DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN ASAS BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAB IV PERPINDARAN PESERTA DIDIK BAB V PENDATAAN ULANG BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN I (Pembagian Zonasi TK) LAMPIRAN II (Pembagian Zonasi SD) LAMPIRAN III (Pembagian Zonasi SMP)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2A2O|2O2L, dengan Peraturan Bupati Tor4ja Utara.

l.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);
1. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan I Mengingat I Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4438);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a10); 6, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Iembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4864);
6. 8.Peraturarr Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6041);
7. 9.Keputusalx Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Nonalam Fenyebaran Corcrn Vins 2 , Menetapkan Diseo,se 2019 (Couid-l9/ sebagai bencana nasional;
8. 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 955);
9. 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengan Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau bentuk lain yang sederajat);
10. 12.Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Padan Taman lknak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. 13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun 2016 Nomor 4) Tambahan Irembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
12. 14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 7O);
13. 15.Surat Edaran Nomor I Tahun 2020 Tentang Kebiiakan Merdeka Belqjar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2O2O/2O21;
14. 16.Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona virus Disease (Covid-l9). Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah Peraturan pembataLan ujian nasionaf (U$ Tahun 2020. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELA.TARAN 2O2O/2O21 BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupa.ten Toraja Utara. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otanomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dinas adal,ah Dinas Pendidikan I(abupaten Toraja Utara.
6.Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tora-ia Utara.
7.Sekolah adalah Taman kanak-kanak, sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 8, Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah bentuk Sekolah anak usia dini pa.da jalur Pendidikan formal.
9.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah bentuk satuan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
10.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar umum pada jenjang lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI.
11.Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingfuat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK,SD dan SMP.
12.Rombongan BeLajar adal,ah kelompok peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13.Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah satuan sistem pendataan yang dikelola oleh Kementrian Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui srucara online.
14.Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili dan nilai ujian sekolah berstandar nasional. 4
15.Jalur afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang berasal dari keluarga. ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dal,am program penanganan keluarga tidak mampu.
16.Jalur Tugas Orang Tua/Wafi adalah penerimaan peserta didik baru yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, l€ntor, atau perusahaan yang mempekerj akan.
17.Jalur Prestasi Balat Minat adal,ah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan/atau non akademik, bakat minat dan kemampuan ekonomi.
18.Pendidikan inklusif adalah bentuk Pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembeLajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
b.digunakan sebagai pedoman bagi:
1. 1.Kepala Dinas pelaksana teloris ppDB dan zonasi sesuai dengan kewenangannya; dan
2. 2.Kepala Sekolah dalam melaksanakan ppDB.

Pasal 3

(1)PPDB dilakukan berdasarkan asas: a.
1. b.objektif;
2. c.transparan;
3. d.akuntabel; dan
4. e.berkeadilan.
(2)Pelalsanaan asas nondiskrinatif sebageimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 5

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagran Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adatrah:

a.berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untukkelompokA; dan
b.berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B. Paragral2 Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar.

Pasal 5

(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
1. a.7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
2. b.paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal I Juli tahun bedalan.
(2)Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
(3)Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun be{alan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional.
(4)Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada aya:t (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP: 6

a.berusia pafing tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal I Juli tatrun be{alan; dan
b.memiliki iiazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

(l) Syarat usia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepata lembang setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(2)Sekolahyang: a. b. khusus; layanan khusus; dan penyandang disabilitas di sekolah
1. c.berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimalsud dalam pasal 4, pasal 5 ayat
(1)huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1)Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga. Negara Asing untuk kelas 7 (tqjuh) SMP yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 wajib surat dari direktorat jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib memiliki matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling sedikit 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik dikecualikan dari:

a.syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, samapai dengan Pasal 6 dan;
b.iiazah atau dokumen Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6. 7

Pasal 10

(1)Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi
2. b.afirmasi
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali.
4. d.jalur prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
(3)Jalur alirmasi diperuntukan sebagaiman yang dimaksud pada ayat I (satu) huruf b paling sedikit 15 o/o (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (U huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat l2l dan ayat (3) dan ayat 4 maka ditetapkan melalui Peraturan Bupati pembukaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurf d.
(6)Cafon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
(7)Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaxatan.
(8)Sekolah yang diselenggaralon oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Ketentuan mengenai jalur PPDB melalui zonasi afirmasi perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 18 dikecualikan untuk:

1.sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2.sekolah kerjasama;
3.sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan kJrusus;
4.sekolah berasrama; I I
5.sekolah di daeratr tertinggal, terdepan dan terluar; dan
6.sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlatr peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belqjar.

(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran ppDB bag sekolah di daerah yang jumlah penduduk ias sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam angka 1 (satu) rombongan bel4iar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 (enam), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…