menetapkanPeraturan Daerah tentangPerubahan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten TorajaUtara TahunAnggran2020. I' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Irmbaran Negua Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor 130, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebae dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uudang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat1.Undang-UndangNomor12Tahun1985tentangPajakBumidanBangunan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1985Nomor68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3312)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor12Tahun1994tentangPerubahanatasUndang-Undang Nomor12Tahun1985tentangPajakBumidanBangunan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1994 Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3569); 2.Undang-UndangNomor21Tahun1997tentangBeaPerolehanHak atasTanahdanBangunan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1997Nomor44,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3688)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor20Tahun2000tentangBea PerolehanHak atasTanahdanBangunan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor130, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3988); 3.Undang-UndangNomor28Tahun1999tenta.ngPenyelenggaraNegarayangBersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3861)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor30 Tahun2002tentangKomisi PemberantasanTindakPidanaKorupsi(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2002Nomor137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4250);
4.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4266);
5.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2004Nomor5,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355);
6.Undang-UndangNomor15Tahun2004 tentang PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor66TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400);
7.Undang-UndangNomor25Tahun2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor104, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Repubtk Indonesia Tah Negara Republik Indonesia Keuangan antara pemerintah pusat dan un 2004 Nomor 126, Tambahan Iembaran
9.Undang-Undang Nomor 2g Nomor 4438); Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten a Utara di provinsi SuLawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2O0g Nomor 101, Tambahan kmbaran Negiara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 48741;
10.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tenhng PCiak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana , telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OtS Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I"embaran Negiara Republik Indoneeia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Iembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerin tah Nomor Z4 Tahun 2Ol2tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana Negara Republik Tahun 2OO5 Nomor l3Z, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); (Lembaran Negara n
14.Peraturan Pemerinta-h Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Nomor4421); 8.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 9.Undang-UndangNomor28Tahun2008tentangPembentukanKabupatenTorajaUtaradi Provinsi Sulawesi Selatan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor101,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008Nomor4874);
10.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetribusi Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor130,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5049); 11.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentangPerubahanAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 12.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tenta.ngPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor48,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4502)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor74Tahun2012 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor171,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5340);
13.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005 tentangDanaPerimbangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575);
14.PeraturanPemerintahNomor56 Tahun2005 tentang SistemInformasiKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang perubatran Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangnn Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51SS);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tatrun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintatr (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negnra RepubHk Indoneeia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atao penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 6041); 18' Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2017 tantang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2Ol7 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 612g);
20.Feraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambatran Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 6279); 2l.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 20ll Nomor 450) telah diubah beberapa kali terat<trir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaTahun2005Nomor138, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4576) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor74Tahun2012 tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005 tentangSistemInformasiKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2012Nomor110,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5155); 15.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangPelaporanKeuangandanK.inerjaInstansi Pemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006Nomor25, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4614); 16.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun2010 tentangStandarAkuntansi Pemerintahan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5165);
17.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraan PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor73,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6041); 18.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017tantangHakKeuangandanAdministratifPimpinandanAnggota DewanPerwakilanRakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor106,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6057); 19.PeraturanPemerintahNomor2 Tahun2018 tentangStandarPelayananMinimal(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6178);
20.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2018 tentangPinjamanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor248,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6279); 21.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322);
22.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun2011 tentang PemberianHibahdanBantuanSosialyang bersumberdariAnggaranPendapatan danBelanjaDaerah(BeritaNegaraRepoblikIndonesiaTahun2011 Nomor450)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubanan lGtiga atas Peraturan lvlenteri Dalaft Negcri Nomor 32 Tahun 2o1l tentang Pcmbcrian Hibah dafl Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Bcrita Negara Rcpubllk Indonelia Tahun 2018 Noaor 465); 23' peratuftn Mcntcti D'l'"'' Neged Nomor 62 Tahun 2017 tcntang tbdonan pengelornpol(an Kcuangan Da€rah scrta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana opereslonal (Bcrita Nagara Repubuk Indonesla Tahuri 2o1z Nomor 1067);
24.Peraturan Mentcri Nomor lg Tahun 2019 &ntan8 Lapomn dan Dvaluagi penyelcnggaraan Femerintah Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 NoEor 52, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Norror 6323); 25' Peraturan Mcntcrt Dalam NegEri Nonor 33 Tlhun 2019 tcntang pedoman penyuaunan Anggaran Fcrdapatan dan Bela,lja Daerah lbhun Anggarafl 2020 (Berita Negara Rcpublik Indoncda Tehun 2019 Nomor 6551; 26' Fchturan Daerah Iabupatcn Toraja utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Fokok-Fokok pengelotaan lGuangan Darrah (L€mbaran Daerah lGbupatan Toraja utara ?ahun 2olo Nomor 11, Tambahan Lmbaf,an Daerah Ihbupaten lorq1-a Utara Nomor Ol;
27.Peraturan Dacrah Kabupaten Torqia Utara Nodror 4 Tahun 2016 tentang pcrnbcntulGn dan Susunan Pcrangkat Daefah (I'mbatan Dacmh Kabupatcn Torqia utara Tahun 2016 Nornor 4, Tambahan Lmbafan Daerah l(abupat€n Ton{a Utara NoEor 6l); 28' Pcraturan Daerah Kabupaten Ilor{a utara Nomor 17 Tahun 2ol9 tcntang Anggaran Fcndapatan <tan Belanja Daerah Kabupated Torslia utffa Tahun Angaran 2o2o (Lembaran Daerah Kabupaten Torqia utara Tahun 2019 Nomor lZ). MEMUTUSKAN M€NETEPKAIT : PERATURAT{ DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAI{ PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH KABT,PA?EN TORA'A UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. Menetapkan Nomor13Tahun2018tentangPerubahanKetiga atasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun2011 tentangPemberianHibahdanBantuanSosialyang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomor465);
23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor62Tahun2017tentangPedomanPengelompokanKeuanganDaerah sertaPelaksanaandanPertanggungjawabanDanaOperasional(SeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2017 Nomor1067);
24.PeraturanMenteriNomor13Tahun2019 tentang LaporandanEvaluasi PenyelenggaraanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor52,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6323); 25.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor33Tahun2019 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatan danBelanjaDaerahTahunAnggaran2020(SeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor655); 26.PeraturanDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor11Tahun2010 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah(LembaranDaerahKabupatenTorajaUtaraTahun2010Nomor11,TambahanLembaranDaerah KabupatenTorajaUtaraNomor3);
27.PeraturanDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor4 Tahun2016 tentangPembentukandanSusunan PerangkatDaerah(LembaranDaerahKabupatenTorajaUtaraTahun2016Nomor4,TambahanLembaran DaerahKabupatenTorajaUtaraNomor61);
28.PeraturanDaerahKabupatenTorajaUtaraNomor17Tahun2019 tentangAnggaranPendapatan danBelanja DaerahKabupatenTorajaUtaraTahunAnggaran2020(LembaranDaerahKabupatenTorajaUtara Tahun2019Nomor17). MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 diubah sebognr berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi