DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN BAB III PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL BAB IV PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BAB V PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN BAB VI PENILAI AMDAL BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA BAB VIII PENDANAAN BAB IX LARANGAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
b.bahwa pemberian lzin Lingkungan bertujuan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan terhadap masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang lzin Lingkungar.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undalg-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Torqja Utara di Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia TENTANG Tahun 2008 Nomor l0l, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan t4mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20f5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor A2 Tahun 20Ol tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0l Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL2 tentang lzin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 201I tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 932);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2OI3 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1256); 12, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 2 Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah DaeraJt Kabupaten Toraja Utara (Icmbaran Daera-h Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan t embaran Daerah I(abupaten Torqla Utara Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 9). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA dan BUPATI TORA"IA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewart perwakilal ral<yat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai s1s111 penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembqga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaa Pemerintahan Daerah. 3
6.Badan adalah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Toraja Utara.
8.lnn Lingkungan adalah inn yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9.Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah teg'adinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. lO. Dampak lingkungan hidup adalah penga,ruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar ya.ng diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada ling[ungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13.Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab.
14.Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab. 4
15.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
16.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL, adalah telaahan secara cerrnat dal mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
17.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganar dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 18.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencara usaha dan/atau kegiatan, l9.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pcngelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataar kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegtatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wqiib AMDAL atau UKL-UPL (Kegiatan usaha berskala kecil). 21, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
22.Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
23.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24.Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 5
25.Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Linglungan Hidup dan Ren@na Pemantauan Lingkungan Hidup.
26.Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegatan. 27, Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPF[,.
28.Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai adalah mempunyai fungsi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai.
29.Registrasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan kmbaga Pelatihan Kompetensi (LPK) AMDAL yang telah memenuhi persyaxatan tertentu.
30.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 31.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 32.lzin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat idn PPLH adalah merupakan bagran dari instrumen pengenda,lian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

PENGELOLAAN LINCKUNGAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan lingkungan dimaksudkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui pemberian: 6
1. a.izirr linglungan; dan
2. b.izin PPLH.
(3)Pemberian izin PPLH ditalsanakan setelah memiliki izin lingkungan.
(4)Ketentuan mengenai izir, PPLH diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

(1)Setiap usaha atau kegiatan yang wqiib memiliki AMDAL dan UKL-UPL w4iib memiliki izin lingkungan. (21 lzlrr lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
1. a.sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
2. b.sebelum diterbitkannya izin usaha; dan
3. c.padatahap perencanaan.

Pasal 4

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan, meliputi:

a.pen5rusunan AMDAL dan UKL-UPL;
b.penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c.permohonan penerbitan izin lingkungan.

BAB III

PEI.IYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL Bagan Kesatu

Pasal 5

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
(2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan tidak termasuk wajib UKL-UPL sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL. 7 t

Pasal 6

(1)AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
(2)l.okasi reneana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencara tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
1. a.kerangka acuan;
2. b.AMDAL; dan
3. c.RKL-RPL.
(2)Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan AMDAL dan RKL-RPL.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen AMDAL sebagai64la dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Lembaga pemerintah non pemerintah dapat men]rusun petunjuk teknis pen3rusunan dokumen AMDAL berdasarkan pedoman penJrusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1)Dalam men5ru sun dokumen AMDAL, wajib menggunalan pendekatan studi:
1. a.tunggal;
2. b.terpadr''; atau
3. c.kawasan. Pemrakarsa 8
(2)Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencenekan untuk mcLkuLsn 1 (retu) jcnie urche dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasa-nnya berada di bawah 1 (satu) satuan kerja pemerintah daerah.
(3)Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari I (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/ atau pengawasannya berada di bawah lebih dari I (satu) satuan keq'a pemerintah daerah.
(4)Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari f (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan ?.ola rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…