genetika yang bermutu tinggi yang berasal dari Kopi Arabika Tipika Toraja.
(2)Benih Kopi Arabika Tipika, diperoleh dari tegakan yang ditunjuk khusus sebagai sumber benih.
(3)Pohon yang ditetapkan sebagai sumber benih harus pohon terpilih, yang memenuhi semua persyaratan untuk itu.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan pohon yang ditetapkan sebagai sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 8

(1)Bibit yang berkualitas diperoleh dari pembibitan yang standar, dan memenuhi persyaratan pembibitan yang baik.
(2)Pembibitan dilakukan pada setiap blok pengelolaan dan dikelola oleh kelompok tani setempat.
(3)Bibit yang sudah cukup umur dan memenuhi persyaratan untuk ditanam, dipindahkan ke areal pen€rn€rman yang sudah disiapkan khusus untuk itu.
(4)Lubang tanam dibuat 60x6Ox6O cm dan diisi dengan pupuk kandang secukupnya.
(5)Tanaman muda harus bersih dari gulma dan terhindar dari gangguan ternak dan atau gangguan lainnya.
(6)Dalam kondisi tidak ada hujan maka tanaman harus diberi air secukupnya.
(7)Pemangkasan dilakukan atas petunjuk penyuluh yang bertugas.
(1)Budidaya organik adalah kegiatan budidaya yang seluruhnya menggunakal bahan organik baik pupuk maupun pengendali hama dan tidak menggunakan produk berbahan kimia.
(2)Bahan organik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pupuk kandang atau kompos dan pengendali hama yang menggunakan bahan yang berasal dari tumbuhan.
(3)Untuk mengembangkan budidaya organik ini maka setiap petani kopi arabika difasilitasi untuk dapat memelihara ternak.
(4)Setiap kelompok dibina dan difasilitasi untuk mampu membuat pupuk organik dan biogas untuk keperluan rumah tangga petani.

Pasal 10

(l) Panen buah kopi dilakukan hanya pada buah yang benar-benar telah matang.

(2)Buah yang siap panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buah yang berwarna merah tua.
(3)Buah yang sudah dipetik dikumpulkan pada tempat yang khusus disiapkan untuk itu. (a) Buah yang sudah dipetik diberi perlakuan untuk meningkatkan kualitas biji kopi.
(5)Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi permentasi, pengupasan kulit lunak, pengeringan, pengupasan kulit tanduk, pembersihan biji kopi dan pengepalan.

BAB IV

PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 11

(1)Untuk meningkatkan promosi dan pemasaran Kopi Arabika Tipika Toraja maka dibentuk satu lembaga khusus promosi dan pemasaran.
(2)Lembaga promosi dan pemasaran Kopi Arabika Tipika Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas promosi dan pemasaran.
(3)Fasilitas promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan mengenai struktur dan susunan keanggotaan kmbaga Promosi dan Pemasaran Kopi Arabika Tipika Toraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: 10

a.pemhntukan kelompok tani;
b.pelatihan;
c.penyuluhan;
d.pendampingan;
e.teknologi; dan
f.modal usaha.

(1)Pembentukan kelompok tani Kopi Arabika Tipika Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan pada setiap lrmbang atau gabungan Lembang dalam kawasan pelestarial genetika Kopi Arabika Tipika Toraja.
(2)Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu Blok Pelestarian dibentuk satu koperasi kelompok tani.
(3)Koperasi kelompok tani difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh bantuan dana baik dari APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi dan/atau APBN atau sumber keuangan lainnya yang tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…