menetapkan Peraturan Daerah tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Tor4ia Utara.
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik a2791;
3.undang-undang Nomor 7 Tahun 2oo4 tentang sumber Daya Air (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTZl;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
5.undang-undang Nomor 2g rahun 20og tentang Pembentukan Kabupaten Torarja Utara di Provinsi Sulawesi Sel,atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah diubah beberapa. kali teral<trir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2O15 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OL7 tentang Badan Usaha Milik Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 305, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pe{oman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2OOO tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
2 14' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2org tentang pengangkatan dan pemberhentia, Anggota Dewan pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Mittk Daerah t **r. Negara Republik Indonesia Tahun zltSNomor iOoi, l''Peraturan Daerah Kabupaten Torqia utara Nomor 4Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 61). Menetapkan Dengan persetu.iuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA dan BUPATI TORA-IA UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUMDAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA.