DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENCEGAHAN RABIES BAB IV PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES BAB V PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES BAB VI PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS DAERAH WABAH BAB VII PENANGANAN TERHADAP KORBAN DAN HEWAN PENULAR RABIES BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IX PEMBIAYAAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP PENJELASAN (I. UMUM; II. PASAL DEMI PASAL)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rabies merupakan penyakit memrlar berbahaya yang diakibatkan oleh gigitan hewan penular rabies;
b.bahwa untuk melindungi masyarakat serta mencegah berjangkitnya rabies di wilayah Kabupaten Toraja Utara perlu mengatur pencegahan dan penanggulangan rabies;
c.balrwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2O14 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tetang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis;
d.bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Mengingat Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99O tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99O Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 terfiang Karantina Hewan, Ikan dan T\rmbuhan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor lol, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Of5) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20O9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23); 1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun L977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L977 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun f991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan J Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RAIIIES. PENCEGAHAN DAN

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pencege.han dan penanggulangan rabies disusun berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan
f.ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai landasan hukum dalam penetapan berbagai kebijakan dan pedoman dalam pencegahan dan penanggulangal rabies di Daerah;
b.mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan rabies di Daerah; dan
c.mengakomodir kepentingan berbagai pihak dan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan rabies meliputi:

a.pencegahan rabies;
b.pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR;
c.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies; dan 7
d.penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

(1)Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.melaksanakan vakSinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, memberikan kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi;
2. b.melaksanakan sosialisasi;
3. c.melaksanalan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yalg teridentilikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
4. d.melaksanakan pengendalian kelahiran; dart
5. e.melaksanakan riset dan s[ueilane.
(2)Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh dokter hewan/ petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
(3)Bupati mengoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat {1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengal camat. (a) Dalam kejadian luar biasa Bupati dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 6

Objek pengawas€rn pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

a.semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
b.kegiatan pemeliharaal HPR; dan 8
c.kegiatan peredaran HPR.

Pasal 7

(1)Setiap pemilik HPR wajib:
1. a.memperhadkan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
2. b.memiliki kartu registrasi HPR;
3. c.memval<sin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
4. d.memiliki kartu vaksinasi;
5. e.memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
6. f.mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat umum;
7. g.memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah; dan
8. h.setiap orang wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas Pertanian.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)HPR yang berkeliaran di jalan urnum yang tidat< memakai tanda vaksinasi dan di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditangkap dan dimasukkan ke tempat pengurungan pada Dinas Pertanian.
(2)HPR yang ditangkap dan dimasukkan ke tempat pengurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam pengurungan.
(3)Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 {empat belas) hari sesudah penangkapan tidal( ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita.
(4)HPR Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam masa pengumng€rn. 9
(5)Dalam hal adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi, HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan.

Pasal 9

Peredaran HPR, mencakup:

a.peredaran untuk tujuan komersial; dan
b.peredaran untuk tujuan non komersial.
a.mendapat rekomendasi Bupati melalui Dinas Pertanian;
b.dilengkapi surat keterangan asal hewan dal surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal;
c.dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan f atau dokter hewan praktek dari daerah asal; dan
d.telah divaksin paling sing!<at 30 (tiga puhrh) hari dan paling lama I (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

(1)Peredaran untuk tujuan non komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf b, mencakup:
1. a.hewan untuk tujuan upaca-ra adat dan/ atau keagamaan;
2. b.hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan rregara;
3. c.hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
4. d.hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap peredaran HPR untuk tujuan non komersial 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
1. a.dilengkapi surat ketera-ngan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang daerah asal;
2. b.dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/ atau dokter hewan praktek; dan
3. c.telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.
(1)Setiap orang dal/ atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari daerah tertular.
(2)Setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang memasukkan HPR ke dalam daerah, kecrrali untuk tujuan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3)Setiap pemasukan HPR untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Bupati, melalui Dinas Pertanian; dan
2. b.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan hukum yang Eqlakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memilikr lztn Usaha Perdagangan Hewan HPR dan Izin Penampung HPR.

Pasal 14

(1)Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
(2)Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.tempat transaksi umum; dan
2. b.tempat transaksi khusus.
(3)Tempat transaksi \lmltm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. l1
(4)Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat disediakan oleh perseorangan, badan hukum, dan lembaga swasta.
(5)Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud ayat {4) wajib memiliki izin.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…