DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 (Jumlah APBD Tahun 2017) Pasal 2 (Pendapatan Daerah) Pasal 3 (Belanja Daerah) Pasal 4 (Pembiayaan Daerah) Pasal 5 (Lampiran-Lampiran) Pasal 6 (Penjabaran APBD) Pasal 7 (Ketentuan Penutup) LAMPIRAN I Ringkasan APBD LAMPIRAN II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi LAMPIRAN III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan LAMPIRAN IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan LAMPIRAN V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara LAMPIRAN VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan LAMPIRAN VII Daftar Piutang Daerah LAMPIRAN VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah LAMPIRAN IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah LAMPIRAN X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya LAMPIRAN XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini LAMPIRAN XII Daftar Dana Cadangan Daerah LAMPIRAN XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Tahun Anggaran 2017. c DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat : 1. 2. o. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19g5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun I99T tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99T Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor l3Z, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talnun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatlun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45Z6l sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 I tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2O11Nomor310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2016 tentang Pedoman Penl'usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "tahun 2077;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
26.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
27.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2538 /)(Il lTahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Anggaran 2017. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan ANGGARAN KABUPATEN

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp10 1.6 15.000.000,00;
2. b.Da-na Perimbangan sejumlah Rp699.65 1.495. 500,00; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp137. 1 L9.7 16.700,Oo.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp20.568. 192.075,00;
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp52. 136.919.000,00;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpS.22a.77O.000,00; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp23.685. 1 18.925,OO. PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah sebagai berikut :
  1. 1.Pendapatan Daerah Rp. 938.386.212.200,00
  2. 2.Belanja Daerah Rp. 1.24O.788.669.750,0O Surplus / (DeIisitf Rp.(3O2.aO2.4SZ.SSO,OO)
  3. 3.Pembiayaan Daerah
5. a.PenerimaanPembiayaan Daerah Rp. 305.643.385.000,00
6. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 3.24O.927.45O.OO Pembiayaan Netto Rp.(3O2.4O2.4SZ.SSO,OO) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. O,OO
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp18.183.893.500,00;
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp527.790.139.000,00; dan
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp153.677.463.000,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp507.389.633.250,00; dan
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp733.399.036.500,00.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp352. 136.0 1 2.25O,0O;
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp0,00;
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00;
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp4.463. 150.000,00;
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah RpO,OO;
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.500.000.000,00;
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 145.790.47 1.000,00; dan
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp1.500.000.000,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp30.876.009.700,00;
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) RpS8.526.067.000,00;
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp9.7 67 .640.000,00;
4. d.Pendapatan Lainnya Rp7. 500.000. 000,00; dan
5. e.Sumbangan Pihak ketiga Rp450.000.000,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 3 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp305.643.385.000,00; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Rp3.24O.927 .450,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) RpS.643.385.000,00;
2. b.Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00;
3. c.Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpO,OO;
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp300.000.000.000,00;
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00;
6. f.Penerimaan Piutang Daerah Rp0,O0; dan
7. g.Kegiatan Lanjutan Rp0,00.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,00;
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 1.500.000.000,00;
3. c.Pembayaran Utang Pemda ke PDAM sejumlah Rp 1.500.000.000,00;
4. d.Penyetoran Kembali Rp24O.927.45O,OO;
5. e.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00; dan
6. f.Utang Biaya Lanjutan Rp0,00. Daerah Daerah sejumlah sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp14.966.967.000,00;
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp225.358.785. 100,00; dan
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp493.073 .2a4.4OO,OO.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 1 1 . Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2016 UTARA, NAN <: .{ UJ C! v Diundangkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2016 S DAERAH TORAJA UTARA, 4 t' ,BI, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR r X sEr/ bn I f t)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…