DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I - KETENTUAN UMUM BAB II - RUANG LINGKUP, PERAN DAN FUNGSI, SERTA BAGIAN DAN CAKUPAN WILAYAH BAB III - TUJUAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERKANTORAN PANGA’ BAB IV - RENCANA POLA RUANG BAB V - RENCANA JARINGAN PRASARANA BAB VI - PENETAPAN BLOK YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA BAB VII - KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIII - PERATURAN ZONASI BAB IX - PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAB X - INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XI - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII - KERJASAMA BAB XIV - KELEMBAGAAN BAB XV - LARANGAN BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII - PENYIDIKAN BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN BAB XX - KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkantoran Panga' yang meliputi:

a.tahap pertama pada periode tahun2Ol6- 2O2l;
b.tahap kedua pada periode tahun 2O21 - 2026;
c.tahap ketiga pada periode tahun2026 -2031; dan
d.tahap keempat pada periode tahun 2031- 2036.

BAB VIII

PERATURAN ZONASI Bagran Kesatu

Pasal 38

(1)Peraturan zonasi merupakan perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci dalam subzona pemanfaatan ruang.
(2)Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
2. b.ketentuan intensitas pemanfaatan **g;
3. c.ketentuan tata bangunan;
4. d.teknik pengaturan znnasi (fEZ);
5. e.ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
6. f.ketentuan khusus.
(3)Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Tabel Ketentuan Intensitas Pemanllaatan Ruang, Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 27
1. a.kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
2. b.kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
3. c.kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
4. d.kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
(2)Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan lahan sebagaisl614 tercantum dalam l,ampiran V yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.

Pasal 40

(1)Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam subzona dengan kode subzona, sebagai berikut:
1. a.mna Ruang Terbuka Hijau dan subzona meliputi:
  1. 1.subzona taman dan hutan kota dengan kode RTH-I; dan
  2. 2.subzona jalur hijau jalan dengan kode RTH-2;
2. b.znrra perumahan meliputi:
  1. 1.subzona rumah kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  2. 2.subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  3. 3.subzona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4;
3. c.z.orra perdagangan dan jasa berupa ?rl:a perdagangan dan jasa deret dengan kode K-3;
4. d.mna perkantoran berupa zotaa perkantoran pemerintah dengan kode KT-1;
5. e.rcrla pelayanan umum berupa zona sarana pelayanan umum olahraga dengan kode SPU-4; dan
6. f.zr:rna peruntukan campuran berupa zr.na perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode c-1. 28

Pasal 39

(2)Klasilikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Pasal 41

(l) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (l) huruf a, adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai RDTR dan IZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetepkan oleh Bupati.
(3)Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh zona kecuali ",ona mang terbuka hijau untuk:
1. a.kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
2. b.prasarana umum dan/ atau prasarana sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
(4)Kegiatan RTH diperbolehkan di seluruh zona untuk pencapaian target luasan RTH publik 2O% (dua puluh persen).

Pasal 42

(1)Pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, adalah kegiatan dan penggunaa-n lahan yang dibatasi berdasarkan pembatasan jumlah, jam operasi, luas lantai bangunan, dan luas kavling.
(2)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada Blok A, kegiatan gedung pertemuan, gedung serbaguna, dan balai pertemuan pada ?,olra perkantoran (KT- 1) dibatasi dengan luasan kavling paling luas 1O% (sepuluh persen) dari luas blok dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) Mz luas lantai; 29
2. b.pada Blok B, kegiatan minimarket, dan penginapan/losmen pada znna perumahan dibatasi dengan KDB paling besar 600/o (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 6O (enam puluh) M2 luas lantai pada minimarket dan 1 (satu) mobil setiap 10 (sepuluh) unit kamar;
3. c.pada Blok C:
  1. 1.kegiatan minimarlcet, dan penginapan/ losmen pada zana pemmahan (R-2, R-3, dan R-4) dibatasi dengan KDB paling besar 6O% (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 6O (enam puluh) M2 luas lantai pada minimarlcet dan I (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar; dan
  2. 2.kegiatan penginapan/losmen pada z,ot:ra peruntukan campuran (C-l) dibatasi dengan KDB paling besar 6O% (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar;
4. d.pada Blok D, kegiatan minimarleet, dan penginapan/ losmen pada zona perumahan dibatasi dengan KDB paling besar 6O% (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 60 (enam puluh) Mz luas lantai pada minimarket dan 1 (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar;
5. e.pada Blok E:
6. l.kegiatan minimarket, dan penginapan / losmen pada znna perumahan (R-2, R-3, dan R-4) dibatasi dengan KDB paling besar 6O% (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 6O (enam puluh) Mz luas lantai pada minimarket dan I (satu) mobil setiap 10 (sepuluh) unit kamar;
  1. 2.kegiatan minimarleet, dan penginapan/ losmen pada zona pelayanan umum (SPU-4) dibatasi dengan KDB paling besar 600/o (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (satu) mobil setiap 60 (enam puluh) M2 luas lantai pada minimarlcet dan 1 (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar; dan
  2. 3.kegiatan minimarket, dan penginapal/losmen pada zona campuran (C-1) dibatasi dengan KDB paling tresar 6oolo (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir L (satu) mobil setiap 60 (enam puluh) M2 luas lantai pada minimarket dan I (satu) mobil setiap l0 (sepuluh) unit kamar; dan 30
7. f.pada Blok F:
  1. 1.kegiatan minimarket, dan penginapan/losmen pada mna perumahan (R-2, R-3, dan R-4) dibatasi dengan KDB paling besar 6oolo (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir I (satu) mobil setiap 6O (enam puluh) M2 luas lantai pada minimarket dan 1 (satu) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar; dan
  2. 2.kegiatan penginapan / losmen pada ?rrrr:a campuran (C-1) dibatasi dengan KDB paling besar 600/o (enam puluh persen) dan penyediaan area parkir 1 (sahr) mobil setiap 1O (sepuluh) unit kamar.

Pasal 43

(l) Kegiatan diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izarr dan Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. a.pada Blok A, kegiatan base tran*eiuer station (BTS) pada zona campuran (C-l) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat; dan
2. b.pada Blok B, kegiatan taman bermain dan kolam resapan air hujan pada subzona taman dan hutan kota (RTH-l) dengan syarat tidak merusak dan/ atau mengubah bentang alam, memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH, dan terkamuflase;
3. c.pada Blok C:
  1. 1.kegiatan base trans@iuer station (BTS) pada zona perumahan (R-2, R-3, dan R-4) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat perseh4juan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat; dan 3l
  2. 2.kegiatan base tra nseiuer station (BTS) pada zona campuran (C-1) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
4. d.pada Blok D, kegiatan base transeiuer station (BTS) pada zona perumahan (R-2, R-3, dan R-4) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
5. e.pada Blok E:
  1. 1.kegiatan base transeiuer station (BTS) pada zona perumah an (R-2, R-3, dan R-4) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  2. 2.kegiatan ba,se trarseiuer station (BTS) pada zona perdagangan dan jasa (K-3) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UI<L|UPL, dan mendapat persetqiuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  3. 3.kegiatan base trantseiuer station (BTS) pada zona pelayanan umum (SPU-4) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat; dan
  4. 4.kegiatan base transe pr station (BTS) pada zona campuran (C-1) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat; dan
6. f.pada Blok F:
7. l.kegiatan base tran*ceiuer station (BTS) pada zona pemmahan (R-2, R-3, dan R-4) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen Ul<L IUPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  1. 2.kegiatan ba,se trans@iuer station (BTS) pada zr;.na perdagangan dan jasa (K-3) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  2. 3.kegiatan base trantseiuer station (BTS) pada zona carnpuran (C-1) dengan syarat paling kurang memiliki dokumen UKL/UPL, dan mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT dan Ketua RW setempat. 32

Pasal 44

Kegiatan tidak diizinkan sebagai66la dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RDTR dan PZ.

Pasal 45

(1)Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
2. b.Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
3. c.Ketinggian Bangunan; dan
4. d.Koefisien Dasar Hijau (KDH).
(2)Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan blok, zona, dan subzona disajikan pada Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Panga'pada Lampiran V yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Keempat Tata Bangunan
(1)Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.GSB; dan
2. b.jarak bebas antar bangunan.
(2)Tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berdasarkan blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel Tata Bangunan Kawasan Perkantoran Panga' pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini JJ

Pasal 46

(3)Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(ll TYZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, zr;lna yarrg dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.

(2)Pengendalian perlumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan pada:
1. a.Blok A meliputi sebagian wilayah kmbang Tondon Kecamatan Tondon;
2. b.Blok E meliputi sebagian wilayah Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu', dan sebagian wilayah Kelurahan Rante Paku Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu; dan
3. c.Blok F meliputi sebagian wilayah Kelurahan Rante Paku Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu. (31 TYZ pengendalian perlumbuhan Blok A, Blok E, dan Blok F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
4. a.mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade, dan karakter lingkungan/ koridor;
5. b.pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
6. c.menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
7. d.menyediakan prasarana parkir yang memadai dalam persil; dan
8. e.pembatasan intensitas bangunan sesuai daya dukung kawasan. 34
(1)Teknik pengaturan zonasi ytq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat penerapan W pada subzona.
(2)Penerapan TIZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.pengendalian pertumbuhan; dan
2. b.perbaikan/perubahan aturan.

Pasal 49

(l) TVZ. perbaikan/perubahan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, merupakan zona dengan aturan yang ditambahkan pada subzona. (2lTYZ perbaikan/perubahan aturzrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada:

a.Kawasan Tongkonan; dan.
b.Kawasan Pariwisata sesuai dengan peraturan pemndang-undangan terkait pengembangan pariwisata di Daerah.

(3)Pengaturan pemanfaatan ruang pada TPz perbaikan/perubahan aturan diberlakukan aturan yang lebih ketat dan rinci.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…