DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1: Jumlah APBD Tahun Anggaran 2018 (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan). Pasal 2: Rincian Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah). Pasal 3: Rincian Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung). Pasal 4: Rincian Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan). Pasal 5: Lampiran-lampiran APBD. Pasal 6: Penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 7: Ketentuan Pengundangan dan Pemberlakuan.

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp1.114.447.337.O00,OO b. Belanja Daerah Ro1.1 14.599.337.0oo.00 Surplus / (Defisit) (Rp152.000.O00,0O) b. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah RP3.500.000.000'00 2. Pengeluaran PembiaYaan Daerah RP3'348.000.000.00 Pembia5zaan Netto Rp152.000.000,00 Sisa I,e bih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RP0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp58.562.507.100,00; b. Dana Perimbangan sejumlah Rp8 1 0. 357' 2 1 6'000,O0; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp245.527 .6 13.900,00. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp20.734'818' 100,00; b. Reribusi Daerah sejumlah Rp 1 9'773'300'000,00; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah RpS.224.77O'00O,00; dan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah RP 1 2.829.6 19.000,00' 6 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp16.662.857.000,O0; b. Dana Alokasi Umum sejumlah RpS19.0a0.535.000,00; dan c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp274.653.824.000,00. (4) L,ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c terdiri dari j enis pendapam.n: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp31.964.7 84.900,0O; b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Rp108.333.029.000,00; c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rpl2.7 67 .640.000,00; d. Pendapatan t ainnya Rp78.962. 160.000,00; dan e. Dana Kapitasi JKN Rp10.000'000.000,00.

Pasal 3

7 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp517.096.670.44 1,00; dan b. Belanja Langsung sejumlah Rp597. 502.666. 559'00. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp335'496.849. 19 1,00; b. Belanja Bunga sejumlah RP0,00; c. Belanja Subsidi sejumlah RP0,O0; d. Belanja Hibah sejumlah Rpl 1.383.55O.000,0O; e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,O0; f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp5.076.512.500,00; g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 163. I 39.758.750,00; dan h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.O00.000.000,00. (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp16.617.774. 105,00; b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp308.O3 1.085.988,00; dan c. Belanja Modal sejumlah Rp272.853.806.466,00'

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t hurufc terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.500.000.000,00; dan b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.348.000.000,00. (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitiingan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp3.500.000.000,00; b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0'00; c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp0,00; d. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sejumlah RP0,00; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah RpO,O0; f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00; dan g. Kegiatan Lanjutan RP0,O0. (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp0,O0; b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp3. 3a8.000.000,00; c. Pembayaran Utang Pemda ke PDAM sejumlah RpO,0O; d. Penyetoran Kembali RP0,00; e. Pemberial Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,O0; dan f. Utang Biaya Lanjutan Rp0,00. 8

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 1. l,ampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. l,ampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. La.mpiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran MII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 9. l,ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. l,ampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. L"ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. I 1 nf

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 29 Desember 2017 A UTARA, NAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal 29 Desember 2Ol7 PIt. S DAERAH TORAJA UTARA, TTAT)TTT.|ArTrEiI\T rTrr'\DA TA TTrTrArrA 'TrAIrrTtT ^l\1F' I\TAI\/lr..\D 1O l\faLrtJtr1.tlrllt 1\-rr\nun LJ l.a1r\..I ralll\JLl zw l, ll\,rrvl\,rl\ r() NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM I2.23O.I7 + 10 .{

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…