DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Perubahaan Status bentuk dan status fungsi kendaraan Wilayah Pemungutan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor AJ.4O2 I lO I 18 I DJPD I 20 17 Tanggal 1 4 Agustus 2Ol7 tentang Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Kartu Uji dan tanda lulus uji dikenakan biaya yang disetorkan ke kas Negara sebagai jenis tarif Penerimaan Negara bukan pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Mengingat L/4 Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undan5Undang Nomor 3O Tahun 2002 tenta.ng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250];
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalal (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O 1 I tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan L,alu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Kabupaten Kabupaten Tora-ja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA NOMOR 8 TAHUN 2OI1 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Menetapkan Pasal I Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dalam peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (21 Strulitur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kendaraan Keur Baru sebagai berikut: NO URAIAN BIAYA UJI BUKU DAN PENNING PLAT SAMPING JUMLAH 1 6 7 Mobil penumpang 8 seat ke bawah Mobil Pick Up (umum) empat roda Mobil bus 9 sampai dengan 24 seat/ tnrck Empat roda. Mobil bus 25 seat atau lebih / truk roda 6/Kendaraan khusus Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4 Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/ truck roda 6/kendaraal khusus Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan /tempelan surnbu 1 sampai dengan 2 Mobil barang truck, kendaraan khusus/ gandenssn /ternpelan sumbu 3 ke atas Rp75.OOO,OO Rp75.0OO,OO RplOO.0O0,Oo Rp 150.OOO,OO Rps5.OOO,OO Rp65.O0O,OO Rp2OO. OOO,OO Rp3Oo.oOO,OO Rp25.OOO,O{) Rp2 5. o0O,Ot) Rp25.O0O,oo Rp25.00o,oo Rp25.OOO,OO Rp25.OOO,O0 Rp25.0OO,OO Rp25.ooo,0O RplS.OOO,OO Rp15.O0O,OO RplS.OOO,OO Rp15.O0o,oo Rpl5.OOO,OO Rp 15.0OO,OO Rp15.OOO,OO Rpl5.OOO,OO Rpr r5.OOO,OO RpI15.OOO,OO Rpl40.OOO,OO Rp19O.OOO,OO Rpg5.OOO,0O Rp1O5.0OO,OO Rp240.OOO,OO Rp340.0O0, OO 3, I 5. 8.
2. b.Keur Ulangan sebagai berikut: Pengujian Penghapusan sebagai berikut:c No. Jenis Kendaraan Tarif 1 Sepeda Motor Rp5O0.000,0O 2 Mobil Mini Bus Rp950.000,00 3 Mobil Bus Rp 1.750.000,00 4 Mobil Bamng Pick Up Rp 1.250.000,0O 5 Mobil Barang Truk Rp 1.750.000,00 6 Kenda-raan Khusus (Ambulance) Rp1.250.000,0O 7 Alat Berat Rp2.000.000,00 8 Mobil Penumpang Rp9s0.000,00
3. d.Perubahaan Status bentuk dan status fungsi kendaraan:
  1. 1.Status bentuk fungsi kendaraan Rp150.000,00
  2. 2.Status fungsi kendaraan Rp150.O00,OO
  3. 3.Mutasi kendaraan keluar/masuk Rp150.O00,00
4. e.Wilayah Pemungutan Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor.
(3)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun I (satu) kali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. NO URAIAN BIAYA UJI BUKU DAN PENNING PLAT SAMPING JUMLAH 1 2 5 6 7 8 Mobil penumpang 8 seat ke bawah Mobil Pick Up (utnum) empat roda Mobil bus 9 sampai dengan 24 seat/ truck empat roda Mobil bus 25 seat keatas/ truck roda 6/ Kendaraan khusus Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4 Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/ tr-uck roda 6/kendaraan khusus Mobil barang truck, kendaraan khusus/ gandengan /tempelan sudtbu I sampai dengan 2 Mobil barang truck, kendaraan khusus / gandengaa /ternpelan sumbu 3 ke atas. Rp15.50O,OO Rpr 5.5oO,OO Rp22.5oo,OO Rp15.5OO,00 Rp25.50O,00 Rp65.5OO,OO Rp55.00O,Oo Rp25.OOO,OO Rp2s.OOO,oo Rp2s.OOO,o0 Rp2s.ooo.oo ] Rp25.000,00 Rp25.0oo,oo Rp25.OOO,00 Rp5.OOO,OO RpS.ooo,Oo Rps.0OO,oo Rp5.000,oo Rp5.O00,00 Rps.o00,OO Rp5.OOO,O0 Rps.00O,oo Rp45.5OO,0O Rp45.5oo,OO Rp52.5oo,o0 Rp62.5OO,O0 Rp45.soo,00 Rp55.5oo,00 Rp95.5OO,OO Rpg5.5OO,OO I Rp32.soo,oo l*or..o*,oo Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao 2B liaret 201, UTARA, MBONAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal 28 \\arei 2019 DAERAH RAJA UTARA, Z- .*i att. .- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI9 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA' PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR g.. IK. EAI* .T O3CAZ5.19 P q rt .{ o AU BARE PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Pemerintah Kabupaten Tora-ja Utara terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Sebagai bentuk implementasi terhadap kebijakan retribusi pengujian kendaraan bermotor serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 8 Tahun 2}ll tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut tentu harus dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara 8 Tahun 2011 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR lC1

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…