DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Perangkat Daerah, Badan, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43555);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2OO9 Nomor f30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Raklrat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor la2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10.Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 58, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangal Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Ta}:lun 2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17l, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daera,h (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan PemerintahNomor39Tahun2oOT tentang Pengelolaan Uang Negara lDaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Stdndar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentaog Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaa Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Dll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O7l tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan StAndar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 5 Nomor 1425);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor l l,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
28.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2OI8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O19 Nomor 15). Dengan persetujual bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA Menetapkan PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. TENTANG ANGGARAN KABUPATEN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 6 MEMUTUSKAN:

1.Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rak5rat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurlrt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9.Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 7 berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Pengelolaaa Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, da,n pengawas€rn keuangan daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi aiggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan Operasinal;
5. e.laporan perubahan ekuitas;
6. f.laporan perubahan Saldo Anggaran kbih (SAL); dan
7. g.catatan atas laporan keuangan. (21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.pendapatan Rp1.118.131.308.458,12
b.belanja surplus/ (dehsit)
c.pembiayaan 1 . penerimaan
1. 2.pengeluaran pembiayaan netto Rp1.O92.7 39.95 1.498,00 Rp 25.391.356.960,12 Rp 46.067.94O.19O,5O Rp t3.449.247.348 q1 Rp 32.618.692.841,59 selisih lebih pembiayaan Rp 58.010.049.801,71 8

Pasal 4

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan rea,lisasi pendapatan sejumlah (Rp 1 9.303. 1 8 3.229,7 9l dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan Rp1.137.434.491.687,91 setelah perubahan
2. 2.realisasi R 1. 1 18.131.308.458 selisihlebih/(kurang) (Rp 19.303.1A3.229,791
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp75.O61 .317.2OO,OO) dengan rincian sebagai berikut: l.anggaranbelanja Rp1.167.801.268.698,00 setelah perubahan
1. 2.realisasi Rp1.092.739.951.498,00 selisihlebih/kurang (Rp 75.061.317.2OO,OO)
c.selisih arlggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp55.758. 1 33 .97 O,21 dengan rincian sebagai berikut: l.surplus/dehsitsetelah (Rp 30.366.777.01O,O9) perubahan
1. 2.realisasi Rp 25.391.356.960,12 selisih lebih/(kurang) Rp 55.758.133.970,21
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp1.751.915.831,50) dengan rincian sebagai berikut:
l.anggararr penerimaan Rp 44 .316.024 .359 ,OO pembiayaan setelah perubahan
1. 2.realisasi Rp J6.867.940.190,50 selisih lebih/(kurang) (Rp r.751.915.831,5O)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (RpSOO.OO0.OOO,OO) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran Rp 13.949.247.348,91
2. 2.realisasi Bp 13.449247-348P1 selisih lebih/(kurang) (Rp 500.000.000,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp2.25 1.9 1 5.83 1,5O) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan Rp 30.366.777.010,09
2. 2.realisasi Rp 32.618.692.841,59 9 selisih lebih/(kurang) (Rp 2.251.915.831,50)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp8.99 1. f 60.332.425,60
b.jumlah kewajiban Rp IO.226.162.66a,OO
c.jumlah kewajiban dan ekuitas Rp8.991.160.332.425,60

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.saldo kas awal 1 Januari Rp 4a 337.939.538,00 Tahun 2019
b.arus kas dari aktihtas Rp 266.088.829.465,12 operasi
c.arus kas dari aktifitas (Rp24O.697.472.5O5,OO) investasi aset non keuangan
d.arus kas dari aktifitas (Rp 13.aa9.247.348,911 pendanaan
e.arus kas dari aktifitas Rp 1.868.676.497 ,5O Transitoris
f.saldo kas akhir per 31 Rp 58.148.725.646,71

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang beralhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2O19 sebagai berikut:

a.pendapatan-LO Rp984.743.531.491,37
b.beban Rp826.561.28 o.377.95
c.surplus/defisit dari operasi Rp158. 182.257.113,42

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas dalam Pasal 2 ayat (1) berakhir sampai dengan 31 sebagai berikut:

a.ekuitas awal
b.surplus/ defisit-LO
c.selisih revaluasi asset tetap sebagaimana dimaksud huruf d untuk tahun yang Desember Tahun 2019 Rp10.289.558 .Oag.128,7O Rp 158.t48.966.863,42 Rp OO,OO 10
d.koreksi ekuitas lainnya
e.ekuitas akhir Rp8.980.934. 169.7 57,60

Pasal 9

Laporan saldo akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (f) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal Rp44.316.024.359,00 b.penggunaanSALsebagai Rp44.316.024.359,00 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berj alan
c.sisa lebih/kurang Rp56.258.133 .970,21 pembiayaan anggaran (siLPA/SiKPA)
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 1.751.915.831,5O
e.Saldo anggaran lebih akhir Rp58.O1O.049.801,71

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2O19 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…