DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Masyarakat, Investor, Investasi, Modal, Pemberian Insentif, Pemberian Kemudahan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PRINSIP. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN. BAB VI BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN, Bentuk Insentif, Bentuk Kemudahan. BAB VII JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN. BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN, Umum, Pengajuan Permohonan, Penilaian, Pelaksanaan Pemberian. BAB IX JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI. BAB X HAK DAN KEWAJIBAN, Hak, Kewajiban. BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN, Evaluasi,Pelaporan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Umum, Pembinaan, Pengawasan. BAB XIII PENDANAAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;

e.menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
f.menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dal penerima kemudahan investasi; dan
g.melatukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi.

(3)Dalam melakukan tugas sebagaimana dima,ksud pada ayat (.21, Tim memberikan rekomendasi hasii penilaian terhadap permohonan insentif dan kemuda-han investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang investasi. 12

Pasal 13

(1)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasa'l 6; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa'l 9'
(2)Penilaian pemberian insentif dan/ atau pemberian kemuda,han investasi melibatkan Peralgkat Daerah terkait.
(1)Pelaksanaan pemberian insentif d,anf atan pemberian kemudahan inve stasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 10 huruf c kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan setelah melalui penilaian.
(2)Pelaksanaan pemberian sebagaimara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.Nama pemohon dan nama usaha;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha atau kegiatan investasi;
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
5. e.jangka waktu pemberian; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudahan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN iNVESTASI

Pasal 15

Pemberian insentif dan pemberian kemuda-han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan paling banyak 1 (satuf kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Bupati. 13

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN Bagial Kesatu Hak

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan berhak:

a.mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan;
b.mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi Daerah; dan
d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/ atau kemudahan.

Pasal 17

Masyarakat dan/ atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan wajib:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggungiawab sosial perusahaan;
c.mematuhi persyaratan yang ditetapkal mengenai pedoman pemberian Insentif dan/atau Kemudahal;
d.menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal yang dapat merugikan negara/ daerah;
e.meningkatkan kesejahteraan masyaralat setempat;
f.menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanarnan moda-l;
g.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
h.menda,ftarkan dan menanggung iuran peserta jaminan L4 sosial ketenagakerjaan bagi para pekedanya;
i.menjaga kelestarian lingkungan;
j.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban atau kerugian yang ditimbulkan jika menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
k.menghormati tradisi budaya masya-rakat sekitar lokasi kegiatan usaha;
1. 1.membuat laporan kegiatan usaha serta penggunaan pemberian insentif dan/atau kemudahan dan menyampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
m.menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP; dan
n.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1)Bupati melakukal evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(3)Pelaksanaan Eva-luasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilai<ukal oleh Tim.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan eva-luasi tidak lagi memenuhi kriteria seba€ajmana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1)Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat d.an/atau investor atas pemberian insentif dan/ atau kemudahan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu dengan melakukan:

a.sosialisasi, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksariaan Penanamar Modal secara berkala;
b.pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanamaa Modal sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndangan- undangan ;
c.fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
d.fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usa,ha; atau
e.kegiatan lainnya yang dapat mendukung kemajuan usaha masyarakat dal/atau investor. 16

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu dengan melakukan:

a.evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan;
b.pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penalaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban/ tanggungjawab; dan
c.pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Repr.rhlik Indonesia dan/atau Provinsi tertla-dap pelaku usaha di Daerah.
a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penghentian semcntara kegiatan;
d.penghentian tetap kegiatan;
e.pencabutan sementara izin;
f.pencabutan tetap izin; T7
g.denda administratif; dan/ atau
h.sanksi adminstratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF Pasa l 25 Masyarakat dan/atau Investor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan sanksi administratif berupa:

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada talggal diundangkan. Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 14 Desember 2022 B TI TORAJA UTARA, Y S BASSANG Diundangkan di Rantepao pada tanggal 14 Desember 2022 SEKRtrTARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, SALVIUS PASANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.O , I22.22. 18 ;/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 4TAHUN 2022 TENTANG PEMBtrRIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI I. UMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhal perekonomian daerah yarrg semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomien daera,h diperlukan pengembangan investasi dengaa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaar percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastiaa dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak- pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dart kemudahan investasi a,kan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di daera-h Kabupaten Toraja Utara. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman moda-l di Kabupaten Toraja Utara sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaJigus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…