DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB IV KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA BABV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 4

4.Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Pongtiku adalah RSUD PONGTIKU Kabupaten Tor4ia Utara.
7.Direktur RSUD Pongtiku adalah Direktur RSUD PONGTIKU Kabupaten Toraja Utara.
8.Pejabat adalah Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Seksi (Pemegang Eselon) pada RSUD PongtikuKabupatenToraja U tara.
9.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan CP'NS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja secara penuh pada RSUD PongtikuKabupaten Tora,ia Utara. 1O. Non Dokter adalah pegawai negeri tidak termasuk dokter 11.Beban Kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelol,aan Administrasi Pemerintahan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal. I2.Beban Kerja Normal adalah aktilitas produktif bagi suatu jabatan atau seorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) jam kerja dalam 1 (satu) tahun.
13.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja norma,l dan sebagai bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS y=ang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS dan CPNS dilingkungan RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara. 5
14.Keias Jabatan (Grade) adalah klasi{ikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.

(1)Setiap PNS pada Dinas RSUD Pongtiku wajib:
1. a.melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal;
2. b.melaksanakan tugas sesuai beban kerja;
3. c.mematuhi ketentuan jam kerja;
4. d.mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan
5. e.mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara.
(2)PNS yang melatsanakan tugas sesuai beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undalgan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 bagi PNS pada RSUD Pongtiku berdasarkan Analisis Beban Ke{a.
(2)Analisis Beban Ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Sekolah Tinggi dan/atau Perguruan Tinggr yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
(3)Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban ke{a dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
(4)Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahlan dari Peraturan Bupati ini. 6

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu jumlah maksimal tambahan penghasilan pejabat eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jabatan fungsional tertentu utarna sebesar Rp2.953.512,0O (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua belas ribu rupiah);
2. b.direktur sebesar Rp2.5aO.718,OO (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
3. c.eselon III sebesar Rp2.174.436 (dua juta seratus hrjuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
4. d.jabatan fungsional tertentu madya sebesar Rp2.162.8O8 (dua juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah);
5. e.eselon IV sebesar Rp994.194,00(sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rpl.662.8O4,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat ribu rupiah); dan
6. f.jabatan fungsional tertentu pelaksana Rp529.074,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh pulh empat rupiah) sampai denganRp1.6LO.478,OO (satu juta enarn ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi CPNS Daerah di RSUD PONGTIKU yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 8O% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan dan/atau ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang karena keahliannya dan bekerja secara penuh pada RSUD PONGTIKU. 7
(3)Jumlah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat berubah sesuai kemampuan daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban ke{a masing-masing unit organisasi.

Pasal 5

(1)Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
1. a.daftar hadir setiap hari; dan
2. b.pengamatan dan penilaian langsung.
(2)Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap I (satu) bulan atau paling lambat setiap 2 (dua) bulan pada awal bulan berikutnya.
(3)Khusus untuk bulan Desember atau paling lambat 2 (dua) bulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 6

PNS yang menjalankan tugas di luar daerah maupun dalam daerah seperti rapat, menghadiri pertemuan, dan kegiatan / tugas kedinasan lainnya, maka PNS yang bersangkutan diperhitungkan seperti PNS yang bertugas di kantor sepanjang PNS yang bersangkutan menerima Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/ tugas dimaksud (Surat Tugas) dan / atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 7

Tambahan peng[asilan tidak diberikan kepada PNS yang:

a.sedang mengikuti tugas belajar;
b.tidak hadir kerja tanpa keterangan;atau 8 sebablain yang mengakibatkan tidak hadir kerja.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNSGolongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto setelah dikurangi pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peratuan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA

Pasal 9

(1)Hari dan Jam ke{a di lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Senin sampai dengan Kamis, pukul 7.30 WITA sampai dengan 14.O0 WITA;
2. b.Jumat, pukul pukul 7.30 WITA sampai dengan 12.3O WITA;
3. c.Sabtu, pukul 7.30 sampai dengan 14.00 WITA.
(2)Hari dan Jam Kerja dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.apabila setelah jam kerja masih ada pekedaan yang harus dikerjakan atau diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi, maka pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan dengan pertimbangan paling singkat 2 (dua) jam dihitung sebagai lembur kerja termasuk makan lembur kerja; dan
2. b.pelaksanaan pekerjaan wajib disertai dengan penugasan tertulis dari atasaa yang berwenang.
(4)Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
(5)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk ke{a dan pada saat pulang ke{a. 9
(6)Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menqa-lami kerusakan/ tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
3. c.sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik;atau
4. d.tedadi keadaan memaksa (fore majeure).
(7)Keadaan memaksa ffore majeurel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang tefadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang, atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
(8)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain. BABV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

(1)Pemotongan tambahan penghasilan dibertakukan kepada:
1. a.PNS yang tidak masuk kerja;
2. b.PNS yang terlambat masuk kerja;
3. c.PNS yang pulang sebelum waktunya;
4. d.PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam ke{a selesai;
5. e.PNS yang izin;
6. f.PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
7. g.PNS yang dikenakan pemberhentian sementaradari jabatan. l0
(2)Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam o/o (perseratus).
(3)PNS yang tidak masuk ke{a sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar l OOo/o (seratus perseratus) tiap I (satu) hari tidak masuk kerja.
(4)PNS yang terlambat masuk ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 WITA diberlakukan pemotongan sebesar 20olo (dua puluh perseratus).
(5)PNS yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebelum jam 16.00 WITA diberlakukan pemotongansebesar 25%o (dua puluh lima perseratus).
(6)PNS yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(7)PNS yang i n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberlakukan pemotongan sebesar IOCP/o (seratus perseratus).
(8)Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 1OO% (seratus perseratus).

Pasal 11

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebaga,imana dimaksud dalam Pasal 10 bagi PNS yang tidak masuk keda dengan alasan:
1. a.menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar SOYo (lima puluh perseratus) tiap 1 {satu) hari tidak masuk kerja;
2. b.menjalani cuti sakit, diberlakukal pemotongan sebesar 25o/o (d:ua puluh lima perseratus) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
3. c.menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 5oolo (lima puluh perseratus) tiap f (satu) hari tidak masuk keda. 1l
(2)PNS yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.PNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
2. b.PNS yang menjalani rawat jalal setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.PNS wanita yang mengalami gugur kandungan; dan
4. d.PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewaj ibannya.
(3)PNS yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PNS wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai CPNS dikenakan pemotongan 5O% (lima puluh perseratus) tiap I (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 12

(1)PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.hukuman disiplin ringan:
  1. 1.sebesar 257o (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
  2. 2.sebesar 25o/o (dua puluh lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran terhrlis; atau
  3. 3.sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. b.hukuman disiplin sedang:
  1. 1.sebesar 5O% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman t2 disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; atau
  2. 2.sebesar 5O% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurun€rn pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
3. c.hukuman disiplin berat:
  1. 1.sebesar 85o/o (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
  2. 2.sebesar 9Oo/o (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. 3.sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan;
  4. 4.sebesar IOO% (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagl PNS diberlakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Dalam hal banding administratif yang dia-iukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakantugas. l3
(4)Pemotongan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

(1)PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1O ayat
(1)huruf g karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan sebesar lOOo/o (seratus perseratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan. {2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…