DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PERENCANAAN BAB IV ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BAB V PELAKSANAAN BAB VI PEMBINAAN BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa prosesl degradasi sumber daya. alam Hutan Tongkonan di Daerah Kabupaten Toqia Utara terus berlangsung dan telah mengancam keberlangsungan fungsi dan pcruntukannya sebagai kayu, barrrbu dan hasil hutan lainnya bagi dan pemeliharaan rumah tongkonal dan perangkatnya serta menyediakan kebutuhan bagi ritual budaya masyaxakat Toraja dan berdampak pada menr:runnlra kuafitas panorarna alam sebagai andaian pariwisata Toraja Utara.
b.bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan peran hutan tersebut dalam mendukung kelestarian rumah tongkonan dan perangkatnya serta meninglatkan pendapa.tan, membuka kesempa.tan kerja, peluang usaha melalui pelestarian, pengelolaan, pembinaan, pemberdayaan, pendampingan dan penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan fasfitas pemasaran hasil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimsksud pada huruf a dan huruf b, perlu merretapkan Peraturan Daerah l(abupaten Toraja Utara tentang Felestarian Hutan Tongkonal.
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republft Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196O tentang Peraturan Dasar Fokok-Fokok furaria (kmbaran Negara Tahun 1960 Nomor 1O4, Tambahan I€mbaran Negara Nomor 341O);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang ll Konsenrasi Sumber Daya Alam HaSrati dan Ekosistemrryra (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatnm 1990 Nomor 49, Tambatran L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a19);
4.Undang-Undang Nomor 4l Tatrun 1999 tentang Kehutanan (I"embaran Negara Republik Indonesia Tatrun L999 Nomor 167, Tambahan I"embaran Negana Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 19 Tatrun 2W tentang Penetapan Perahrran Femerintah Fenganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentarrg Penrbatran Atas Undang-Undang Nomot 4l Taturn 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (I.cmbaran Negara Reprrblik Indonesia Tatlun 2004 Nomor 86, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aal2l;
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang knataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 68, Tambatran Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tatrrrn 2OO8 Ten-tang kmbmtukan l(abupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (I^em-baran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor l0l, Tarnbatran L@baran Negara Republik Indonesia Nomor a87a\
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ool9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan I-ingtlurlrgarr Hidup (L€mbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 14O, Tambatran Ircmbaran Negara Reptrblik Indonesia Nomo:50591;
8.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2OLl tentang Fembenfirkan Perattrran Perundang-undangan (Lcmhran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan l"€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 523a);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penqahan dan Pemberantasan Perusal€n Hutan (I*mbaran Negsra Rep-trblik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13O; Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL3 Nomor 5a321;
10.Undang-Undgng Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (I.cmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nsuor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
11.Undang:Undqng Nomor 23 Tahun 2o14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran N€gara Republik 2 Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubatr bebe.rapa kali braktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Penrbahan Kedua Atas Undang:Undang Nomor 23 Tatrun 2Al4 tentang Femerintahan Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791", L2. Undang-Undang Nomor 37 Tahrm 2OL4 tentang Konsenrasi Tanah dan Air (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Reprblik Indonesia Nomor 56O8h
13.Per:attrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Homan Pernbinaan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indo:resia Tahtm 2OOS Nomor 165, Tambehan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5931;
14.Peraturan Pemerintatr Nomor 37 Tatrun 2OL2 tmtang Pengelolaan Daeratr Aliran Sungai (l"embaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2Ol2 Nomor 62, Tqmbeharr Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 52921;
15.treraturan Pnesiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang kraturan Pelqksgnaan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2OLl ten[ang Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (tserita Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 32);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.261 Menhut- III2OOS tentang Homan Pernanfaatan Hutan Hak; L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2Ql4 tentang PembentuIran Pnoduk HLlkum Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32);
18.Rxatlrran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2OO8 tentang Rencana Fembangunan Jangka. Fanjang Daeratr hovinsi Snlawesi Sel,atan Tatrun 2Cfi8-2A28 $embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tatrun 2OO8 Nomor 1O, Tambahan kmbaran Daeratr hovinsi Sulawesi Selatan Nomor 2a3l; 19. peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2OO9 terrtang Rencana Tata Ruang Wilayah Pnovinsi Sulawe,si Selatan Tahun 2oo9-2029 (Irmbaran Daeratr Proniasi Sutrawesi Selatan 3 Tahun 2O1O Nomor 1, Tambahan I:mbaran Daerah Pnovinsi Sulawesi Selatan Nomor 25o).scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Rencana Fembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20o,a-2028 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Sel,atan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 2O. Peraturan Daerah kovinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2O1O tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (L,ernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2O1O Nomor 2);
21.peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2O15 tentang Pengelolaan Hutan Ralryat ( Lcmbaran Daerah Ptovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tamhhan Lmbaran Daerah Sulawesi Selatan Nornor 2E2);
22.Peraturan Daerah I(abupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2OI2 Ter:rtang Rencana Pembongrrnan Jangka Menengab Daerah (RPJMD) I(abupaterr Toraja Utara Tahun 2OLL-2O16 (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O12 Tambahan kmbaran Daerah l(abupaten Torqja Utara No 24 Tahun 2012). Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PDR5ITAIflIAN RAI(YATDAERAH KABUPATEN TORA'A UTARA dan BUPATI TORA.IA UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkaa PERATI.'RAN DAERAH TENTANG PELES}TARI.AN HUTAN TONGKONAN.

BAB I

KETENTUAN UMI.IM i

Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah I(abupaten Toraja Utara.
2.Bupati adalah Bupa.ti Kabupaten Toraja Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti scbagai unsur pcnyelengara Femerintahan Daerah 5rang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kemenangan daerah otonom. 4
4.Desa atau disebut dengar-r nama Lcmbang, yang selnjutrrya disebut Lcmbang adarah kesanran maqrarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang unhrk mengatur dan mengurus urusan pemerintatran, kepentingan rnasyarakat setcmpat berdasartran prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionar yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatr:an Republik Indonesia. 5- Pemerintah Lerrrbang adalah Kepata Lembang sebagai unsur perqrelengara pemerintahan Iembang ]rang memimpin pelaksanaan urusar.r pemerintaha, yang meqiadi kemrerrangan daemh otonom.
6.Tonglonan adalah sumtpr nilai, norma dan aturan dalarn pelaksa,aan pemerirrtahan adat, agnrna/kepencayaan masyarakat Torqia dan Gmpat pembinasn persafirarr dan kerutrunan kehrarga. 7- Hutan Tongkonan adalah hutan jzang hrmbuh diatas tanah tongftona' yang dimarrfaatka, secara bersama oleh rumpun kelrrarga dari tongkonan tertentu untuk pembangr:nan dan pemeliharaan rumah tongkonan, lumbrung da, perangfuatnya dan tidak dibebani hak atas nama perorangan.
8.Hutan Adat adalatr hutan yang tumbuh datam wilayatr masyarakat adat" 9- Agiloforatu adalatr budidaya hnaman kehutanan (pohon-pohon) bersama dengan tanaman pertanian (tanaman semrsim).
10.ffitrytasAtml adalah kombina.si antara kegiatan kehutanan dan petenrakan dalam suahr kawasan hutan atau luasan lahan.
11.Inventarisasi hutan arleleh kegiatarr yang dilerksfirakan unhrk mengetatrui dan mmperoleh data scrrta informasi tentang sumber dayry lrotensi kelcaSraan alern hutan s€rta linghmggnnya secara Iengkap. L2. Iatran Ikitis adalah lahan jxang kondisi sudah sedemikian rupa selfngga tidalc rnam.pu lagi beremgsi rrcara optimal, perunE&annya.
13.Daya Outrung l^ahan adalatr kemampran lahan untuk mewqiudkan kelestarian dan keseqasian ekosistcm serta meninglratnya kemanfaatan sumber da;ra alam hgi manusia dan makhfuk hidup lainnya secara berlclanjutan.
14.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daeratr pada Femcrintaha Das:rah lfubupat€n Torqia Utara- 5 i
15.Dinas adalah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan kehutanan di Kabupaten Toraja Utara.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis daerah di lingkaran Pemerintah Daerah I(abupa.ten Toraja Utara untuk melaksralakan sebagian teknis operasional.
17.Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang berkeperrtingan dengan pelestarian Hutan Tongkonan.
18.Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku ll^pr"ra serta pelaku usaha agar mereka mau dan r"r.n,fru menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakscs infor:rrasi pasar, teknologi, permdalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upa.ya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta mcningkatkan kesadaran dalam pelcstarian fungsi lingkungan hidup.
19.Fendampingan adalah alrtivitas penyuluhan yang dilakrrkan sccara terus-mencrus pa.da pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlaniutan kehrrtanan serta keberdayaan dan kescjahteraan masyarakat. 2O. Perrdamping adalah Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Penyuluh Kehutanan Swasta dan pihek lain yang ditunjuk untuk mel,akukan pendampingan kehutanan sesuai dengan kompetensinya.
21.Fetani adalah warga negara lndonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang kehutanan, tana.ocan purngan, hortikultura, perkebunan, dan/atau petemakan.
22.Kelompok Tani adalah kumpulan pctani/peternak/pekebun yang dibentr.rk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi soeial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk merringkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
23.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala eknnomi dan efisiensi usaha. 6 I
24.Pemberdayaan Petani adalah scgala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pernasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan hrasan Lahan pertanian, kemudahan akses ilnru pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani-
25.Masyarakat pdalnh kelornpok orang yang bertempat tinggaf di desa dimana kegiatan pclestarian hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konsenrasi tanah dan air, dan pe'mbinaan hutan dilaksanakan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG IINGKI.,,P

Pasal 2

Pelesarian Hutan Tongkonan diselengarakan berdasarkan: a- asas manfaat;

b.asas partisipatif;
c.asas terpa.du;
d.asas berbasis adat dan
e.asas bersrawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelestarian Hutan Tongkonan dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir berbasis klaster untuk tujuan :

a.melestarikan nilai-nilai budaya mas5rarakat Toraja;
b.men5rcdiakan bahan untuk kepcrluan pembangunan, perbaftan rumah tongkonan, lumbung dan perangkatnya serta keperluan ritual budaya lainr5ra;
c.merringkatkan daya tarik pariwisata Daerah sebagai destinasi wisata berbasis parorama alarn;
d.pcmahaman nikri-nilpi budaya dan kebereamaan masyaral<at- Toraia rlnlarn membangun Daerah;
c.memberikan peagalruan pengelolaan rlon lrcnguasaan atas tanal Hutan Kombong;
f.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
g.meningkatkan pendapa.tan daerah dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan- 7 I

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daeratr ini meliputi :

a.penencanaan;
b.orgarrisasi dan kelembagaan;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan;
e.pemberdayaanmasyarakat;
f.peran serta masyarakat;
g.pengasrasan; dan
h.pendanaan.

BAB M

PERENCANAAN

Pasal 5

(U Perencanaan dilakukan dalam satu sistem pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir secara ututr berbasis klaster deugan memperhatikan nitai dan noraa dalam budaya magmrakat Toraja. (21 Hutan tongkonan direncanal(an dalam keterkaitan dengan kebutuhan renovasi dan/atau pernbangr:nan rumah tong;konan termasuk lumbung dan acara rihral budaya lainnya.

(3)Jenis tanaman yang dikembangkan dalam hutan tongkonan adalah:
1. a.bambu tallang sebagai tanaman utama;
2. b.krrbu bulo;
3. c.behrng;
4. d.parrin;
5. e.uru;
6. f.nyatoh;
7. g.b*9";
8. h.buangin;
9. i.aren; dan
10. j.berbagai tanarnan buah-buahan dan obat-obatan.
(4)Pengembangan hutan tongkonan direncanakan secara terpadu berbasis nonna dan adat serta budaya dalam keterkaitan dengan pasar atau industri pe'lrgolahan.
(5)Pelestarian hutan tongkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada pada unit pengembangan.
(6)Setiap unit pengernbangan g€foagaimana dimaksud pada ayat (41 terdiri dari satu atau lebih wilrvah 8 ! a

Pasal 6

Inventarisasi potensi hutan tongkonan sebagaimana r{irrrqksud delavn Pasral 5 ayat (7) huruf a meliputi:

a.identitrkasipotensi;
b.inventarisasi potensi; dan
c.pemetaan potensi. BaSian lGdua Identifrkasi Potensi

Pasal 7

(1)Iden-'fikssi potensi sebagaimana yang rlirneksud dalam Pasal 6 huruf a ditakuksn untuk mengetahui karakteristik tanaman hutan tonglronan' jenis komoditas dan potensi 121 IGrakteristik hutan ton$<onan scbagairnana dirrraksud pada ayat (1) meliPuti: a- jenis tanaman;
1. b.pola tanam;
2. c.jarak tanam;
3. d.kondisi toPografi;
4. c.tanah;
5. f.sumber air; dan
6. g.kondisi sosial ekonorrri dal budaya masyarakat'
(3)Identifikasi jenis komoditas sebagaimana rtimEksud pa.da aya.t (1) yang akan dijadikan sebagai komoditas ungEUlan meliPuti: a- jumlah pohon;
1. b.umur Pohon; dan
2. c.phenotiPa Pohon.
(4)Potensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilpkrrknn tertradap pohon/tegakan, brrah atau bagian tananrran Yang akan diusahakan. g Icmbang /Kelurahan, yang ditentukan oleh luas dan potensi hutan tongkonan. lT Perencanasn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam tahapan kegiatan :
1. a.inventarisasi;
2. b.pembentukan kawasan lrngembangan;
3. c.pemetaan; dan
4. d.penetapan prioritas pengembangan komoditas tcrtentu. Ba3;ian Kctiga Inventarisasi Fotensi

Pasal 8

(1)Inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6 huruf b dilakukan untuk mengetahui sebaran komoditas unggulan yang direncanakan untuk dikernhngkan. (21 Inventarisasi potensi komoditas unggulan sebagaimana rtimaksud pada ayat (1) rlilakrrkan terhadap:
1. a.produksi per hektar atau per pohon;
2. b.jumlah pohotr per hektar;
3. c.jumlah petani;
4. d.luas total areal komoditas; dan
5. e.komponen trainnya yang terkait dengan penetapan dan pembenhrkan wilayah klaster pengembangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai metode inventsrisasi potensi komoditas rmggulan datam 1 (satu) wilayah pengembangan diatur dengan Peratr:ran Bupa.ti.

Pasal 9

(1)Pemctaan potensi sebagairnana rlirnaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap produksi komoditas ungulan Hutan Tonglonan pada satu wilayah (21 Hasil pemetaan potensi benrpa peta kawasan pengembangan komoditas ungulan dan perkiraan bcsaran produksi masing-masing komoditas.
(3)Peta hutan tongkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupa,ti.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013