DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BAB III KEDUDUKAN BAB IV RUANG LINGKUP BAB V PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB VI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB VII PENGADAAN BAB VIII PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAB IX PENGGUNAAN BAB X PEMANFAATAN BAB XI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB XII PENILAIAN BAB XIII PEMINDAHTANGANAN BAB XIV PEMUSNAHAN BAB XV PENGHAPUSAN BAB XVI PENATAUSAHAAN BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XVIII PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XIX BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XX PEMBIAYAAN BAB XXI GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XXII SENGKETA BARANG MILIK DAERAH BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas:

a.fungsiona.l;
b.kepastian hukum;
c.transparansi;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian nilai.

BAB III

RU TNG I,INGKUP L:tagi6n I(csatu Ka-.;asaur Tanpa Rokok Pasa-l 5

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 6

(1)Barang milik daerah, meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang yang berasal dari perolehan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.barang yalg diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh seb"gai pelatsanaan dari pe!anjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; 10
  1. 62.Pelaporan adalah rangkaian laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati meialui pengelola.
  2. 63.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
  3. 64.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
  4. 65.Pihak lain adalah pihak selain perangkat daerah dan pemerintah daerah.
  5. 66.Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
  6. 67.Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifrkasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
  7. 68.Standar Kebutuhan adalah satuar jumlah yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS Bagran Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dimaksud untuk:

a.mengarn€rnkan barang milik daerah;
b.menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
c.memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang milik daerah.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; 9
1. 52.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/ Daerah.
2. 53.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan barang milik daerah.
3. 54.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
4. 55.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
5. 56.Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang/ daftar barang pengguna atau kuasa pengguna menurut golongan dan kodefikasi barang.
6. 57.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
7. 58.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
8. 59.Daftar Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
9. 60.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang'
10. 61.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. E
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjamal atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dal penganggaran;
c.pengadaan;
d.penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
e.penggunaan;
f.pemanfaatan;
g.pengamanan dan pemeliharaan;
h.penilaian;
i.pemindahtanganan;
j.pemusnahan;
k.penghapusan;
l.penatausahaan;
m.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
n.pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum daerah;
o.barang milik daerah berupa rumah negara;
p.pembiayaan;
q.ganti rugi dan sanksi;
r.sengketa barang milik daerah; dan
s.ketentuan peralihan. BAE} V PRIABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 11
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan pengguna€rn, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebljakan pengamanzrn dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh:
1. a.sekda selaku pengelola barang milik daerah;
2. b.kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat penatausahaan barang;
3. c.kepala perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah;
4. d.kepala unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang milik daerah;
5. e.pejabat penatausahaan pengguna barang;
6. f.pengurus barang pengelola;
7. g.pembantu pengurus barang pengelola;
8. h.pengurus barang pengguna;
9. i.pembantu pengurus barang pengguna; dan
10. j.pengurus barang pembantu.

Pasal 10

(1)Sekda adalah pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungiawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; 12
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan Persetuj uan BuPati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
(2)Kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan perlimbangan persetujuan dalam penyusunan renczula kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 13 perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
9. i.membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaal barang miiik daerah; dan
10. j.menyusun laporan barang milik daerah.
(3)Kepala perangkat daerah selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, berwenang dan bertalggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengqjukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengqjukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah danf atatu bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengguna€rn baralg milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan l4
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam pengu asaannya kepada pengelola barang.
(4)Kepala unit kerja/UPTD selaku kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan RKBMD untuk unit ke{a yang dipimpinnya kepada pengguna barang;
2. b.mengajukan permohonal penetapan status penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yalg berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang;
7. g.menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada pengguna barang;
9. i.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran (LBKPS) dan laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.
(5)Kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (41, dalam pelaksanaan wewenang pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh pejabat penatau sahaan pengguna barang.
(6)Pejabat penatausahaan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang dan bertanggung jawab: 15
1. a.menyiapkan rencarla kebutuhan dan pengganggaran barang milik daerah pada pengguna barang;
2. b.meneliti usulan permohonon penetapan status penggqnaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daera-h yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/ atau pengurlrs barang pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan baralg milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas surat permintaan barang (SPB) dengan menerbitkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memveri{ikasi kartu inventaris ruang€rn (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh pengurLls barang pengguna dan/ atau pengums barang pembantu.
(7)Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.
(8)Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pejabat penatau sahaan barang; 16
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada pejabat penatau sahaan barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat penatausahaan baralg dalam pengaturan pelaksalaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnal-ran dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang.
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen laporan barang pengguna/kuasa pengguna barang;
8. h.melakukan redonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahal penyusunan laporan barang milik daerah.
(9)Pengurus barang pengelola secara administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatau sahaan barang.
(10)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pengurus barang pengelola dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang pengelola yang ditetapkan oleh pejabat penatausahaan barang.
(11)Pengurus barang pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; 77
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatal dan pemindahtangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan darl penghapusan barang milik daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan SPB kepada pejabat penatausahaan barang pengguna;
11. k.menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita. acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat kartu inventaris ruang€rn (KIR) semesteran dan tahunan;
12. m.memberi label barang milik daerah;
13. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan lisik barang;
14. o.melakukan stock opname barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah, dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dari laporan barang milik daerah; dan 18 (t2l (1s)
(14)(1s)
1. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelolaan barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatau sahaErn pengguna barang. Pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, pengurus barang pengguna dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang pengguna yang ditetapkan oleh pengguna barang. Pengurus barang pembantu, dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan /atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan usulan kuasa pengguna barang melalui pengguna barang. Pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berwenang dan bertanggung jawab:
2. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
3. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
4. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
5. d.membantu mengarnankan barang milik daerah yang berada pada kuasa pengguna barang;
6. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
8. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 79
10. i.menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
11. j.mengajukan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
12. k.menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. m.memberi label barang milik daerah;
14. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah melalui pengecekan fisik barang;
15. o.melakukan stock opname barang persediaan;
16. p.menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang kuasa pengguna barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada pengguna barang melalui kuasa pengguna barang setelah diteliti oleh Pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna.
(16)Pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, peke5'aan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau peke4'aan/ penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaal/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB VI

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

(1)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. 20
(2)Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelola barang dan/ atau pengguna barang.
(3)Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada perangkat daerah sehingga dapat ddadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
(4)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 12

(1)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1), meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
(2)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk kebutuhal baru (neu initiatiue/ dan angka dasar (ba.seline) serta penyusunan rencana kerja dan €rnggafan.
(3)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar:
1. a.barang;
2. b.kebutuhan; dan
3. c.harga.
(4)Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penetapan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.
(6)Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. 21
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…