DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA BAB V MODAL BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VII DANA PENSIUN BAB VIII ASOSIASI BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BAB X TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI BAB XI KETENTUAN TARIF AIR MINUM BAB XII TAHUN BUKU BAB XIII ANGGARAN PERUSAHAAN BAB XIV LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVII PEMBUBARAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air minum merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (21 dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Tor4ia Utara.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik a2791;
3. 3.undang-undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumber Daya Air (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTZl;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
5. 5.undang-undang Nomor 2g rahun 20og tentang Pembentukan Kabupaten Torarja Utara di Provinsi Sulawesi Sel,atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah diubah beberapa. kali teral<trir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2O15 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OL7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 305, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pe{oman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. 13.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 2 14' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2org tentang pengangkatan dan pemberhentia, Anggota Dewan pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Mittk Daerah t **r. Negara Republik Indonesia Tahun zltSNomor iOoi, l''Peraturan Daerah Kabupaten Torqia utara Nomor 4Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 61). Menetapkan Dengan persetu.iuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA dan BUPATI TORA-IA UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUMDAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: nama dan tempat kedudukan; maksud, tujuan dan lapangan usaha; modal; organ dan kepegawaian; dana pensiun; asosiasi;

g.penetapan dan penggunaan l,aba;
h.tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai;
i.ketentuan tarif air minum;
j.tahun buku;
k.anggaran perusahaan;
l.laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan;
m.laporan perhitungan tahunan;
n.pembinaan dan penga.wasan; dan
o.pembubaran.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Toraja Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
(2)Perumda Air Minum Toraja Utara dapat mendirikan Kantor cabang dalam wilayah Daerah. 5

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN I,,APANGAN USAHA

Pasal 5

Maksud pengelolaan Perumda Air Minum Torqia Utara berupa penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Pasal 6

Perumda Air Minum Toraja Utara bertujuan:

a.memenuhi kebutuhan masyarakat; dan air bersih bag
b.melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makrrur berdasarkan pancasila.

Pasal 7

Perumda Air Minum Toraja Utaxa penyediaan air kesehatan bagi minum yang sehat dan memenuhi syarat

BAB V

MODAL

Pasal 8

(l) Modal dasar perumda Air Minum Toraja Utara terdiri dari:

a.kekayaan daerah yang sebesar Rp4.486.347.249,OO (empa.t milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empa.t puluh tu,iuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
b.modal hibah sebesar Rp15.375.247.348,91 (lima belas milyar tiga rats tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh fifq fige ratus empat puluh delapan sembilan puluh satu rupiah).

(2)Semua atat ledwig disimpan dafam Bank pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ada di Daerah.
(3)Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah delarn S.rrarU penyertaan modal dari Anggaran dan Belanja Negara/ Daerah serta Pinjaman.

BAB VI

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN Bagan Kesatu Organ

Pasal 9

(l) Perumda Air Minum Toraja Utara yang dibentuk oleh Daerah didukung dengan organ dan

(2)Organ Perumda Air Minum Toraja Utara dimaksud pa.da ayat (t) terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. Bagan Kedua Dewan Pengawas

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupa.ti.
(2)Untuk dapa.t diangkat sebagai anggota Dewan pengawas yang beriku tan harus memenuhi syarat sebagai t:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, pengal,ama:n, jujur, perilaku yang baik, dan dedit<asi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 7
3. c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen Ferumda Air Minum Toraja Utara yang berkaitan dengan salah satu fungsi
5. e.waktu yang cukup untuk tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah Strata I (S1);
7. g.berusia paling tinggi 6O (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
9. i.tidak pernah menjadi anggota Anggota Dewan Penga.was, Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dinyatakan pailit;
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana;
11. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif; dan
12. l.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupa.ti atau Dewan penga.was yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkavrinan.
(3)Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang berasal dari pejabat pemerintah atau unsur independen. (a) Pengangkatan Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal I I
(1)Masa jabatan Dewan penga.was paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangftat kembali untuk I (satu) kali masajabatan.
(2)Pengangkatan kembali Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (ll dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan Perumda Air Minum kinerja pelayanan air Tor4ia Utara daLam minum kepada masyarakat.
(3)Proses pemilihan dan pengangkatan Deuan pengawas dilakukan melalui seleksi-
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan penga.was sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupa.ti. dan 8 Paragraf2 Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengeloLaan Perumda Air Minum Toraja Utara;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Toraja Utara, antara Lain:
1. 1.pengangkatan Direksi;
2. 2.program keda yang diarjukan oleh Direksi;
3. 3.riencana perubahan status kekayaan perumda Air Minum Toraja Utara; 4- rencana pinjaman dan ikatan hukum denga, pihak lain; dan
4. 5.menerima, memeriksa, danf atau menadata,gani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
c.memeriksa dan menyampaikan Rencana strategi Bisnis (bu,siness pran/anpotute pranl, dan Rencana Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Torqja utara yffLgdibuat Direksi dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…