(1)Sekda adalah pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungiawab :
a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
12
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan Persetuj uan BuPati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
(2)Kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab:
a.membantu meneliti dan memberikan perlimbangan persetujuan dalam penyusunan renczula kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
c.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 13 perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i.membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaal barang miiik daerah; dan
j.menyusun laporan barang milik daerah.
(3)Kepala perangkat daerah selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, berwenang dan bertalggung jawab:
a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
b.mengqjukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
f.mengqjukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah danf atatu bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengguna€rn baralg milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
dan l4
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam pengu asaannya kepada pengelola barang.
(4)Kepala unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
a.mengajukan RKBMD untuk unit ke{a yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
b.mengajukan permohonal penetapan status penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang;
c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yalg berada dalam penguasaannya;
f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang;
g.menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang;
h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada pengguna barang;
i.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran (LBKPS) dan laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
(5)Kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dalam pelaksanaan wewenang pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh pejabat penatau sahaan pengguna barang.
(6)Pejabat penatausahaan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang dan bertanggung jawab:
15
a.menyiapkan rencarla kebutuhan dan pengganggaran barang milik daerah pada pengguna barang;
b.meneliti usulan permohonon penetapan status penggqnaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daera-h yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/ atau pengurlrs barang pembantu;
d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan baralg milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
h.memberikan persetujuan atas surat permintaan barang (SPB) dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
i.meneliti dan memveri{ikasi kartu inventaris ruang€rn (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh pengurLls barang pengguna dan/ atau pengums barang pembantu.
(7)Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
(8)Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berwenang dan bertanggung jawab:
a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penatau sahaan barang;
16
b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada pejabat penatau sahaan barang;
c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan baralg dalam pengaturan pelaksalaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnal-ran dan penghapusan barang milik daerah;
e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang.
f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
g.menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/kuasa pengguna barang;
h.melakukan redonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
i.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahal penyusunan laporan barang milik daerah.
(9)Pengurus barang pengelola secara administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatau sahaan barang.
(10)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pengurus barang pengelola dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang pengelola yang ditetapkan oleh pejabat penatausahaan barang.
(11)Pengurus barang pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
77
b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatal dan pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan darl penghapusan barang milik daerah;
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i.menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
j.mengajukan SPB kepada pejabat penatausahaan barang pengguna;
k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita. acara penyerahan barang;
1.membuat kartu inventaris ruang€rn (KIR) semesteran dan tahunan;
m.memberi label barang milik daerah;
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan lisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan;
p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah, dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dari laporan barang milik daerah; dan 18 (t2l (1s)
(14)(1s)
r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelolaan barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatau sahaErn pengguna barang.
Pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, pengurus barang pengguna dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang pengguna yang ditetapkan oleh pengguna barang. Pengurus barang pembantu, dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan /atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan usulan kuasa pengguna barang melalui pengguna barang. Pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berwenang dan bertanggung jawab:
a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d.membantu mengarnankan barang milik daerah yang berada pada kuasa pengguna barang;
e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
79
i.menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
j.mengajukan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
k.menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
1.membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m.memberi label barang milik daerah;
n.mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah melalui pengecekan fisik barang;
o.melakukan stock opname barang persediaan;
p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang kuasa pengguna barang dan laporan barang milik daerah; dan
r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada pengguna barang melalui kuasa pengguna barang setelah diteliti oleh Pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna.
(16)Pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, peke5'aan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau peke4'aan/ penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaal/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
BAB VI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN