DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Definisi Pasal 2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan Pasal 3 Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 Pasal 4 Uraian laporan realisasi anggaran Pasal 5 Neraca per 31 Desember Tahun 2013 Pasal 6 Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 Pasal 7 Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 Pasal 8 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran Pasal 9 Lampiran laporan keuangan Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja lJtara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusa.rl Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pcrangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perrarsl<ilan Ralqyat f)aerah yang selanjutrrya disebut DPRD adalah lembaga perrx'akilar rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewqiiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengal peraturan perundang-undangan. 5
7.Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangahrr dan mengurus urusar pemerintahal dan kepentingal masyarakat setempat menurut pra-karsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Dinas adalah Dinas Pendapatal, Pengelolaan Keuangaa dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggarLan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pela-llsanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangal daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangal tahunan pemcrinta-h daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daera-h selaku pengguna anggaran / pengguna barang. Pasd.2

(1)Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas; dal
4. d.catatan atas laporan keuangan.
(2)taporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kine{a dan iktisar laporan keuangan badaa usaha milik daerah / perusahaan daerah. 6

Pasal 3

Laporan realisasi or:lggaral:. sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a.pendapatan
b.belanja surplus/ (defrsit)
c.pembiayaan
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih peinbiayaan angga-ran tahun berkenaan 621,559,875,695.23Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp. 605,018 ,377,725.5O L6,54t,497,969.73 13,5s7,117,151.03 1,500,o00,000.00 t2 057 tt7 151.03 28,598,6t5,12O.76 Pasa l 4 Uraian laporan rea-Iisasi anggaran sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatal sejumlah Rp.1,1 16,780,895.23 dengan rincian sebagai berikut : 1' anggaran pendapatan setelah Rp 620,449,094,800.00 perubahan
1. 2.reaiisasi Rp 621,559,875 ,695.23 b selisih lebih/(kurang) Rp 1,116,780,895.23 selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.27,481,834,226.50 dengan rincian sebagai berikut :
2. 1.anggaran belanja setelah Rp 632,soo,2rr,gs2.oo peftlbahan
3. 2.realisasi Rp 605,Ot8,377,725.50 selisih lebih / (kurang) Rp (27,48L,834,226.5O1 selisih anggaran dengal realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 28, 598,6 1 5, L2 1.7 3 dengan rincian sebagai berikut: 1' surplus/defisit setelah Rp $2,os7,r17,1s2.oo) perubahan c d
4. 2.realisasi Rp 16 541 497 969.73 selisih lebih/(kurang) Rp 28,598,615,121.73 selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaar, sejumlah Rp.O.97 dengan rincian sebagai berikut : 1' anggaran penerimaan^- Rp 13,s52, r 17, rs2.oo pembiayaan setelah perubahan -'r
5. 2.realisasi Rp 13,557,1 17 ,151.03 selisih lebih / (kurang) Rp (0,97) selisih alggaran dengan realisasi pengeluaral pembiayaan sejumlah Rp.OO.OO derrgan rincian sebagai berikut : 1' anggarar pengeluaran RD 1.soo.ooo.ooo.oo pembiayaan setelah perubahan
6. 2.realisasi Rp 1,50!,0Q9,099.OO selisih lebih / (kura-ng) ' Rp OO,OO 7 e
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0.97 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih lebih / (kurang) L2,O57,1t7,t52.OO 12,057,1 17,151.03 (o.e7) 840,513,453,541. 18 393,954,923.25 12,694,612,29 1,030.00 t79,O6A,t20,927.73 ', (t62,526,622,958.O0) (1 ,5OO,OOO,O0O.OO) 694,350,794.OO 28,7gg,'tO,826.76 Rp Rp Rp

Pasal 5

Neraca sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.jumlah aset
b.jumfah ke.wajiban
c.jumlah ekuitas dana Rp R R p 840,119,498,617.93 Laporan arus kas sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
a.sa-ldo kas awal 1 Jaluari Tahun 2013
b.arus kas dari aktifitas operasi
c.arus kas dari aktifrtas investasi aset non keuangal
d.arus kas dari aktifitas pembiayaan
e.ams kas dari aktifitas non anggafan
f.saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2O13

Pasal 6

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pasa-l 7 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan. Pasa.l 8 Pertanggungiaq,aban pelaksenaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lamphan dan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan rcalisasi angaran menurut urusan pemerinta-han daerah dan organisasi; a Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.1O Lampiran I. 1 1 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; : Rekapitulasi Realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daeralr dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; : Daftar piutang daeralr; : Daftar penyertaaan modal ( investasi ) daerah; : Daftar realisasi penambahan dal pengurangsn aset tetap daeralr; : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhk tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : Daftar dana cadangan daerah;dan : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; : Neraca; : Laporan arus kas; : Catatan atas laporan keuangan.
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan s6lagaimfl1g dimaksud dalam Pasal 2 ayat( 2 ) terdiri dari :

a.laporan kinerja tercantum dalam Lampiran [V dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9 Pasal i0 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlabaran pertanggunglawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian pertanggungiawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O13 diahrr dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada,tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahrrinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Raltepao pade 20t4 ) \ i:t)) !' RAJA * SORRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal 'i C C :lt ob,j r 2O14 AJA llt lll A tsI' DAERAH XABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2O14 NOMOR 2 10

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…