DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERANGKAT LEMBANG BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT LEMBANG BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT LEMBANG BAB V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT LEMBANG BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR LEMBANG BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT LEMBANG BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

i.Daerah adaiah Kabupaten Toraja Utara.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas-iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 4.Bupati adalah Bupati Tora-ia Utara.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebaeai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan lembang yang selanjutnya disingkat DPML adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara.
6. 7.Kecamatan adalah wilayah kefa Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. 8.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. 9.Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut l,embang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
9. 10.Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara€ln urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. 11.Pemerintah kmbang adalah Kepala kmbang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kmbang.
11. 12.Kepala Lrmbang adalah Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3
12. 13.Perangkat kmbang adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat t embang, dan unsur pendukung tugas Kepala Lembang dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PERANGKAT LEMBANG

Pasal 3

(1)Perangkat kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala l,embang. (21 Pengangkatan Perangkat l,embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penjaringan dan penyaringan, atau seleksi calon Perangkat kmbang.
(3)Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Camat.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT LEMBANG

Pasal 4

(1)Perangkat l,embang diangkat oleh Kepala l,embang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (21 dari warga kmbang yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. 4 (l) Perangkat Lembang adalah:
1. a.unsur staf yang membantu Kepala kmbang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat kmbang;
2. b.unsur pendukung tugas Kepala l,embang dalam pelaksanaan kebijalan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis; dan
3. c.unsur kewilayahan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (21 Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
4. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. b.berusia 2O (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
6. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
7. d.tidak rangkap jabatan sebagai PNS maupun tenaga kontrak daerah atau sebutan lain yang sejenis.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.mengenal dan dikenal oleh masyarakat;
2. b.mengetahui kondisi geogralis Lembang;
3. c.memahami sosial budaya masyarakat; dan
4. d.tidak mempunyai hubungan kekeluargaan secara vertikal dan horisontal dengan kepala lembang (anak kandung/angkat, istri/suami, saudara kandung, menantu dan orang tua/mertua).

Pasal 5

Pengangkatan Sekretaris kmbang wajib:

a.memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4; dan
b.pengalaman kerja di bidang pemerintahan.

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi seb:gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf d, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangal bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
b.surat pernyataan bertakwa kepada T[han Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pemyataan memegang dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 5
f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan surat permohonan menjadi perangkat lembang yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 7

Pengangkatan Calon Perangkat kmbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan; dan
c.penetapan.

Pasal 8

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Kepala Lrmbang membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Iembang. (21 Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota, paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Tim Seleksi sefagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.melakukan pengumuman dan pendaftaran calon;
2. b.melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Lembang; dan
3. c.mengajukan hasil penyaringan calon Perangkat l,embang kepada Kepala Lembang.
(4)Tim Seleksi terdiri dari BPL, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Unsur Perempuan, dan Unsur Pemuda.
(5)Tim seleksi terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di kmbang yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun.
(6)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala lrmbang berdasarkan musyawarah dan mufakat.
(1)Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas kegiatan:
1. a.pengumuman dan pendaftaran calon dalam jangka 10 (sepuluh) hari ke{a;

Pasal 9

b.penelitian persyaratan administrasi dan persyaratan khusus paling lama 5 (lima) hari keda; dan
c.penetapan calon paling lama 3 (tiga) hari kerja. (21 Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian (skoring) oleh tim seleksi.

(3)Penetapan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bersifat final.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian oleh tim seleksi ssfagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupail.

Pasal 10

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas kegiatan:

a.pengajuan hasil penetapan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b oleh Kepala kmbang kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari ke{a sejak tanggal penetapan;
b.pemberian rekomendasi persetujuan secara tertulis oleh Camat paling Iama 7 (tujuh) hari kerja; dan
c.penerbitan Keputusan Kepala Iembang tentang Pengangkatan Perangkat Lembang. BAE} IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT LEMBANG Bagran Kesatu Pemberhentian

Pasal 11

(l) Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disertai alasan yang jelas. (21 Perangkat l.embang berhenti ss[agaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; dan
c.diberhent-ikan.

(3)Perangkat l,embang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Lembang; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Lembang. (41 Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetaFkan dengan Keputusan Kepala Lembang dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Lembang. Bagran Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 12

(1)Perangkat l,embang diberhentikan sementara oleh Kepala Lembang setelah berkonsultasi dengan Camat. (21 Pemberhentian sementara Perangkat Lembang sebaga imana dimaksud pada ayat (l) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melalggar larangan sebagai Perangkat Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Perangkat kmbang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. BAE} V KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT LEMBANG

Pasal 13

(l) Dalam hat teq'adi kekosongan jabatan Perangkat kmbang maka tugas Perangkat kmbang yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang rnemiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. (21 Pelaksana Tlrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala kmbang dengan Surat Perintah T\rgas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3)Pengisian jabatan Perangkat l,embang yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Lembang yang bersangkutan berhenti. 8

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…