DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 : Objek dan subjek terkait peraturan Pasal 2 :Rincian Anggaran Pasal 3 :Ketentuan Penerima Anggaran Pasal 4 Pasal 5

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturian Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024; Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar" Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Ilepublik Indonesia Nomor 4874);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Flepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 TalLun 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (.rembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbara:r Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarobehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2:020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Uta::a Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarare 2O24 (l*mbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahurr 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan l)eraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tah un 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024 (l*mbaran Daerah Kabupaten Toraja Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Nomor 33); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABAITAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAIDRAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tor4ja Utara.
4.Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerrangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 2 oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan rlitetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih'
6.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berilutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Tor4ja Utara Tahun Anggaran 2024, diubah yang semula sebesar Rp1.149.941.176.759,O0 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam ribr.r tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) bertanrbah sebesar Rp47.454.740.870,58 (empat puluh tujuh m.iliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh koma lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 1. 197.395.9 77 .629,58 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh se:mbilan ribu koma lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan daerah
1. 1.semula Rp1.146.328.292.759,OO
2. 2.bertambah Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
b.Belanja daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah Jumlah belanja daerah setelah perubahan
c.Pembiayaan daerah
l.Penerimaan pembiayaan a) semula b) bertambah Ro2 1.631.311.893 00 Rp1. 16 7.959. 604.652,OO Rp 1. 1413.441 . 176.7 59,OO Ro47.454.74 0.870.58 Rp 1. 191i.895.9 17 .629,5a Rp,3.612.884.000,00 Rp2 5.82 .428.977 0 3 Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
1. 2.Pengeluaran pembiayaan a) semula b) bertambah Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp1t9 .436.312.977 ,58 Rp1.500.000.000,00 RpO.OO Rp1.500.000.000,00 RpO,0O

Pasal 3

(1)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam penjabaran perubahan APBD.
(2)Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I;
2. b.Perubahan penjabaran APBD rnenurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II;
3. c.Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran lokasi ibah berupa uang yang diterirrra serta perangkat daerah pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. d.Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran IV;
5. e.Daftar nama penerima, alamat pene:ima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan s,rsial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
6. f.Daftar nama penerima, alamat penelima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima 4 Rp27 .936.312.977,54 serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI ;
7. g.Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yiang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam l"ampiran VII;
8. h.Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran VIII; dan
9. i.Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalarn tampiran IX, Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan €rnggar€rn satuarr keq'a perangkat daerah sesuai dengan ketenttran peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tor4ja Utara. pkan di Rantepao 14 Oktober 2024 RAJA TITARA, Diundangkan di Rantepao pada tanggal 14 Oktober 2O24 SE ARIS DAERAH TORAJA RA G 5 BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…