DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I (Perubahan atas Pasal 7, 8, 10, 14, dan 16 serta penyisipan Pasal 15A Perda Nomor 6 Tahun 2014) Pasal 7 (Seleksi Tambahan Bakal Calon > 5 Orang) Pasal 8 (Bakal Calon < 2 Orang) Pasal 10 (Persyaratan Calon Kepala Lembang) Pasal 14 (Persyaratan Pemilih) Pasal 15A (Persyaratan Panitia Pemilihan) Pasal 16 (Tugas Panitia Pemilihan) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana tela-h diubah dengan Undaag-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L3Z, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukal Kabupaten Torqia Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2olf tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOs tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasarr Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lI2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); l l. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 9);
13.Peraturaa Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor lO Tahun 2OlO tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatal dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 1O);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala lembang (Lembaraa Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabu patenTorqja Utara Nomor 43). Dengan Persetujuan Elersama DEWAN PERWAKII-AN RAI.SAT DAERAH KAE'UPATEN TORA"'A UTARA Dan BUPATI TORA"IA UTARA 3 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2OI4 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIFIAN, PENGANGKATAN, DAN PEI.A,NTIKAN KEPALA LEMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala kmbang (Lembarar Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Nomor 43), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahal dengan menggunakan kriteria pengalaman bekeq'a di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Calon lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam haf bakaf calon yang memenuhi persyaratan kurang da-ri 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaltaral selama 20 (dua puluh) hari. 4 MEMUTUSKAN:
(2)Dalam hal bakat calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang da-ri 2 (dua) orang setelah perpanjangan walrtu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemitihan Kepala l,embang sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Apabila dalam tenggang walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala l€mbang berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Irmbang dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinta-h Daeral.

3.Ketentuan Pasal 1O diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Calon Kepala Lembangwajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Palcasila, mela-ksanakan Unda-ng-Undang Dasa-r Negara Republik lndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia daa Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkal menjadi Kepala tembang;
7. g.terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di lembang setempat paling kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (1im4 tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelalu kejahatan beru lanS- ulang;
10. j.tidak scdang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
  1. 1.tidak pernah ssfagai Kepala kmbang selama 3 (tiga) kali masajabatan; dan
12. m.dikenal dan mengenal wilayah dan masyarakat te mbang setempat.
(2)Calon Kepala Iembang wajib membuat surat pernyataan kesediaan tinggal di l,embang apabila terpilih.
(3)Apabila Calon Kepala tembang terpilih tidak tinggal di lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mala Kepala lembang dikena]an sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar ssfoegai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi sya-rat:
1. a.penduduk kmbang yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Lembang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudahlpernah 6 menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwal ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut ha} pilihnya berdasarkan putusan pengadil.an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; darr
4. d.berdomisili di lcmbaag paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daltar pemilih ternyata tida-k lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

5.Dianta.ra Pasal 15 dan Pasal yalmi Pasa,l 15A, berikut:

Pasal 16

disisipkan satu sehingga berbunyi selagai

Pasal 15A

'-;ngangkatarr Panitia Pemilihan oleh BPL sebagaimana dimaksud Caiam Pasal 15 wajib memenuhi persyaratan:

a.bertl omisiii di Lembang paling kurang I {satu) tahun sebeium oisahkan sebagai panitia pemilihan Kepala Iembang; dan
b.tidak pernah menjadi panitia pemilihan Kepala Lembang lebih dari 2 (dua) kali pemilihan Kepala Lembalg.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi seb"gai berikut:

Pasal 16

Panitia Pemilihan Kepala Lembang mempunyai tugas:

a.merencanakan,mengkoordinasikal, menyelenggarakan, mengdwasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkaa calon yang telah memenuhi persyaratani
f.menetapkan tata cara pelaksaaaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 7
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perleng!<apan dan tempat pemungutan suata;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan calon Kepala lembang terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II ini 6slai bertaku pada tanggaf Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannl.a dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao tanggal 23 Desem 2015 B TORA"IA FRED BATTI SORRING Diundangfun di Rantepao pada tanggal 23 Desember 2O15 SE TO D RAH A UTARA, LEWARAN NTELAtsI' LEMETARAN DAERAH KAETUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA PROVINSI SULAII/ESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015. UTARA, / PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014 TEI-ITANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIT{AN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPAI"A LEMBANG I. UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 ?ahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala lembang perlu diubah. Perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a.bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
b.bakal calon hanya 1 (satu) orang;
c.persyaratan calon Kepala Lembang;
d.persyaratan pemilih;
e.domisili Palitia Pemilihan Kepala tembang; dan
f.tugas panitia pemilihan Kepala Lembang. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah ini dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan diadakannya perubahan ini maka pemilihan Kepala Lembang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. 9

Pasal 10

Ayat (t) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dal surat keterangan bertempat tingal paling kurang I (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga atau Kepala Kampung/dusun dan diketahui Kepala l,embang setempat. Huruf h CukuP jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj CukuP jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf I CukuP jelas. Hurufm CukuP jelas. Ayat l2l Cukup jelas. 10 Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…