DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, Perindustrian, Industri, Industri Besar, Industri Menengah, Industri Kecil, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Industri Unggulan Daerah, Industri Pendukung, Industri Hulu, Kawasan Peruntukan Industri. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Pasal 3 Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020-2040 Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah. BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH. BAB IV JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. BAB V PELAKSANAAN. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VII PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI. BAB VIII PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN. BAB XI PEMBIAYAAN. BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2O-204O. I. Pasal 18 ayat (6! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor4874);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali BUPATI TORAJA UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan IndonesiaRepublikLembaran Negara Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
5.Peraturan Pemerintah Nomor L4 Tatrun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tatrun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 Ll;
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1I0/MIND/PER/ l2/2OtS Tahun 2015 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19171;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tatrun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri lfubupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun zOLg Nomor 153);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8-2O28 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1O Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun OO8-2028 (Iembaran Daeratr Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9.Peraturan Daeratr Provinsi Sulawesi Selatart 2 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Menteri Perind ustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2 Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi SuLawesi Selatan Tahun 2Ot8-2O23 (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol8-2O23 (Irmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah I(abupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Iembaran Daerah Kabupa.ten Torqia Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentartg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahn 2Ol2-2O32 (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Ihbupaten Toraja Utara Nomor 23);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangla Menengah Daerah Kabupaten Tor4ia Utara Tahun 2016-2021 (kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah 3 Kabupa.ten Tor4ia Utara Nomor 63) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahn 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63) sebagaimana 3 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 6 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah I(abupaten Toraja Utara Nomor 6 Talrun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daeratr I(abupaten Toraja Utara Tatrun 2OL9 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 104). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan BUPATI TORAJA UTARA MEMUTUSKAN: MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI TORA"IA UTARA TAHUN 2O2O.2O4O, RENCANA I(ABUPATEN

BAB I

Pendahuluan, meliputi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adatah Kabupaten Toraja Utara.
2.Bupati adalah Bupati Torqja Utara.
3.Pemerinta.han Daerah adalatr penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ss$agaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daeratr yang 4 telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupaten TorajaUtaraNomor6Tahun2019 tentang PerubahanAtasPeraturanDaerahKabupaten TorajaUtaraNomor6Tahun2016tentang RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah KabupatenTorajaUtaraTahun2016-2021 (LembaranDaerahKabupatenTorajaUtaraTahun 2019Nomor6,TambahanLembaranDaerah KabupatenTorajaUtaraNomor104). DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJAUTARA dan BUPATITORAJAUTARA MEMUTUSKAN: MENETAPKANPERATURANDAERAHTENTANG PEMBANGUNANINDUSTRI TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 RENCANA KABUPATEN DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenTorajaUtara. 2.BupatiadalahBupatiTorajaUtara.
3.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusanpemerintahanolehpemerintahdaerahdan dewanperwakilan rakyatdaerahmenurutasas otonomi dan tugaspembantuandenganprinsip otonomiseluas-luasnyadalam sistem danprinsip NegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
4.PemerintahDaerah adalahBupati sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah yang 4 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Irmbaga Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tora.ja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2O-204O yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9.Industf,i adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 2O (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah. ll.Industri Menengah, industri yang h paling banyak 19 (sembitan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar.
12.Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah dan
13.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri'
14.Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama di masa yang akan dan DPRD rlalem 5 Qfime mouerl memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9.lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10.Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah.
11.Industri Menengah, industri yang h paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar.
12.Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
13.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan lndustri.
14.Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan 5 datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetatruan dan teknologi. l5.Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagni faktor pemungkin (enabtrlrl bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif. 16.Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesilikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
17.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntuld<an bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KONDISI KABUPATEN TORAJA UTARA TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. KONDISI DAERAH.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman bag Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
b.pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daeratr, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
c.informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2O2O- 2O4O sebagai berikut:

a.menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Daerah tahun 2020-2040; 6 datang.Selainmemperhatikanpotensisumberdaya alam sebagaisumberkeunggulankomparatif, industriandalantersebutmemilikikeunggulan kompetitifyangmengandalkansumberdaya manusiayangberpengetahuandanterampil,serta ilmupengetahuandanteknologi. 15.IndustriPendukung,yaituindustriprioritasyang berperansebagai faktorpemungkin(enabler)bagi pengembanganindustriandalansecaraefektif, efisien, integratif dankomprehensif. 16.lndustriHulu,yaituindustri prioritasyangbersifat sebagai basisindustrimanufakturyang menghasilkanbahanbakuyang dapatdisertai perbaikanspesifikasitertentuyangdigunakan untukindustrihilimya. 17.KawasanPeruntukanIndustriadalahbentangan lahanyangdiperuntukkanbagikegiatanIndustri berdasarkanRencanaTataRuangWilayahyang ditetapkansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. BABII MAKSUD,TUJUANDANRUANO LINGKUP Pasal 2 MaksudditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalah: a.pedomanbagiPerangkatDaerahdanpelaku industridalamperencanaanpembangunanindustri; b.pedomandalam koordinasidan sinkronisasi pelaksanaanpembangunan antarPerangkat Daerah,Provinsi,Kementrian/Lembagadan pemangku kepentingan terkaitlainnya;dan
c.informasidalam menggalang dukunganmasyarakat dankontrolsosialataspelaksanaanpembangunan industri.

Pasal 3

Tujuanyangakandicapai dalamRPIK Tahun2020- 2040 sebagai berikut: a.menetapkanvisi,misi,tujuan,sasaran,strategi,dan program pembangunanindustriDaerah tahun 2020-2040; 6

b.mewujudkan pembangunan industri Daeratr yang merupakan baglan dari pembangunan industri nasional;
c.mewqiudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
e.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang linglarp pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan daerah;
b.jangka waktu RIPK;
c.pelaksanaan;
d.pengendalian dan pelaporan; dan
e.pembiayaan.

BAB III

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 5

(1)Industri unggulan Daerah yang dikembangkan sesuai dengan potensi terdiri dari:
1. a.industri pengolahan kopi;
2. b.industri pertenunan;
3. c.industri pandai besi;
4. d.industri pengolahan tamarillo;
5. e.industri kera-iinan ukir-ukiranl
6. f.industri pengolahan markisa;
7. g.industri kerqiinan aksesoris (manik-manik);
8. h.industri kerqiinan batik Tora.ja;
9. i.industri anyaman;
10. j.industri berbagai jenis logam;
11. k.industri berbagai olahan pangan;
12. f.industri kera-iinan tulang;
13. m.industri penyematan kulit kerbau; dan akan Daerah 7
14. b.mewujudkan pembangunan industri Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
15. c.mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
16. d.mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
17. e.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan daerah;
b.jangka waktu RIPK;
c.pelaksanaan;
d.pengendalian dan pelaporan; dan
e.pembiayaan.

Pasal 5

(1)lndustri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri dari:
1. a.industri pengolahan kopi;
2. b.industri pertenunan;
3. c.industri pandai besi;
4. d.industri pengolahan tamarillo;
5. e.industri kerajinan ukir-ukiran;
6. f.industri pengolahan markisa;
7. g.industri kerajinan aksesoris (manik-manik);
8. h.industri kerajinan batik Toraja;
9. i.industri anyaman;
10. j.industri berbagai jenis logam;
11. k.industri berbagai olahan pangan; I. industri kerajinan tulang;
12. m.industri penyematan kulit kerbau; dan 7
13. n.industri pemahatan dari batu. (21 Selain industri unggulan Daerah sr6begaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan Daeratr sebageis1a11a dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.1. STRATEGI Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, maka ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut:

Pasal 6

(l) RPIK ditetapkan untuk janska waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tatrun. Pasa! 7
(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi Daer'ah terkait dengan pembamgunan industri;
3. c.visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebiiakan pembangunan industri Daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematie dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus me4iadi pedoman dalam arah keb[jakan dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pasal 8

RPIK Tahun 2O2O-2O4O sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah. 8 n.industripemahatandaribatu.

(2)Selainindustri unggulanDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatpuladikembangkan jenisindustrilainnya,sesuaipotensidankondisi Daerah.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaiindustriunggulan Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)akan dijabarkandalamRoadmap(petajalan)yangdiatur denganPeraturanBupati. BABIV JANGKAWAKTURENCANAPEMBANGUNAN INDUSTRIDAERAH Pasal 6
(1)RPIKditetapkanuntukjangkawaktu20(dua puluh)tahun.
(2)RPIKsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dapat ditinjau kembalisetiap5(lima)tahun.

Pasal 7

(1)RPIKsebagaimanadimaksuddalamPasal6 memuat: a.pendahuluan; b.kondisiDaerahterkaitdenganpembangunan industri;
1. c.visi,misi,tujuan,sasaran,arahkebijakan pembangunanindustriDaerah; d.strategidanprogrampembangunanindustri daerah;dan e.penutup.
(2)RPIKsebagaimanadimaksudpadaayat(1) tercantumdalamLampirandanmerupakanbagian yang tidak terpisahkandariPeraturanDaerahini. BABV PELAKSANAAN Pasal 8 RPIK Tahun2020-2040 sejalan denganRencana Pembangunan JangkaPanjangDaerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah danRencana TataRuangWilayah. 8

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…